Komisi III DPR Minta Kapolri Junjung Tinggi Netralitas Polri di Pilkada

JAKARTA - Komisi III DPR meminta Kapolri Jenderal Pol Idham Azis untuk menjunjung dan menjaga netralitas Polri di Pilkada 2020 dan tidak segan-segan memberikan sanksi kepada jajarannya yang terlibat politik praktis.

Hal ini menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR dengan Kapolri secara virtual di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/9/2020). (Baca juga: KPU: Satu Pasangan Cagub/Cawagub Tak Penuhi Syarat Tampil di Pilkada 2020)

“Komisi III DPR meminta Kapolri untuk menjunjung tinggi netralitas dan menjaga integritas Polri dalam menghadapi pilkada tahun 2020 dan memberikan sanksi terhadap anggota Polri yang melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis yang mencoreng institusi Polri,” ujar Ketua Komisi III DPR Herman Hery membacakan kesimpulan Raker.

Sebelumnya, Komisi III DPR juga mengingatkan Kpaolri untuk menegakan protokol kesehatan Covid-19 dalam setiap tahapan Pilkada. Jangan sampai Pilkada 2020 menjadi klaster penyebaran COVID-19.

Anggota Komisi III DPR, Rano Al Fath mengapresiasi Kapolri yang telah mengeluarkan telegram bahwa aparat kepolisian harus netral dalam Pilkada Serentak 2020 ini. Hal ini penting untuk dilakukan.

Politikus PKB ini juga berharap bahwa Pilkada ini tidak menimbulkan klaster baru COVID-19. Sehingga, Polri diharapkan bisa menegakan protokol kesehatan COVID-19 bagi semua peserta dan masyarakat yang terlibat dalam pilkada.

“Saya berharap dengan pilkada ini tidak muncul klaster COVID-19 yang baru, mudah-mudahan ini bisa diamankan Kapolri. Dan saya berharap Polri memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan para personelnya karena anggota berada di depan dalam pengamanan pilkada,” ujarnya.

Kemudian, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Adang Darajatun ingin agar dalam penanganan pandemi COVID-19 dan persiapan pilkada, Polri lebih menitikberatkan pada deteksi dini. Adang menegaskan bahwa Polri dapat membaca situasi yang akan terjadi terkait dua hal ini. (Baca juga: Ketua MPR: Pelaksanaan Pilkada Lanjutan di Tengah Pandemi Itu Sebuah Dilema)

“Masalah pengamanan pilkada, saya ingin mendalami, dalam konteks bagaimana pilkada dapat berjalan dengan baik dan apa yang akan dilakukan jajaran polri secara kesleuruhan,” tutur mantan Wakapolri itu.