Pilkada Lanjut atau Ditunda, KPU-Bawaslu Harus Perkuat Tata Kelola Pemilu

Menurutnya, bukan kerangka hukum dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan penyelenggaraan Pilkada. "PERPPU yang dikeluarkan kurang bisa cover hal-hal teknis yang ada di lapangan. Nantinya, ini akan menjadi masalah bagi KPU, peserta Pilkada, bahkan masyarakat," jelasnya.

Ia merekomendasikan, Pilkada ditunda sampai ada payung hukum yang memadai penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi. "Rekomendasi kami jelas perbaiki dulu undang-undangnya," ucapnya.

Sementara itu, Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Erik Kurniawan memiliki pandangan yang berbeda jika pelaksana teknis KPU sudah siap artinya Pilkada tetap bisa dijalankan dengan protokol kesehatan.

"Seharusnya jika ingin menunda Pilkada harus dimulai dari pernyataan KPU karena mereka yang melaksanakan teknis apakah mungkin atau tidak mungkin. Tapi, sampai hari ini mereka siap untuk Pilkada," ujarnya.

Diakuinya, justru selama ini perdebatan tidak pernah menyentuh ranah teknis di lapangan. Padahal, itu yang sangat dibutuhkan saat ini. "Saya pikir adaptasi teknis aturan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah sudah dilakukan seperti pembatasan kampanye," tuturnya.

Ia menambahkan, jika KPU berhasil melaksanakan Pilkada di tengah pandemi, maka ini akan menjadi kemajuan dalam demokrasi elektoral Indonesia. "Sebenarnya dari sisi regulasi sudah ada, anggaran sudah ada, penyelenggaranya juga sudah ada. Itu yang menandakan Pilkada siap dilaksanakan," tegasnya.