PKS Nilai APBN 2021 Belum Mencerminkan Fokus Pemerintah Atasi Pandemi Covid-19
Kamis, 01 Oktober 2020 - 09:46 WIB
loading...
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera. Foto/Dok SINDO
A
A
A
JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 sebesar Rp2.750 triliun telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai postur APBN itu masih memiliki banyak kelemahan sehingga membutuhkan pembahasan lebih lanjut.
Anggota DPR dari F-PKS Mardani Ali Sera memaparkan defisit yang dipatok 5,7 persen dari produk domestik bruto (PDB) menunjukkan APBN 2021 dibiayai dengan utang. Angka defisit itu, menurutnya, secara tak langsung memperlihatkan tidak efisiennya anggaran negara.
Alasannya, sisi pengeluaran atau belanja yang besar tidak ditopang oleh pendapatan yang memadai. "Satu pertanyaan besar, apakah APBN kita mampu mengatasi Covid-19, memulihkan ekonomi, memacu perolehan pajak sampai membuka lapangan pekerjaan? Tidak bisa hanya dilihat dengan menetapkan defisit maupun surplus," ujarnya melalui akun twitter @MardaniAliSera, Kamis (1/10/2020).
(Baca juga: Tengku Zul: Komunis Tidak Mati dan Tidak Mungkin Terima Pancasila ).
Penanggulangan Covid-19 menjadi paling krusial dalam usaha memulihkan ekonomi. Perekonomian belum bisa sepenuhnya berjalan karena pandemi yang belum terkendali. Dalam APBN, anggaran kesehatan sebanyak Rp169,72 triliun.
"Di tahun 2021, kita masih akan dibayangi risiko Covid-19. APBN 2021 selayaknya harus bisa memitigasi risiko tersebut dengan baik. Namun, alokasi anggaran kesehatan dalam RAPBN 2021 belum mencerminkan fokus pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19," tuturnya.
(Lihat juga foto: Denda Pelanggar PSBB Ketat Jilid I Jakarta Capai Rp257 Juta ).
Anggota DPR dari F-PKS Mardani Ali Sera memaparkan defisit yang dipatok 5,7 persen dari produk domestik bruto (PDB) menunjukkan APBN 2021 dibiayai dengan utang. Angka defisit itu, menurutnya, secara tak langsung memperlihatkan tidak efisiennya anggaran negara.
Alasannya, sisi pengeluaran atau belanja yang besar tidak ditopang oleh pendapatan yang memadai. "Satu pertanyaan besar, apakah APBN kita mampu mengatasi Covid-19, memulihkan ekonomi, memacu perolehan pajak sampai membuka lapangan pekerjaan? Tidak bisa hanya dilihat dengan menetapkan defisit maupun surplus," ujarnya melalui akun twitter @MardaniAliSera, Kamis (1/10/2020).
(Baca juga: Tengku Zul: Komunis Tidak Mati dan Tidak Mungkin Terima Pancasila ).
Penanggulangan Covid-19 menjadi paling krusial dalam usaha memulihkan ekonomi. Perekonomian belum bisa sepenuhnya berjalan karena pandemi yang belum terkendali. Dalam APBN, anggaran kesehatan sebanyak Rp169,72 triliun.
"Di tahun 2021, kita masih akan dibayangi risiko Covid-19. APBN 2021 selayaknya harus bisa memitigasi risiko tersebut dengan baik. Namun, alokasi anggaran kesehatan dalam RAPBN 2021 belum mencerminkan fokus pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19," tuturnya.
(Lihat juga foto: Denda Pelanggar PSBB Ketat Jilid I Jakarta Capai Rp257 Juta ).
Lihat Juga :
