Djoko Tjandra Didakwa Memalsukan Surat, Terancam 5 Tahun Penjara
Selasa, 13 Oktober 2020 - 12:26 WIB
loading...
Sidang perdana kasus pemalsuan surat Djoko Tjandra digelar dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra memalsukan surat untuk beberapa hal. JPU menyebut di antaranya surat jalan, surat hasil rapid test hingga surat keterangan kesehatan. Surat-surat palsu itu digunakan sebagai syarat dokumen perjalanan Djoko Tjandra ke Jakarta untuk melakukan upaya peninjauan kembali (PK) atas perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali.
"Telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian," ujar Jaksa penuntut umum saat membacakan dakwaannya di Pengadilan Negeri Jakarta Timue, Selasa (13/10/2020).
(Baca: Sidang Perdana Kasus Surat Jalan, Hakim Tanya Kesiapan Djoko Tjandra)
Jaksa mengungkapkan pemalsuan surat ini dimulai pada November 2019. Djoko Tjandra yang berstatus buron kasus cessie Bank Bali berkenalan dengan Anita Dewi Kolopaking di kantor Exchange lantai 106, Kuala Lumpur, Malaysia. Djoko Tjandra meminta Anita menjadi kuasa hukumnya dalam upaya pengajuan Peninjauan Kembali (PK) putusan Mahkamah Agung Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009.
"Saat itu saksi Anita Dewi Kolopaking menyetujui, untuk itu dibuatlah surat kuasa khusus tertanggal 19 November 2019," kata jaksa.
Lalu pada, pada bulan April 2020, Anita mendaftarkan PK Djoko Tjandra ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, PK ditolak karena mewajibkan Djoko Tjandra untuk hadir karena keputusan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2012.
"Telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian," ujar Jaksa penuntut umum saat membacakan dakwaannya di Pengadilan Negeri Jakarta Timue, Selasa (13/10/2020).
(Baca: Sidang Perdana Kasus Surat Jalan, Hakim Tanya Kesiapan Djoko Tjandra)
Jaksa mengungkapkan pemalsuan surat ini dimulai pada November 2019. Djoko Tjandra yang berstatus buron kasus cessie Bank Bali berkenalan dengan Anita Dewi Kolopaking di kantor Exchange lantai 106, Kuala Lumpur, Malaysia. Djoko Tjandra meminta Anita menjadi kuasa hukumnya dalam upaya pengajuan Peninjauan Kembali (PK) putusan Mahkamah Agung Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009.
"Saat itu saksi Anita Dewi Kolopaking menyetujui, untuk itu dibuatlah surat kuasa khusus tertanggal 19 November 2019," kata jaksa.
Lalu pada, pada bulan April 2020, Anita mendaftarkan PK Djoko Tjandra ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, PK ditolak karena mewajibkan Djoko Tjandra untuk hadir karena keputusan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2012.
Lihat Juga :
