Polemik Komunisme, Cakada Diminta Fokus Pilkada dan Tetap Patuhi Protokol
loading...
Direktur Eksekutif Sudra, Fadhli Harahab mengatakan, masa kampanye Pilkada Serentak 2020 dilakukan di tengah keterbatasan akibat virus Corona (Covid-19). Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (Sudra), Fadhli Harahab mengatakan, masa kampanye Pilkada Serentak 2020 kali ini dilakukan di tengah keterbatasan akibat virus Corona (Covid-19) yang masih mengancam berbagai daerah di Indonesia.
(Baca juga: Fahri Hamzah Dorong Fadli Zon Ungkap Sejarah Komunis dan PKI)
Fadhli menyarankan, agar kampanye tersebut harus dimaksimalkan pasangan calon kepala daerah (cakada) untuk menawarkan program yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing.
(Baca juga: Pilkada Tetap Dilanjutkan, Komnas HAM Ingatkan Ratusan KPPS Meninggal di 2019)
Menurut Fadhli, saat ini daerah memiliki pekerjaan rumah besar bagaimana mengatasi Covid-19 dan berbagai dampaknya, sehingga, masalah ini harus menjadi prioritas utama para konstestan. Ia berharap cakada tak terpengaruh dengan isu yang berkembang seperti polemik nonton film G30S/PKI.
"Peringatan tragedi G30S/PKI harus diperingati sebagai sebuah sejarah kelam bangsa Indonesia. Sesuai protokol kesehatan tak perlu melakukan hal yang menimbulkan kerumunan massa," ujar Fadhli saat dihubungi SINDOnews, Rabu (30/9/2020).
Fadhli menilai, isu PKI yang kerap muncul setiap tahun hanya menjadi komoditas politik jualan momentum yang sudah basi. Tujuannya tentu saja menyudutkan. Beruntung menurutnya, masyarakat semakin cerdas, sehingga isu ini tidak laku lagi. Ia pun berharap, isu ini tak dikapitalisasi oleh cakada di Pilkada.
"Pilkada kali ini cukup dilematis karena bangsa ini sedang dihadapkan dengan bencana Covid-19. Calon Kepala daerah harus punya visi dan misi bagaimana bencana ini cepat berlalu, sehingga sendi-sendi masyarakat dapat berputar di era new normal," tutur Fadhli.
Lebih lanjut Analis asal UIN Jakarta ini menilai, jika ada cakada yang masih menggunakan isu kebangkitan PKI, artinya cakada itu tidak punya visi inovatif bagaimana membangun daerahnya ke depan.
"Tantangan bangsa ini kedepan bukan lagi PKI tetapi Covid-19. Covid seperti hantu yang menyeramkan bahkan lebih mengerikan dari PKI. Menghantam siapa saja dan merusak apa saja," pungkas dia.
(Baca juga: Fahri Hamzah Dorong Fadli Zon Ungkap Sejarah Komunis dan PKI)
Fadhli menyarankan, agar kampanye tersebut harus dimaksimalkan pasangan calon kepala daerah (cakada) untuk menawarkan program yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing.
(Baca juga: Pilkada Tetap Dilanjutkan, Komnas HAM Ingatkan Ratusan KPPS Meninggal di 2019)
Menurut Fadhli, saat ini daerah memiliki pekerjaan rumah besar bagaimana mengatasi Covid-19 dan berbagai dampaknya, sehingga, masalah ini harus menjadi prioritas utama para konstestan. Ia berharap cakada tak terpengaruh dengan isu yang berkembang seperti polemik nonton film G30S/PKI.
"Peringatan tragedi G30S/PKI harus diperingati sebagai sebuah sejarah kelam bangsa Indonesia. Sesuai protokol kesehatan tak perlu melakukan hal yang menimbulkan kerumunan massa," ujar Fadhli saat dihubungi SINDOnews, Rabu (30/9/2020).
Fadhli menilai, isu PKI yang kerap muncul setiap tahun hanya menjadi komoditas politik jualan momentum yang sudah basi. Tujuannya tentu saja menyudutkan. Beruntung menurutnya, masyarakat semakin cerdas, sehingga isu ini tidak laku lagi. Ia pun berharap, isu ini tak dikapitalisasi oleh cakada di Pilkada.
"Pilkada kali ini cukup dilematis karena bangsa ini sedang dihadapkan dengan bencana Covid-19. Calon Kepala daerah harus punya visi dan misi bagaimana bencana ini cepat berlalu, sehingga sendi-sendi masyarakat dapat berputar di era new normal," tutur Fadhli.
Lebih lanjut Analis asal UIN Jakarta ini menilai, jika ada cakada yang masih menggunakan isu kebangkitan PKI, artinya cakada itu tidak punya visi inovatif bagaimana membangun daerahnya ke depan.
"Tantangan bangsa ini kedepan bukan lagi PKI tetapi Covid-19. Covid seperti hantu yang menyeramkan bahkan lebih mengerikan dari PKI. Menghantam siapa saja dan merusak apa saja," pungkas dia.
(maf)
Explore More