Ajakan Rekonsiliasi Nasional atas Tragedi 30 September Dinilai Tak Tepat
loading...
Tak ayal, momentum ini kerap diikuti dengan isu kebangkitan PKI atau komunisme, yang membuat sejumlah pihak mendorong dilakukannya rekonsiliasi nasional. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Momentum hari Kesaktian Pancasila yang jatuh setiap bulan September-Oktober kerap menjadi isu yang berkembang di masyarakat. Tak ayal, momentum ini kerap diikuti dengan isu kebangkitan PKI atau komunisme , yang membuat sejumlah pihak mendorong dilakukannya rekonsiliasi nasional.
(Baca juga: PKI Tak Bisa Dimaafkan, tapi Bangsa ini Harus 'Move On')
Ajakan rekonsiliasi nasional salah satunya disuarakan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau akrab disapa AHY. (Baca juga: Pajang Foto Sang Penumpas PKI, AHY Ajak Rekonsiliasi Nasional)
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai, ajakan rekonsiliasi atas tragedi gerakan 30 September tidak tepat. "Mengingat gerakan itu murni kejahatan nasional dan tidak saja melukai keluarga korban, tapi juga melukai kemerdekaan Indonesia," tutur Dedi saat dihubungi SINDOnews, Jumat (2/10/2020).
Menurut dia, catatan itu sudah selesai dengan terbitnya Tap MPRS atas larangan paham marxisme, leninisme dan komunisme baik atifitas maupun ideologinya. Sehingga, seharusnya semua pihak berpedoman pada konstitusi ini untuk menjadi panduan bersama dan tak usah berpolemik berlebihan.
"Dan hari ini, tidak ada tuntutan lebih lanjut atas tragedi itu, sehingga rekonsiliasi tak semestinya kembali disuarakan, karena berpotensi membuka pergolakan kembali," tukasnya.
(Baca juga: PKI Tak Bisa Dimaafkan, tapi Bangsa ini Harus 'Move On')
Ajakan rekonsiliasi nasional salah satunya disuarakan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau akrab disapa AHY. (Baca juga: Pajang Foto Sang Penumpas PKI, AHY Ajak Rekonsiliasi Nasional)
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai, ajakan rekonsiliasi atas tragedi gerakan 30 September tidak tepat. "Mengingat gerakan itu murni kejahatan nasional dan tidak saja melukai keluarga korban, tapi juga melukai kemerdekaan Indonesia," tutur Dedi saat dihubungi SINDOnews, Jumat (2/10/2020).
Menurut dia, catatan itu sudah selesai dengan terbitnya Tap MPRS atas larangan paham marxisme, leninisme dan komunisme baik atifitas maupun ideologinya. Sehingga, seharusnya semua pihak berpedoman pada konstitusi ini untuk menjadi panduan bersama dan tak usah berpolemik berlebihan.
"Dan hari ini, tidak ada tuntutan lebih lanjut atas tragedi itu, sehingga rekonsiliasi tak semestinya kembali disuarakan, karena berpotensi membuka pergolakan kembali," tukasnya.
(maf)
Lihat Juga :
