BKKBN: Mobilitas Penduduk Harus Dikaitkan dengan Daya Dukung Lingkungan
loading...
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Dwi Listyawardani mengatakan, mobilitas penduduk harus dikaitkan dengan daya dukung lingkungan. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan pentingnya daya dukung lingkungan dalam menghadapi mobilitas penduduk di Indonesia.
Hal itu terungkap dalam webinar yang mengambil tema istilah Nowhere, Everywhee. Tema ini mengilustrasikan mobilitas penduduk di masa depan yang sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Dalam beberapa waktu terakhir, kemajuan teknologi (akibat transformasi digital dan pandemi Covid-19) telah memungkinkan penduduk untuk berada di mana-mana tanpa harus pergi ke mana-mana.
Webinar yang dipandu Kepala pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr. Herry Yogaswara MA, ini menampilkan pembicara Senior Demographer, Macquarie University, Sydney, Australia Dr. Salut Muhidin. Senior Advisor, Urban Regional Development Institut Wahyu Mulyana serta Peneliti Lembaga Demografi, FEB, UI Chotib Hasan. (Baca juga: Jokowi Tunjuk BKKBN sebagai Penanggungjawab Utama Penanggulangan Stunting)
Kegiatan webinar ini terinspirasi dari Prof. Aris Ananta, President, Asian Population Association (APA, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Visiting Professor, Center for Advanced Research, Universiti Brunei Darussalam) pada Symposium on Social Science 2020 bertema Rethinking the Social World in the 21st Century yang diadakan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada 24-25 Agustus 2020.
Pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap pekerja migran. Pasalnya, hak-hak dasar mereka dan keluarganya amat memprihatinkan. Pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan kurang mendapat perhatian. Padahal para pekerja migran yang berjuang menafkahi keluarganya dari negeri orang adalah pahlawan. (Baca juga: Pemenang Scroll of Honour-UN Habitat Takjub Tanaman Kelor Anak-anak)
”Ini karena mereka ikut berkontribusi meningkatkan pundi-pundi devisa negara. Pertanyaannya ada apa dengan pembangunan ekonomi regional? Utamanya pembangunan pertanian," ujar Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Dwi Listyawardani setengah bertanya ketika memberikan sambutan pembukaan pada Webinar Series Mewujudkan Indonesia Emas 2045 Melalui Pembangunan Berwawasan Kependudukan, Selasa (6/10/2020).
Menurut Dwi Listyawardani, hingga saat ini sumber nafkah penduduk sebagian besar ditopang oleh sektor pertanian. Meski bergeser ke industri, tapi pembangunan tetap berbasis pertanian. Dari fakta yang ada, kata Dwi, kini sektor pertanian tidak lagi diminati oleh generasi saat ini. Untuk mendapatkan penghasilan yang layak, mereka lebih memilih menjadi pekerja migran. Padahal, kondisi ini akan menjadi masalah dari aspek kependudukan. (Baca juga: BKKBN Gelar KOREN II untuk Hasilkan Dokumen dan Anggaran Berkualitas)
"Kabupaten Lamongan, Jawa Timur contohnya. Pimpinan daerahnya tidak masalah terjadi migrasi penduduk di wilayahnya. Tapi dari aspek penduduk, itu masalah. Karena penduduk yang berpindah tetap akan menjadi masalah bagi daerah tersebut nantinya," tandas Dwi.
Dwi mengatakan, saat ini struktur penduduk belum dipertimbangkan sebagai potensi produktivitas. Sebagai potensi yang akan berpengaruh pada capaian bonus demografi. Dwi juga mengingatkan bahwa persebaran atau mobilitas penduduk harus dikaitkan dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. "Bukan semata karena faktor ekonomi, tapi faktor alam juga harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya," ujar Dwi.
Untuk itu, saat ini BKKBN tengah membuat blue print kependudukan. Namun diingatkan bahwa tidak ada kebijakan kependudukan yang sifatnya nasional melainkan lebih kepada spesifik kedaerahan. "Kita sedang cari format umum, dan kemudian baru masuk ke daerah," jelasnya.
Hal itu terungkap dalam webinar yang mengambil tema istilah Nowhere, Everywhee. Tema ini mengilustrasikan mobilitas penduduk di masa depan yang sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Dalam beberapa waktu terakhir, kemajuan teknologi (akibat transformasi digital dan pandemi Covid-19) telah memungkinkan penduduk untuk berada di mana-mana tanpa harus pergi ke mana-mana.
Webinar yang dipandu Kepala pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr. Herry Yogaswara MA, ini menampilkan pembicara Senior Demographer, Macquarie University, Sydney, Australia Dr. Salut Muhidin. Senior Advisor, Urban Regional Development Institut Wahyu Mulyana serta Peneliti Lembaga Demografi, FEB, UI Chotib Hasan. (Baca juga: Jokowi Tunjuk BKKBN sebagai Penanggungjawab Utama Penanggulangan Stunting)
Kegiatan webinar ini terinspirasi dari Prof. Aris Ananta, President, Asian Population Association (APA, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Visiting Professor, Center for Advanced Research, Universiti Brunei Darussalam) pada Symposium on Social Science 2020 bertema Rethinking the Social World in the 21st Century yang diadakan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada 24-25 Agustus 2020.
Pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap pekerja migran. Pasalnya, hak-hak dasar mereka dan keluarganya amat memprihatinkan. Pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan kurang mendapat perhatian. Padahal para pekerja migran yang berjuang menafkahi keluarganya dari negeri orang adalah pahlawan. (Baca juga: Pemenang Scroll of Honour-UN Habitat Takjub Tanaman Kelor Anak-anak)
”Ini karena mereka ikut berkontribusi meningkatkan pundi-pundi devisa negara. Pertanyaannya ada apa dengan pembangunan ekonomi regional? Utamanya pembangunan pertanian," ujar Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Dwi Listyawardani setengah bertanya ketika memberikan sambutan pembukaan pada Webinar Series Mewujudkan Indonesia Emas 2045 Melalui Pembangunan Berwawasan Kependudukan, Selasa (6/10/2020).
Menurut Dwi Listyawardani, hingga saat ini sumber nafkah penduduk sebagian besar ditopang oleh sektor pertanian. Meski bergeser ke industri, tapi pembangunan tetap berbasis pertanian. Dari fakta yang ada, kata Dwi, kini sektor pertanian tidak lagi diminati oleh generasi saat ini. Untuk mendapatkan penghasilan yang layak, mereka lebih memilih menjadi pekerja migran. Padahal, kondisi ini akan menjadi masalah dari aspek kependudukan. (Baca juga: BKKBN Gelar KOREN II untuk Hasilkan Dokumen dan Anggaran Berkualitas)
"Kabupaten Lamongan, Jawa Timur contohnya. Pimpinan daerahnya tidak masalah terjadi migrasi penduduk di wilayahnya. Tapi dari aspek penduduk, itu masalah. Karena penduduk yang berpindah tetap akan menjadi masalah bagi daerah tersebut nantinya," tandas Dwi.
Dwi mengatakan, saat ini struktur penduduk belum dipertimbangkan sebagai potensi produktivitas. Sebagai potensi yang akan berpengaruh pada capaian bonus demografi. Dwi juga mengingatkan bahwa persebaran atau mobilitas penduduk harus dikaitkan dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. "Bukan semata karena faktor ekonomi, tapi faktor alam juga harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya," ujar Dwi.
Untuk itu, saat ini BKKBN tengah membuat blue print kependudukan. Namun diingatkan bahwa tidak ada kebijakan kependudukan yang sifatnya nasional melainkan lebih kepada spesifik kedaerahan. "Kita sedang cari format umum, dan kemudian baru masuk ke daerah," jelasnya.
Lihat Juga :
