Menko Luhut Dorong Terwujudnya Alat Pendeteksi Tsunami Buatan Dalam Negeri
loading...
Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan mendorong kementerian dan lembaga terkait khususnya BMKG, BPPT, KK) untuk mewujudkan alat pendeteksi tsunami atau EWS buatan dalam negeri. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mendorong kementerian dan lembaga terkait khususnya Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ( BMKG ), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mewujudkan alat pendeteksi tsunami atau Early Warning System (EWS) buatan dalam negeri. Ini sebagai mitigasi bencana alam di Indonesia.
Luhut mengatakan dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 93 Tahun 2019. Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami ini mengatur dua komponen besar yaitu komponen struktur infrastruktur teknologi dan komponen kultur pemahaman dan informasi masyarakat. (Baca juga: Luhut Imbau Gubernur se-Pulau Jawa Waspada Penyebaran COVID-19 Saat Musim Hujan)
“Ini saya minta pada poin saya berikutnya ini yang penting sekali adanya integrasi sistem peringatan dini yang diusulkan oleh Prof Dwikorita waktu itu dan tsunami di antara Kementerian/Lembaga terkait BMKG, BPPT, dengan KKP agar terwujud early warning system tsunami di Indonesia,” tutur Luhut.
Luhut pun meminta agar pengadaan alat pendeteksi tsunami atau EWS ini masuk ke dalam program stimulus dan tidak hanya masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Nanti tolong Pak Hammam (Kepala BPPT) nanti kita masukkan dalam program kita. Apakah ini bisa tidak kita masukkan dalam program stimulus. Jadi tidak hanya APBN tapi juga dengan stimulus,” jelasnya.
Namun, Luhut meminta agar teknologi yang digunakan dalam alat pendeteksi tsunami atau EWS harus buatan dalam negeri sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Baca juga: Waspada Potensi Multi Bencana, BMKG: Indonesia Rawan Gempa dan Tsunami)
“Tapi kita harus pakai sebanyak teknologi, karena barusan pidato presiden juga menyampaikan harus memakai APBN, harus menggunakan sebanyak mungkin teknologi dalam negeri. Jadi apa yang kita bisa kawinkan, apa yang kita bisa teknologi transfer, nanti tolong Kepala BPPT memperhatikan ini. Saya sangat pro sekali kalau kita pakai yang dalam negeri,” tegas Luhut.
Luhut mengatakan dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 93 Tahun 2019. Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami ini mengatur dua komponen besar yaitu komponen struktur infrastruktur teknologi dan komponen kultur pemahaman dan informasi masyarakat. (Baca juga: Luhut Imbau Gubernur se-Pulau Jawa Waspada Penyebaran COVID-19 Saat Musim Hujan)
“Ini saya minta pada poin saya berikutnya ini yang penting sekali adanya integrasi sistem peringatan dini yang diusulkan oleh Prof Dwikorita waktu itu dan tsunami di antara Kementerian/Lembaga terkait BMKG, BPPT, dengan KKP agar terwujud early warning system tsunami di Indonesia,” tutur Luhut.
Luhut pun meminta agar pengadaan alat pendeteksi tsunami atau EWS ini masuk ke dalam program stimulus dan tidak hanya masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Nanti tolong Pak Hammam (Kepala BPPT) nanti kita masukkan dalam program kita. Apakah ini bisa tidak kita masukkan dalam program stimulus. Jadi tidak hanya APBN tapi juga dengan stimulus,” jelasnya.
Namun, Luhut meminta agar teknologi yang digunakan dalam alat pendeteksi tsunami atau EWS harus buatan dalam negeri sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Baca juga: Waspada Potensi Multi Bencana, BMKG: Indonesia Rawan Gempa dan Tsunami)
“Tapi kita harus pakai sebanyak teknologi, karena barusan pidato presiden juga menyampaikan harus memakai APBN, harus menggunakan sebanyak mungkin teknologi dalam negeri. Jadi apa yang kita bisa kawinkan, apa yang kita bisa teknologi transfer, nanti tolong Kepala BPPT memperhatikan ini. Saya sangat pro sekali kalau kita pakai yang dalam negeri,” tegas Luhut.
(kri)
Explore More