Pilkada di Tengah Pandemi Dibayangi Ledakan Golput
loading...
A
A
A
Akibat seriusnya ancaman virus, pilkada bahkan diperkirakan bukan hanya persoalan partisipasi pemilih yang rendah. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, sebelum persoalan partisipasi pemilih yang memang potensial anjlok, yang perlu dipikirkan KPU saat ini adalah bagaimana menyiapkan personel di tempat pemungutan suara (TPS). Menurutnya, tidak mudah meyakinkan orang untuk bersedia menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
“Bahkan panitia TPS ini dulu yang perlu dipikirkan, nanti bisa dipenuhi enggak oleh KPU? Sebagai contoh, saya punya kenalan, selama ini dia selalu jadi panitia TPS, tapi sekarang ini dia tidak mau lagi karena takut terinfeksi,” ungkapnya. (Baca juga: 83 Juta Warga India Kemungkinan Telah Terinfeksi Virus Covid-19)
Partisipasi pemilih menjadi satu di antara tolok ukur kualitas pilkada. Dalam beberapa pilkada serentak sebelumnya, angka partisipasi menunjukkan tren yang baik. Pada Pilkada 2015 yang diikuti 264 daerah, partisipasi jauh dari target yang ditetapkan KPU sebesar 77,5%. Pilkada serentak tahap pertama ini hanya menghasilkan partisipasi pemilih 64,02%.
Angka partisipasi pemilih membaik setahun kemudian, yakni pada Pilkada 2017 yang diikuti 101 daerah. Saat itu partisipasi mencapai 74,20% dan mendekati target KPU sebesar 77,5%.
Hasil Pilkada 2018 yang diikuti 171 daerah, angka partisipasi tergolong masih tinggi, yakni 73,24%. Meski demikian, ini masih belum mencapai target yang ditetapkan KPU yang juga 77,5%. (Lihat videonya: Tempat Karaoke di Depok Ditutup Paksa Petugas)
Kali ini, meski pilkada dilaksanakan di tengah pandemi, namun KPU tetap yakin pemilih akan menggunakan hak pilihnya di TPS. Alasannya, ada jaminan perlindungan berupa penerapan protokol kesehatan yang ketat, baik terhadap penyelenggara pilkada di TPS maupun terhadap pemilih. Pada pilkada serentak tahap IV yang diikuti 270 daerah ini, KPU tetap menetapkan target partisipasi pemilih yang ambisius, yakni 77,5%. (Bakti)
“Bahkan panitia TPS ini dulu yang perlu dipikirkan, nanti bisa dipenuhi enggak oleh KPU? Sebagai contoh, saya punya kenalan, selama ini dia selalu jadi panitia TPS, tapi sekarang ini dia tidak mau lagi karena takut terinfeksi,” ungkapnya. (Baca juga: 83 Juta Warga India Kemungkinan Telah Terinfeksi Virus Covid-19)
Partisipasi pemilih menjadi satu di antara tolok ukur kualitas pilkada. Dalam beberapa pilkada serentak sebelumnya, angka partisipasi menunjukkan tren yang baik. Pada Pilkada 2015 yang diikuti 264 daerah, partisipasi jauh dari target yang ditetapkan KPU sebesar 77,5%. Pilkada serentak tahap pertama ini hanya menghasilkan partisipasi pemilih 64,02%.
Angka partisipasi pemilih membaik setahun kemudian, yakni pada Pilkada 2017 yang diikuti 101 daerah. Saat itu partisipasi mencapai 74,20% dan mendekati target KPU sebesar 77,5%.
Hasil Pilkada 2018 yang diikuti 171 daerah, angka partisipasi tergolong masih tinggi, yakni 73,24%. Meski demikian, ini masih belum mencapai target yang ditetapkan KPU yang juga 77,5%. (Lihat videonya: Tempat Karaoke di Depok Ditutup Paksa Petugas)
Kali ini, meski pilkada dilaksanakan di tengah pandemi, namun KPU tetap yakin pemilih akan menggunakan hak pilihnya di TPS. Alasannya, ada jaminan perlindungan berupa penerapan protokol kesehatan yang ketat, baik terhadap penyelenggara pilkada di TPS maupun terhadap pemilih. Pada pilkada serentak tahap IV yang diikuti 270 daerah ini, KPU tetap menetapkan target partisipasi pemilih yang ambisius, yakni 77,5%. (Bakti)
(ysw)
Explore More