Pilkada 2020, Saatnya Memilih Pemimpin yang Punya Sense Of Crisis

JAKARTA - Penolakan terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 kian membesar seiring semakin dekat tahapan pencoblosan yang akan digelar, 9 Desember mendatang.

Direktur Eksekutif Lingkar Kajian Agama dan Kebudayaan (LKAB) Nusantara Fadhli Harahab menilai wajar jika penolakan semakin kencang karena pilkada digelar di tengah situasi bencana berskala besar, wabah Covid 19. (Baca juga: Jika Ada Kerumunan Saat Pengundian Nomor Urut Paslon Harus Ditindak Tegas)

Namun demikian, dia berpandangan, pilkada kali ini harus betul-betul menjadi momentum melahirkan pemimpin yang memiliki sense of crisis, bukan hanya mampu menyelesaikan kasus Covid di daerahnya tetapi juga membangkitkan perekonomian setelah diluluhlantakkan oleh bencana ini. "Pilkada seharusnya menjadi momentum untuk menyeleksi dan memilih pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah di daerah, khususnya Covid 19," Kata Fadhli saat dihubungi SINDOnews, Kamis (24/9/2020). (Baca juga: KPU Ancam Tunda Pengundian Nomor Urut Paslon Jika Ada Kerumunan)

Menurutnya, tak perlu lagi ada perdebatan apakah memilih demokrasi atau bencana, bahaya atau nyawa. Karena kata dia, kedua hal itu sama-sama memiliki prinsip dasar yang tak perlu diselangkangi. Saat ini, seluruh elemen bergandeng tangan menyukseskan pilkada dengan harapan melahirkan pemimpin yang memiliki kepekaan terhadap krisis. "Eksekutif, legislatif, penyelenggara pemilu sudah memutuskan, artinya mereka sudah siap dan mampu bertanggung jawab, tak perlu lagi ada suara golput apalagi boikot. Tinggal bagaimana agar pemilukada ini melahirkan pemimpin yang berkapasitas dan memiliki kepekaan terhadap kondisi terkini," katanya. (Baca juga: DPR Minta Polri Pastikan Protokol Kesehatan di Pilkada Ditegakkan)

Terkait hal itu, Fadhli berpandangan, penyelenggara pemilukada mampu dan disiplin melakukan, memprogram tahapan pemilukada aman dan melahirkan pimpinan daerah yang berkualitas. "Yang utama itu adalah protokol kesehatan yang ketat, dan perlu ada Pakta integritas, kontrak politik kepada kandidat untuk bersungguh-sungguh menyelesaikan bencana. Di situ nanti kelihatan siapa yang memiliki sense crisis dan yang tidak. Kalau masih ada yang menggelar kerumunan massa yang tidak sesuai aturan artinya mereka tidak layak dipilih," tandasnya.