Pemerintah Diminta Beri Perhatian Khusus Penanganan COVID-19 di Indonesia Timur

JAKARTA - Jumlah kasus COVID-19 di luar Pulau Jawa terutama di kawasan Indonesia Timur yang mulai menunjukkan angka kenaikan hendaknya menjadi perhatian khusus pemerintah secara khusus Satgas Penanganan COVID-19 yang dipimpin Menteri BUMN Erick Thohir .

Hal tersebut dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal Pembinaan dan Pemberdayaan Wilayah Indonesia Timur Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Rudolfus Jack Paskalis dalam keterangan yang diterima wartawan di Jakarta, Selasa (6/10/2020). (Baca juga: Satgas Sebut Ada 10 Kandidat Vaksin di Dunia Masuk Uji Klinis Tahap III)

Menurut dia, hal tersebut mendesak dilakukan agar kawasan Indonesia Timur tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. "Jika kita cermati saat ini area penyebaran COVID-19 ini terus naik dan cenderung meningkat di kawasan Indonesia Timur, mulai dari Sulawesi Selatan, Sulut, Ambon, Papua hingga Nusa Tenggara. Bahkan di kota-kotanya sudah zona merah. Ini tentu saja harus butuh perhatian khusus pemerintah secara khusus Satgas Penanganan COVID-19," ujar Jack.

Dia mengatakan fasilitas kesehatan yang terbatas di wilayah Indonesia Timur merupakan situasi sulit yang jika sampai terjadi lonjakan kasus, maka bakal sangat berbahaya dan memperbesar angka penyebaran kasus. "Maka sudah saatnya sekarang ini sambil terus mengambil langkah pencegahan, pemerintah pusat harus mulai berpikir bagaimana daerah Indonesia Timur sudah harus dipersiapkan, mulai dari APD untuk petugas medis, sampai peningkatan layanan kesehatan, entah rumah sakit rujukan dan tenaga medis yang perlu ditambah," tutur Jack.

Berdasarkan pengamatannya selama ini, meningkatnya kasus di Indonesia bagian Timur tidak terlepas dari adanya perpindahan orang, baik dari DKI Jakarta maupun beberapa dari TKI di luar negeri. "Kami mendorong agar langkah ini segera diambil sehingga Indonesia Timur ini tidak menjadi klaster baru penyevaran COVID-19, apalagi beberapa daerah kita tahu sedang menggelar Pilkada. Maka butuh perhatian yang serius," tegasnya.

Termasuk, lanjut dia, Menteri BUMN Erick Tohir selaku Ketua Pelaksana Satgas COVID-19 harus mampu memberi perhatian dan fokus. Di tengah banyaknya masalah di Kementerian BUMN ditambah penanganan COVID-19 tentu saja membutuhkan konsentrasi yang tidak bisa dianggap mudah. (Baca juga: Demo Omnibus Law Picu Kerumunan, Ini Respons Satgas Penanganan COVID-19)

"Jangan anggap bahwa COVID-19 ini hanya soal Vaksin saja seperti yang dibicarakan Pak Erick. Maka itu butuh ketegasan dan konsentrasi penuh. Jika harus ambil sikap, karena kebanyakan tugas, Pak Erick bisa memilih mundur dan konsentrasi entah sebagai menteri saja atau fokus Ketua Pelaksana saja. Karena ini urusannya kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang, kita tidak bisa setengah-setengah," pungkasnya.