DPR Minta Pemerintah Siapkan Mekanisme Umrah di Tengah Pandemi
loading...
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang (dua kanan) saat rapat kerja dengan Menteri Agama Fachrul Razi, beberapa waktu lalu. Foto/SINDOnews/Abdul Rochim
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Arab Saudi berencana kembali membuka layanan ibadah umrah secara bertahap mulai 4 Oktober 2020 mendatang, setelah selama beberapa bulan terakhir dihentikan akibat pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, kebijakan tersebut harus segera direspons oleh Pemerintah Indonesia dengan menyiapkan mekanisme dan prosedur pemberangkatan jamaah umrah di tengah pandemi Covid-19 yang saat ini terus menunjukkan peningkatan.
"Kita juga harus melakukan proses yang sama, kalau dalam keadaan pandemi Covid-19 ini semakin meningkat di Indonesia, mungkin saja dibutuhkan sebelum berangkat isolasi dulu. Untuk tahu bagaimana memastikan seseorang dalam keadaan sehat ketika mau umrah maka harus diatur mekanismenya," ujar Marwan Dasopang, Rabu (23/9/2020).
Ketua Panja Haji DPR ini mengatakan, jika calon jamaah harus menjalani isolasi selama dua minggu di asrama, hal itu dinilai terlalu lama karena pelaksanaan umrah sendiri hanya sekitar sembilan hari. "Nah itu harus diatur prosedurnya. Kalau di asrama kelamaan, mungkin isolasinya mandiri di rumah masing-masing seminggu sebelum berangkat, kira-kira begitu. Itu hanya contoh saja," tuturnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, pemerintah Indonesia harus membuat mekanisme atau prosedur pemberangkatan jamaah umrah dalam suasana pandemi Covid-19. Bagaimana protokol kesehatan yang dilakukan, termasuk dengan melibatkan pihak-pihak kesehatan.
"Umpamanya sebelum berangkat isolasi dulu, kemudian di asrama, sebelum masuk ke pesawat itu nanti konsultasikan dengan bagian kesehatan. Begitu juga kembalinya, apakah langsung ke rumah atau bagaimana. Kalau langsung ke rumah, berapa hari dia baru boleh keluar rumah. Itu harus kita minta pihak kesehatan atau Satgas Covid-19," katanya.
Karena itu, pihaknya akan menanyakan langsung kepada Kementerian Agama sebagai respons atas kebijakan pembukaan kembali layanan ibadah umrah tersebut.
(
).
Marwan mengaku sangat senang mendengar kabar segera dibukanya kembali layanan umrah oleh Pemerintah Arab Saudi ini. "Kita senang hati mendengarkan kebijakan yang diambil Pemerintah Arab Saudi ini karena sebelum menemukan vaksin dan obat yang mujarab untuk melawan Covid-19 ini, tidak boleh tidak, kita harus hidup bersama Covid-19," tuturnya.
Diketahui, Pemerintah Arab Saudi akan mulai mengizinkan jamaah untuk melakukan umrah secara bertahap, sambil mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi mengatakan keputusan itu diambil setelah menilai perkembangan virus Corona dan sebagai tanggapan atas keinginan umat Islam di seluruh dunia untuk melakukan ritual tersebut.
Tahap pertama akan mencakup mengizinkan warga negara dan ekspatriat dari dalam Kerajaan untuk melakukan umrah dengan kapasitas 30 persen mulai 4 Oktober. Ini setara dengan 6.000 jamaah per hari. Fase kedua akan meningkatkan kapasitas Masjidil Haram menjadi 75 persen, yang akan mencakup 15.000 jamaah dan 40.000 jamaah per hari mulai 18 Oktober.
Pada tahap ketiga, jamaah dari luar negeri akan diizinkan untuk melakukan umrah mulai 1 November dengan kapasitas penuh 20.000 jemaah dan 60.000 jamaah per hari. Tahap keempat akan membuat Masjidil Haram kembali normal, ketika semua risiko Covid-19 telah hilang.
( )
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, kebijakan tersebut harus segera direspons oleh Pemerintah Indonesia dengan menyiapkan mekanisme dan prosedur pemberangkatan jamaah umrah di tengah pandemi Covid-19 yang saat ini terus menunjukkan peningkatan.
"Kita juga harus melakukan proses yang sama, kalau dalam keadaan pandemi Covid-19 ini semakin meningkat di Indonesia, mungkin saja dibutuhkan sebelum berangkat isolasi dulu. Untuk tahu bagaimana memastikan seseorang dalam keadaan sehat ketika mau umrah maka harus diatur mekanismenya," ujar Marwan Dasopang, Rabu (23/9/2020).
Ketua Panja Haji DPR ini mengatakan, jika calon jamaah harus menjalani isolasi selama dua minggu di asrama, hal itu dinilai terlalu lama karena pelaksanaan umrah sendiri hanya sekitar sembilan hari. "Nah itu harus diatur prosedurnya. Kalau di asrama kelamaan, mungkin isolasinya mandiri di rumah masing-masing seminggu sebelum berangkat, kira-kira begitu. Itu hanya contoh saja," tuturnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, pemerintah Indonesia harus membuat mekanisme atau prosedur pemberangkatan jamaah umrah dalam suasana pandemi Covid-19. Bagaimana protokol kesehatan yang dilakukan, termasuk dengan melibatkan pihak-pihak kesehatan.
"Umpamanya sebelum berangkat isolasi dulu, kemudian di asrama, sebelum masuk ke pesawat itu nanti konsultasikan dengan bagian kesehatan. Begitu juga kembalinya, apakah langsung ke rumah atau bagaimana. Kalau langsung ke rumah, berapa hari dia baru boleh keluar rumah. Itu harus kita minta pihak kesehatan atau Satgas Covid-19," katanya.
Karena itu, pihaknya akan menanyakan langsung kepada Kementerian Agama sebagai respons atas kebijakan pembukaan kembali layanan ibadah umrah tersebut.
(
Marwan mengaku sangat senang mendengar kabar segera dibukanya kembali layanan umrah oleh Pemerintah Arab Saudi ini. "Kita senang hati mendengarkan kebijakan yang diambil Pemerintah Arab Saudi ini karena sebelum menemukan vaksin dan obat yang mujarab untuk melawan Covid-19 ini, tidak boleh tidak, kita harus hidup bersama Covid-19," tuturnya.
Diketahui, Pemerintah Arab Saudi akan mulai mengizinkan jamaah untuk melakukan umrah secara bertahap, sambil mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi mengatakan keputusan itu diambil setelah menilai perkembangan virus Corona dan sebagai tanggapan atas keinginan umat Islam di seluruh dunia untuk melakukan ritual tersebut.
Tahap pertama akan mencakup mengizinkan warga negara dan ekspatriat dari dalam Kerajaan untuk melakukan umrah dengan kapasitas 30 persen mulai 4 Oktober. Ini setara dengan 6.000 jamaah per hari. Fase kedua akan meningkatkan kapasitas Masjidil Haram menjadi 75 persen, yang akan mencakup 15.000 jamaah dan 40.000 jamaah per hari mulai 18 Oktober.
Pada tahap ketiga, jamaah dari luar negeri akan diizinkan untuk melakukan umrah mulai 1 November dengan kapasitas penuh 20.000 jemaah dan 60.000 jamaah per hari. Tahap keempat akan membuat Masjidil Haram kembali normal, ketika semua risiko Covid-19 telah hilang.
( )
(zik)
Lihat Juga :
