Pakar Kebijakan Publik Soroti Ego Sektoral Penegakan Hukum, Sarankan Pelibatan KPK
Sabtu, 25 Juli 2026 - 08:13 WIB
loading...
A
A
A
Menyikapi munculnya keraguan masyarakat terhadap proses dan komitmen penuntasan kasus korupsi, dia menyarankan perlunya langkah yang lebih independen. Salah satu alternatif yang dia dorong adalah pelibatan secara langsung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sampai hari ini ada keraguan-keraguan publik apakah kasus ini akan dituntaskan. Maka alternatifnya, kenapa tidak KPK saja yang menangani sehingga ada kepercayaan publik," ujar Trubus.
Dia menyoroti kuatnya budaya ego sektoral di lingkungan birokrasi dan institusi hukum yang seringkali menghambat tata kelola kolaborasi. Dia menyayangkan minimnya inisiatif antarlembaga untuk saling merangkul dan berkoordinasi dalam menyelesaikan persoalan hukum secara bersama-sama.
Selain masalah sinergi, aspek pembuktian yang objektif dan transparan juga menjadi titik berat. Aparat penegak hukum wajib menghadirkan proses validasi yang terbuka, terutama jika terdapat perdebatan mengenai keaslian barang bukti di tengah masyarakat agar tidak memicu spekulasi liar.
Menurut dia, publik berhak mendapatkan penjelasan utuh mengenai besaran kerugian negara, mekanisme penghitungannya, hingga dasar hukum yang digunakan. Termasuk, transparansi informasi terkait perubahan status hukum seseorang, misalnya dari tersangka menjadi saksi yang kerap membingungkan masyarakat.
"Sampai hari ini ada keraguan-keraguan publik apakah kasus ini akan dituntaskan. Maka alternatifnya, kenapa tidak KPK saja yang menangani sehingga ada kepercayaan publik," ujar Trubus.
Dia menyoroti kuatnya budaya ego sektoral di lingkungan birokrasi dan institusi hukum yang seringkali menghambat tata kelola kolaborasi. Dia menyayangkan minimnya inisiatif antarlembaga untuk saling merangkul dan berkoordinasi dalam menyelesaikan persoalan hukum secara bersama-sama.
Selain masalah sinergi, aspek pembuktian yang objektif dan transparan juga menjadi titik berat. Aparat penegak hukum wajib menghadirkan proses validasi yang terbuka, terutama jika terdapat perdebatan mengenai keaslian barang bukti di tengah masyarakat agar tidak memicu spekulasi liar.
Menurut dia, publik berhak mendapatkan penjelasan utuh mengenai besaran kerugian negara, mekanisme penghitungannya, hingga dasar hukum yang digunakan. Termasuk, transparansi informasi terkait perubahan status hukum seseorang, misalnya dari tersangka menjadi saksi yang kerap membingungkan masyarakat.
Lihat Juga :
