PKS: Penyelesaian Papua Harus Gunakan Pendekatan Kemanusiaan
loading...
Komisi I DPR berharap, berbagai permasalahan di Papua bisa segera diselesaikan. Anggota Komisi I DPR Sukamta menyatakan pembangunan harus lebih merata lagi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap, berbagai permasalahan di Papua bisa segera diselesaikan. Anggota Komisi I DPR Sukamta menyatakan pembangunan di Bumi Cendrawasih ke depan harus lebih merata lagi.
(Baca juga: Din Syamsuddin ke Moeldoko: KAMI Bukan Orang-orang Pengecut)
"Otonomi khusus (otsus) harus terus ditingkatkan efektivitasnya. Dana otsus yang digelontorkan dapat berimbas baik terhadap pembangunan manusia, fisik, dan sosial di sana," kata Sukamta dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (2/10/2020).
(Baca juga: Moeldoko Sebut Seseorang Bisa Berbeda kalau Sudah Bicara Politik)
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan, selama ini indeks pembangunan manusia (IPM) belum menunjukkan progress yang cukup berarti. IPM Papua pada tahun 2019 skornya paling rendah, yakni 60,84. Angka itu jauh dibawah skor IPM nasional sebesar 71,92.
Sukamta mengatakan, jika pembangunan tidak rasakan masyarakat bawah, mereka akan menganggap pemerintah tidak memperdulikan rakyat Papua. Padahal, dana otsus yang disalurkan cukup besar, yakni Rp126 triliun sejak tahun 2002.
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Tahun 2021, dana otsus Papua mencapai Rp7,8 triliun. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otsus. Dalam UU tersebut disebutkan dana otsus itu setara 2 persen dari total pagu dana alokasi umum (DAU) dan berlaku selama 20 tahun.
Dia mengatakan perlu ada evaluasi dan melanjutkan dana otsus Papua. Jika dana otsus tidak dilanjutkan, akan sangat memberatkan Papua. Alasannya, dana otsus menyumbang hingga 60 persen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
"Kemudian, kami berharap untuk Papua lebih menggunakan pendekatan kemanusiaan, agar lebih manusiawi secara sosial. Harus disesuaikan dengan kultur masyarakat Papua," pungkasnya.
(Baca juga: Din Syamsuddin ke Moeldoko: KAMI Bukan Orang-orang Pengecut)
"Otonomi khusus (otsus) harus terus ditingkatkan efektivitasnya. Dana otsus yang digelontorkan dapat berimbas baik terhadap pembangunan manusia, fisik, dan sosial di sana," kata Sukamta dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (2/10/2020).
(Baca juga: Moeldoko Sebut Seseorang Bisa Berbeda kalau Sudah Bicara Politik)
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan, selama ini indeks pembangunan manusia (IPM) belum menunjukkan progress yang cukup berarti. IPM Papua pada tahun 2019 skornya paling rendah, yakni 60,84. Angka itu jauh dibawah skor IPM nasional sebesar 71,92.
Sukamta mengatakan, jika pembangunan tidak rasakan masyarakat bawah, mereka akan menganggap pemerintah tidak memperdulikan rakyat Papua. Padahal, dana otsus yang disalurkan cukup besar, yakni Rp126 triliun sejak tahun 2002.
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Tahun 2021, dana otsus Papua mencapai Rp7,8 triliun. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otsus. Dalam UU tersebut disebutkan dana otsus itu setara 2 persen dari total pagu dana alokasi umum (DAU) dan berlaku selama 20 tahun.
Dia mengatakan perlu ada evaluasi dan melanjutkan dana otsus Papua. Jika dana otsus tidak dilanjutkan, akan sangat memberatkan Papua. Alasannya, dana otsus menyumbang hingga 60 persen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
"Kemudian, kami berharap untuk Papua lebih menggunakan pendekatan kemanusiaan, agar lebih manusiawi secara sosial. Harus disesuaikan dengan kultur masyarakat Papua," pungkasnya.
(maf)
Explore More