Jadi Sekjen PBB Harus Kualifikasi Tinggi, Jokowi Dinilai Belum Layak

loading...
Jadi Sekjen PBB Harus Kualifikasi Tinggi, Jokowi Dinilai Belum Layak
Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum layak Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB. Foto/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum layak Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Pasalnya, kualifikasi untuk bisa menjadi seorang Sekjen PBB dianggap tinggi.

"Seorang Sekjen PBB itu kualifikasinya tinggi. Jokowi belum layak untuk itu. Bagaimana mau jadi Sekjen PBB, menangani Corona saja tak sanggup, sehingga ada 59 negara menolak kedatangan warga negara Indonesia," ujar Ujang Komarudin kepada SINDOnews, Minggu (27/9/2020). (Baca juga: Dorongan Jokowi Jadi Sekjen PBB Dinilai Terlalu Terburu-buru)

Ujang melanjutkan mana mungkin negara yang ditolak kedatangannya di 59 negara, ingin menjadi Sekjen PBB. "Artinya kan negara-negara itu tak percaya pada pemerintah Indonesia, khususnya dalam penanganan Corona," ungkap Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.

Sekadar diketahui, dorongan agar Presiden Jokowi menjadi Sekjen PBB dari Pianis Ananda Sukarlan menyikapi Pidato Presiden Jokowi dalam Sidang Majelis Umum ke-75 PBB pada Rabu 23 September 2020. Dorongan dari Ananda Sukarlan itu pun didukung sebagian netizen, termasuk Musikus Addie MS.



"Itu kan pendapatnya Ananda Sukarlan. Dia kan Jokower," kata Ujang Komarudin menanggapi.

Ujang pun menilai pidato Presiden Jokowi dalam Sidang Majelis Umum ke-75 PBB itu biasa saja. "Apalagi pidatonya dengan bahasa Indonesia. Impossible hanya dengan pidato tersebut Jokowi dianggap layak jadi Sekjen PBB. Sekjen PBB bahasa Inggrisnya juga harus fasih," imbuhnya. (Baca juga: Wacana Jokowi Jadi Sekjen PBB, Pengamat: Jabatan Presiden Masih 4 Tahun Lagi)

"Kita tidak bisa mengatakan layak atau tidak seorang Jokowi jadi Sekjen PBB. Apalagi diungkapkan oleh seorang pianis. Bukan pakar hukum atau hubungan internasional," pungkas Ujang Komarudin.
(kri)
TULIS KOMENTAR ANDA!
preload video
Top