Fahri Hamzah Dorong Fadli Zon Ungkap Sejarah Komunis dan PKI
loading...
Paham komunisme dan PKI menjadi perbincangan hangat di September ini. Semua tokoh politik hingga kalangan masyarakat tak ketinggalan ikut memberikan respons. Foto/Okezone
A
A
A
JAKARTA - Paham komunisme dan PKI menjadi perbincangan hangat di bulan September ini. Semua tokoh politik hingga kalangan masyarakat tak ketinggalan ikut memberikan respons terhadap bahaya laten komunisme .
(Baca juga: Gatot Ungkap Kebangkitan Komunis, Pengamat: Terlalu Dibesar-besarkan)
Merespons hal ini, politikus Partai Gelora, Fahri Hamzah menyatakan sejarah komunis dan PKI ini perlu diungkap secara lengkap. Karenanya dia ingin agar rekannya di Partai Gerindra, Fadli Zon, mampu memberikan penjelasan yang dalam tentang sejarah ini.
(Baca juga: Ini Syarat-syarat Sembuh dan Selesai Isolasi Covid-19)
"Ada anak muda sejarawan yang hebat tentang komunis dan PKI. Selama ini lebih dikenal sebagai politisi, tapi nanti malam hadirkan dia sebagai sejarawan. Namanya @fadlizon. Menurut saya dia yang punya dokumen sejarah paling lengkap. #ILCIdeologiPKI," seperti dikutip SINDOnews dari akun Twitter @Fahrihamzah, Selasa (29/9/2020).
Sebelumnya pakar hukum tata negara yang juga deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Refly Harun kembali mengingatkan, agar kita mewaspadai bahaya laten komunisme. Menurutnya, waspada adalah langkah terbaik ketimbang menyesal.
"Bisa jadi bahaya laten ini belum tentu juga ada, tetapi lebih baik kita bersiap, langkah preventif, ketimbang nanti kita menyesal akhirnya komunisme bangkit kembali," kata Refly dalam channel YouTube Refly Harun, Minggu (27/9/2020).
Refly menyebut alasan kenapa kita harus waspada dan bersiap. Menurutnya, sekarang China sekarang menjadi kekuatan ekonomi yang paling luar biasa dahsyatnya, dengan sistem ekonomi yang beda dengan sistem politiknya. Ekonominya liberal menuju pada liberalisme kapitalisme, tetapi sistem politiknya tetap sosialis komunistik.
"Dan ini sebuah perpaduan yang dahsyat karena ekonomi dia berpenetrasi ke mana-mana, dikendalikan oleh satu kekuatan negara yang otoritarian, ternyata bisa, bahkan bisa berekspansi ke luar negeri. Nah ini yang patut diwaspadai karena tidak mungkin negara seperti China akan mengekspor demokrasi, padahal demokrasi adalah pilihan bagi negara-negara yang terbuka," jelasnya.
(Baca juga: Gatot Ungkap Kebangkitan Komunis, Pengamat: Terlalu Dibesar-besarkan)
Merespons hal ini, politikus Partai Gelora, Fahri Hamzah menyatakan sejarah komunis dan PKI ini perlu diungkap secara lengkap. Karenanya dia ingin agar rekannya di Partai Gerindra, Fadli Zon, mampu memberikan penjelasan yang dalam tentang sejarah ini.
(Baca juga: Ini Syarat-syarat Sembuh dan Selesai Isolasi Covid-19)
"Ada anak muda sejarawan yang hebat tentang komunis dan PKI. Selama ini lebih dikenal sebagai politisi, tapi nanti malam hadirkan dia sebagai sejarawan. Namanya @fadlizon. Menurut saya dia yang punya dokumen sejarah paling lengkap. #ILCIdeologiPKI," seperti dikutip SINDOnews dari akun Twitter @Fahrihamzah, Selasa (29/9/2020).
Sebelumnya pakar hukum tata negara yang juga deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Refly Harun kembali mengingatkan, agar kita mewaspadai bahaya laten komunisme. Menurutnya, waspada adalah langkah terbaik ketimbang menyesal.
"Bisa jadi bahaya laten ini belum tentu juga ada, tetapi lebih baik kita bersiap, langkah preventif, ketimbang nanti kita menyesal akhirnya komunisme bangkit kembali," kata Refly dalam channel YouTube Refly Harun, Minggu (27/9/2020).
Refly menyebut alasan kenapa kita harus waspada dan bersiap. Menurutnya, sekarang China sekarang menjadi kekuatan ekonomi yang paling luar biasa dahsyatnya, dengan sistem ekonomi yang beda dengan sistem politiknya. Ekonominya liberal menuju pada liberalisme kapitalisme, tetapi sistem politiknya tetap sosialis komunistik.
"Dan ini sebuah perpaduan yang dahsyat karena ekonomi dia berpenetrasi ke mana-mana, dikendalikan oleh satu kekuatan negara yang otoritarian, ternyata bisa, bahkan bisa berekspansi ke luar negeri. Nah ini yang patut diwaspadai karena tidak mungkin negara seperti China akan mengekspor demokrasi, padahal demokrasi adalah pilihan bagi negara-negara yang terbuka," jelasnya.
(maf)
Lihat Juga :
