Capai Kesepakatan Politik, RUU Cipta Kerja Masuk Tim Perumus

Senin, 28 September 2020 - 21:01 WIB
loading...
A A A
“Kalau pemerintah pasang target (8 Oktober), kan DPR belum pasang target,” ucapnya.

Untuk itu, Anggota Komisi VI DPR ini membantah jika DPR dinilai kejar tayang karena pengerjaan RUU Ciptaker juga mengikuti ketentuan waktu yang ditetapkan dalam Rapat Bamus, dan pihaknya harus taat terhadap itu. Kecuali jika kesepakatan diubah dan waktu pembahasannya diperpanjang nantinya.

“Soal nanti belum selesai kan bikin kesepakatan baru lagi, pengecualian, kalau ini belum selesai maka pembahasan ini bisa diperpanjang di masa sidang berikutnya, kita patuh pada kesepakatan yang dibuat pimpinan DPR dan fraksi sesuai dengan Tatib DPR,” jelas Awiek.

Adapun DPR yang terkesan sebagai ‘tukang stempel’ pemerintah dalam RUU Ciptaker, menurutnya, pembahasan RUU Ciptaker juga banyak perdebatan yang terjadi. Bahkan, saat rapat Minggu (28/9) malam, dia beberapa kali menskorsing rapat karena harus masuk forum lobi. (Baca juga: Tolak RUU Ciptaker, Serikat Buruh Akan Demonstrasi Besar-besaran di Seluruh Indonesia)

“Semalam itu saya mimpin lobi 4 kali lho, ruwet semalam itu, saya skors, saya diprotes-protes sama anggota karena skors-skors itu. Tapi demi kebaikan bersama kita harus pelan-pelan mendiskusikannya, tidak semua yang dimaui pemerintah harus setuju,” tegasnya.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pakar Hukum: UU Polri...
Pakar Hukum: UU Polri yang Baru Akomodasi Kepentingan Masyarakat dan Kepolisian
Revisi UU Polri Disahkan...
Revisi UU Polri Disahkan Jadi Undang-Undang, Pelayanan Kepolisian Diharapkan Meningkat
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Dadan Hindayana Cs Terjerat...
Dadan Hindayana Cs Terjerat Korupsi, DPR Perketat Pengawasan Tata Kelola di BGN
Trimedya Panjaitan Sebut...
Trimedya Panjaitan Sebut RUU HPI Sejalan dengan Semangat Prabowo Perkuat Posisi Hukum Indonesia
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Ancaman PHK Massal di Industri Hasil Tembakau
DPR dan Pemerintah Pastikan...
DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada Kendala Besar saat Puncak Haji
Jelang Armuzna, DPR...
Jelang Armuzna, DPR Ingatkan Pemerintah soal Layanan Konsumsi dan Transportasi
Komisi III DPR Nilai...
Komisi III DPR Nilai Kasus Amsal Sitepu Janggal, Proses Hukum Tak Objektif
Rekomendasi
India Protes setelah...
India Protes setelah Kapal Minyak Pembawa 24 Warganya Dihantam Rudal AS di Dekat Oman
Jadwal Puasa Muharam...
Jadwal Puasa Muharam 1448 H Tahun 2026, Kapan Puasa Tasu'a dan Asyura Dilaksanakan?
Anwar BAB Serahkan Seluruh...
Anwar BAB Serahkan Seluruh Uang Saku ke Polisi Usai Diperiksa dalam Kasus Hanania Group
Berita Terkini
MUI Desak Pemerintah-DPR...
MUI Desak Pemerintah-DPR Rumuskan Regulasi Soal LGBT: Harus Lebih Berat dari Perzinaan!
Perkuat Gerak Pelayanan,...
Perkuat Gerak Pelayanan, PKB Jabar Gelar PKBFest
KPK Tetapkan 4 Tersangka...
KPK Tetapkan 4 Tersangka terkait OTT BPK, Salah Satunya Bupati Muara Enim Edison
Mendagri Minta Tambahan,...
Mendagri Minta Tambahan, Total Pagu Anggaran 2027 Rp10 Triliun
Imigrasi Tangkap WNA...
Imigrasi Tangkap WNA Australia Buronan Interpol Kasus Penyelundupan Narkoba
Anggota DPD RI Filep...
Anggota DPD RI Filep Desak Pembentukan Satgas Pencegahan Pungli di Kantor Imigrasi
Infografis
Tenaga Kerja Asing Dilarang...
Tenaga Kerja Asing Dilarang Masuk ke Indonesia Mulai 21 Juli
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved