Laut Jadi Pertemuan Kepentingan, dari Kerja Sama hingga Konflik

JAKARTA - Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Indonesia, Laksamana Madya TNI Dr Amarulla Octavian menyatakan pentingnya negara dalam memproteksi strategi penguasaan wilayah maritim sebagai jangkar kedaulatan bangsa. Dia menilai, bicara maritim bukan sekedar laut, jauh dari itu berbicara ruang udara.Hal itu disampaikannya dalam webinar bertajuk Paradigma Baru Maritime Domain Awareness Indonesia dalam rangka memperingati Hari Maritim Nasional 2020, Rabu (23/9/2020). Di acara itu, hadir juga Dirut PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia Chiefy Adi Kusmargono, Direktur Nasional Maritime Institute Siswanto Rusdi, dan Dosen Departemen Sejarah UI Bondan Kanumoyoso.Secara konseptual, Amarulla menerangkan MDA awalnya dikembangkan oleh militer Amerika Serikat (AS). Intinya, militer negara tersebut mengumpulkan informasi dan intelijen dari berbagai sumber yang selanjutnya diolah untuk menghasilkan operasi demi kepentingan pengamanan maritimnya. Namun lewat MDA pula, lewat berbagai perjanjian, operasi, AS bisa mengamankan kepentingan politik mereka di seluruh dunia.Indonesia sendiri memiliki wilayah lautan yang luas. Amarulla bahkan menyebut laut menjadi tempat pertemuan kepentingan antar berbagai pihak, baik dalam wadah kerja sama maupun konflik. Di bidang ekonomi, laut merupakan wadah bagi kepentingan, baik sebagai eksploitasi sumber daya alam maupun perlintasan perdagangan.Masalahnya, kerap bangsa Indonesia kurang lengkap dalam memahami situasi dan kondisi di mana kita menjalani kehidupan atas realita kemaritiman."Dibutuhkan kesadaran untuk melakukan pembenahan internal dalam kehidupan mendasar Bangsa Indonesia untuk mengakui jatidiri sebagai Bangsa Maritim," kata Amarulla.(Baca juga: Corona Masih Melanda, PBNU Tunda Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama)Lebih lanjut, Amarulla mengatakan, selama ini memang MDA identik dengan penggunaan teknologi yang terkait dengan penginderaan dan pertukaran informasi. Namun aslinya, ada sisi lain yaitu MDA membutuhkan ”pembenahan” yang bersifat non fisik. Yang dimaksudnya tentu soal perspektif melihat sektor kemaritiman dari semua pemangku kepentingan maritim.Karena itulah dia mengusulkan paradigma baru MDA, yang semula ditujukan semata menjamin keamanan dari segala bentuk ancaman keamanan maritim, menjadi ditujukan juga untuk keselamatan dan perlindungan."Jadi keselamatan bernavigasi dan perlindungan ekosistem kelautan juga harus menjadi fokus MDA," imbuhnya."Paradigma MDA baru juga ditujukan untuk memandang seutuhnya wilayah maritim sebagai satu kesatuan yang utuh mulai dari ruang laut hingga ruang udara di atas laut,"katanya .(Baca juga: Ditanya Lebih Enak Jadi Wapres Zaman SBY atau Jokowi, JK Bilang Begini ).Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengamini apa yang disampaikan Rektor Unhan. Hasto menyebut, laut dalam aspek maritim adalah halaman depan NKRI."Doktrin Indonesia sebagai poros maritim dunia telah mendorong bagaimana paradigma negara kelautan tersebut selain memiliki akar historis, dan kultural yang kuat, juga membuka ruang bagi kepemimpinan Indonesia bagi dunia melalui pendayagunaan seluruh faktor geopolitik sebagai negara maritim-kepulauan terbesar di dunia," ujar Hasto yang juga mahasiswa program doktoral Universitas Pertahanan.Menurut Hasto sudah tepat untuk terus menggelorakan semangat Jalesveva Jayamahe (di laut justru kita jaya). Sebab Indonesia sebagai titik temu dan sintesa peradaban dunia, saatnya mengedepankan konsepsi kedaulatan politik dan ekonomi dengan mendayagunakan seluruh sumber daya maritim.