PKS Nilai APBN 2021 Belum Mencerminkan Fokus Pemerintah Atasi Pandemi Covid-19
Kamis, 01 Oktober 2020 - 09:46 WIB
loading...
A
A
A
Anggota Komisi II itu menyebut hal lain yang harus diperbaiki, yakni jaminan kesehatan nasional (JKN). Kemudian, pemerintah harus menyediakan obat-obatan yang berkualitas, meningkatkan sarana, serta jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan.
Mardani memberikan catatan lain mengenai kewenangan pemerintah untuk refocusing, realokasi, dan pemotongan anggaran perlu dibuat aturan main yang lebih jelas. Tujuannya, agar kebijakan itu bisa berjalan dengan efektif.
(Baca juga: Arief Poyuono Kembali Serang Anies Baswedan ).
"Hal ini perlu dilakukan agar belanja pemerintah pusat pada tahun mendatang bisa diukur keberhasilannya, melalui pencapaian output, outcome, dan result base-nya," ucap pria lulusan Universitas Indonesia (UI) itu.
PKS juga merekomendasikan subsidi listrik bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA tetap dilanjutkan sampai tahun depan. "Pemerintah perlu menjamin akses listrik bagi rumah tangga miskin, rentan miskin, dan kurang mampu dengan memberikan layanan pemasangan listrik 450 VA secara gratis," pungkasnya.
Mardani memberikan catatan lain mengenai kewenangan pemerintah untuk refocusing, realokasi, dan pemotongan anggaran perlu dibuat aturan main yang lebih jelas. Tujuannya, agar kebijakan itu bisa berjalan dengan efektif.
(Baca juga: Arief Poyuono Kembali Serang Anies Baswedan ).
"Hal ini perlu dilakukan agar belanja pemerintah pusat pada tahun mendatang bisa diukur keberhasilannya, melalui pencapaian output, outcome, dan result base-nya," ucap pria lulusan Universitas Indonesia (UI) itu.
PKS juga merekomendasikan subsidi listrik bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA tetap dilanjutkan sampai tahun depan. "Pemerintah perlu menjamin akses listrik bagi rumah tangga miskin, rentan miskin, dan kurang mampu dengan memberikan layanan pemasangan listrik 450 VA secara gratis," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
