Junimart Girsang Minta Bawaslu Sanksi Tegas Pelanggar Kampanye
Senin, 05 Oktober 2020 - 21:45 WIB
loading...
Anggota Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Bawaslu bersikap tegas dan tanpa pandang bulu menerapkan sanksi kepada setiap pelanggaran saat kampanye pilkada 2020. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) bersikap tegas dan tanpa pandang bulu menerapkan sanksi kepada setiap pelanggaran saat kampanye pilkada 2020 .
Menurut Junimart, dalam Peraturan KPU (PKPU) 13/2020 telah jelas mengatur mengenai ketentuan terkait penggalangan dan pengumpulan massa selama periode kampanye paling banyak 50 orang. Pembatasan dan kewajiban untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan mutlak dilakukan oleh setiap pelaku kampanye. Sanksi atas pelanggarannya juga jelas dan tegas. Ini adalah tugas mutlak dan kewenangan Bawaslu.
"Kampanye politik tidak akan berarti dan berbahaya jika akhirnya menjadi sumber penyebaran/klaster COVID-19 yang baru. Jangan sampai masyarakat pemilih menjadi korban dahsyatnya pandemi ini," kata Junimart, Senin (5/10/2020). (Baca juga: Jabatan Wali Kota Hasil Pilkada 2020 hanya 3,5 Tahun, Akhyar Gak Pede Tawarkan Perubahan Besar )
Apalagi, dengan terbatasnya fasilitas kesehatan, baik daya tampung pasien, peralatan dan tenaga medis, peningkatan penderita virus corona atau COVID-19 di daerah akan sangat berbahaya.
Karena itu, lanjut Junimart, dalam situasi luar biasa ini, setiap organ Pilkada harus bertindak luar biasa pula. Terapkan disiplin protokol kesehatan tanpa pandang bulu. "Menjalankan pilkada di tengah Pandemi ini sungguh berisiko. Tapi membiarkan pemerintahan daerah kosong tanpa kepemimpinan juga lebih berisiko. Karena kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir," ujarnya.
Untuk keluar dari pandemi ini, lanjut Junimart, daerah butuh kepemimpinan yang kuat, legitimate dan mampu mengambil keputusan penting untuk menyelamatkan rakyat. "Mari saling bantu, saling mengingatkan dan tegas terhadap setiap pelanggaran. Pilkada ini menghabiskan triliuan uang rakyat dan jangan sampai rakyat jadi korban karena kita abai dan lalai terhadap protokol kesehatan dan aturan," katanya. (Baca juga: Langgar Protokol Kesehatan, 70 Paslon Pilkada Diberi Surat Peringatan )
Menurut Junimart, dalam Peraturan KPU (PKPU) 13/2020 telah jelas mengatur mengenai ketentuan terkait penggalangan dan pengumpulan massa selama periode kampanye paling banyak 50 orang. Pembatasan dan kewajiban untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan mutlak dilakukan oleh setiap pelaku kampanye. Sanksi atas pelanggarannya juga jelas dan tegas. Ini adalah tugas mutlak dan kewenangan Bawaslu.
"Kampanye politik tidak akan berarti dan berbahaya jika akhirnya menjadi sumber penyebaran/klaster COVID-19 yang baru. Jangan sampai masyarakat pemilih menjadi korban dahsyatnya pandemi ini," kata Junimart, Senin (5/10/2020). (Baca juga: Jabatan Wali Kota Hasil Pilkada 2020 hanya 3,5 Tahun, Akhyar Gak Pede Tawarkan Perubahan Besar )
Apalagi, dengan terbatasnya fasilitas kesehatan, baik daya tampung pasien, peralatan dan tenaga medis, peningkatan penderita virus corona atau COVID-19 di daerah akan sangat berbahaya.
Karena itu, lanjut Junimart, dalam situasi luar biasa ini, setiap organ Pilkada harus bertindak luar biasa pula. Terapkan disiplin protokol kesehatan tanpa pandang bulu. "Menjalankan pilkada di tengah Pandemi ini sungguh berisiko. Tapi membiarkan pemerintahan daerah kosong tanpa kepemimpinan juga lebih berisiko. Karena kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir," ujarnya.
Untuk keluar dari pandemi ini, lanjut Junimart, daerah butuh kepemimpinan yang kuat, legitimate dan mampu mengambil keputusan penting untuk menyelamatkan rakyat. "Mari saling bantu, saling mengingatkan dan tegas terhadap setiap pelanggaran. Pilkada ini menghabiskan triliuan uang rakyat dan jangan sampai rakyat jadi korban karena kita abai dan lalai terhadap protokol kesehatan dan aturan," katanya. (Baca juga: Langgar Protokol Kesehatan, 70 Paslon Pilkada Diberi Surat Peringatan )
(abd)
Lihat Juga :
