Sidang Putusan Praperadilan Jilid II Roy Suryo Digelar Hari Ini
Senin, 20 Juli 2026 - 06:01 WIB
loading...
A
A
A
Dalam gugatan praperadilan tersebut, ada dua pihak termohon. Pertama, Kapolda Metro Jaya cq Dirreskrimum POlda Metro Jaya cq Kasubdit Kamneg cq Tim Penyidik. Termohon kedua adalah Kejati DKI Jakarta cq Aspidum Kejati DKI Jakarta cs cq Kejari Jaksel cq Tim JPU.
Sidang perdana telah dilakukan pada 10 Juli 2026. Pembacaan kesimpulan telah dilakukan pada 16 Juli 2026.
Diketahui, dalam salah satu petitumnya, Roy Suryo meminta majelis hakim tunggal I Ketut Darpawan menyatakan tidak sah penetapannya sebagai tersangka.
"Menyatakan bahwa Penetapan TERSANGKA atas diri Pemohon untuk Pasal 32 ayat (1) - UU No. 1 Tahun 2024 sebagaimana yang diubah dari UU No. 19 Tahun 2016 sebagaimana yang diubah dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang "ITE" atas diri Pemohon oleh Termohon berdasarkan: Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/S-4/1899/XI/2025/Ditreskrimum/ Polda Metro Jaya tentang Penetapan Tersangka tertanggal 7 November 2025; adalah TIDAK SAH oleh karena telah dilakukan secara melawan hukum yakni dengan melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 jo Pasal 184 ayat 1 KUHAP," demikian dikutip dari laman PN Jakarta Selatan.
Sidang perdana telah dilakukan pada 10 Juli 2026. Pembacaan kesimpulan telah dilakukan pada 16 Juli 2026.
Diketahui, dalam salah satu petitumnya, Roy Suryo meminta majelis hakim tunggal I Ketut Darpawan menyatakan tidak sah penetapannya sebagai tersangka.
"Menyatakan bahwa Penetapan TERSANGKA atas diri Pemohon untuk Pasal 32 ayat (1) - UU No. 1 Tahun 2024 sebagaimana yang diubah dari UU No. 19 Tahun 2016 sebagaimana yang diubah dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang "ITE" atas diri Pemohon oleh Termohon berdasarkan: Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/S-4/1899/XI/2025/Ditreskrimum/ Polda Metro Jaya tentang Penetapan Tersangka tertanggal 7 November 2025; adalah TIDAK SAH oleh karena telah dilakukan secara melawan hukum yakni dengan melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 jo Pasal 184 ayat 1 KUHAP," demikian dikutip dari laman PN Jakarta Selatan.
(zik)
Lihat Juga :
