Ketua MPR: Pelaksanaan Pilkada Lanjutan di Tengah Pandemi Itu Sebuah Dilema
Rabu, 30 September 2020 - 14:59 WIB
loading...
A
A
A
Hal itu untuk payung hukum yang memperketat penerapan protokol kesehatan. “Tentu dengan sanksi yang tegas,” ucapnya.
Bamsoet memberikan beberapa catatan untuk pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19. Pertama, kemungkinan partisipasi pemilih menurun karena masyarakat was-was untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS).
Kedua, semua pihak harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Ketiga, sekitar 80% pertahana maju kembali.
“Di masa pandemi COVID-19, ada kekhawatiran pada pertahana akan memanfaatkan berbagai bansos yang disalurkan melalui kepala daerah. Dampak pandemi berisiko meningkatkan money politik. Itu akan mengurangi kualitas demokrasi kita,” tuturnya. (Baca juga: Polemik Komunisme, Cakada Diminta Fokus Pilkada dan Tetap Patuhi Protokol)
Keempat, pilkada membutuhkan dukungan sumber daya, seperti alat pelindung diri, tenaga medis, dan tes COVID-19. “Perlu dipastikan KPU mempunyai sumber daya. Setiap daerah mempunyai sumber daya yang berbeda-beda,” pungkasnya.
Bamsoet memberikan beberapa catatan untuk pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19. Pertama, kemungkinan partisipasi pemilih menurun karena masyarakat was-was untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS).
Kedua, semua pihak harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Ketiga, sekitar 80% pertahana maju kembali.
“Di masa pandemi COVID-19, ada kekhawatiran pada pertahana akan memanfaatkan berbagai bansos yang disalurkan melalui kepala daerah. Dampak pandemi berisiko meningkatkan money politik. Itu akan mengurangi kualitas demokrasi kita,” tuturnya. (Baca juga: Polemik Komunisme, Cakada Diminta Fokus Pilkada dan Tetap Patuhi Protokol)
Keempat, pilkada membutuhkan dukungan sumber daya, seperti alat pelindung diri, tenaga medis, dan tes COVID-19. “Perlu dipastikan KPU mempunyai sumber daya. Setiap daerah mempunyai sumber daya yang berbeda-beda,” pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
