UGM Dinilai Keliru Ajukan Keberatan ke PTUN Jakarta, Bonjowi Hadirkan Saksi Ahli untuk Meluruskan
Kamis, 16 Juli 2026 - 15:37 WIB
loading...
A
A
A
“Jadi, tadi ahli sudah menegaskan maksud dan tujuannya, kemudian kemana UGM harus mengajukan keberatan terhadap putusan KIP. Apakah ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau ke Pengadilan Negeri. Dan kalau ke Pengadilan Tata Usaha Negara, apakah Tata Usaha Negara atau Tata Usaha Yogyakarta sesuai dengan domisili UGM. Begitu juga kalau dia harus mengajukan ke Pengadilan Negeri, apakah Pengadilan Negeri di Jakarta atau Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili UGM di Yogyakarta,” ucap dia.
Sementara itu, saksi ahli sekaligus mantan Hakim Konstitusi, Maruarar Siahaan menegaskan bahwa seharusnya pihak UGM mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Menurutnya, UGM saat ini berstatus sebagai badan hukum publik non negara.
“Bisa dipedomani adalah apa yang dikatakan pembagian badan hukum publik, badan hukum publik non-negara dengan badan hukum publik negara. Dan dalam hal ini, UGM adalah badan hukum publik yang berbadan hukum itu tidak lagi badan hukum publik negara. Oleh karena itu, kalau dia mengajukan keberatan di dalam hal ini dikatakan di tempat kedudukannya di Pengadilan Negeri,” tegas Maruarar.
Lebih lanjut, terkait polemik lokasi pengadilan yang berwenang menyidangkan kasus ini apakah di Jakarta atau di Yogyakarta tempat UGM berdomisili Maruarar menyebut Perma telah memberikan rujukan dasar, meski implementasi di lapangan masih akan bergantung pada pembuktian dokumen formal dan diskresi majelis hakim terkait apakah ada domisili UGM di Jakarta.
"Kalau mengacu kepada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) tentu saja kita kalau dia bisa membuktikan bahwa dia punya kedudukan hukum di Jakarta yang diberi mandat oleh UGM pusat, boleh di Jakarta tentunya. Tetapi kalau tidak, kita mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung itu harus di Pengadilan Negeri di Yogyakarta tempat kedudukan Gadjah Mada itu sendiri,” pungkas dia.
Sementara itu, saksi ahli sekaligus mantan Hakim Konstitusi, Maruarar Siahaan menegaskan bahwa seharusnya pihak UGM mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Menurutnya, UGM saat ini berstatus sebagai badan hukum publik non negara.
“Bisa dipedomani adalah apa yang dikatakan pembagian badan hukum publik, badan hukum publik non-negara dengan badan hukum publik negara. Dan dalam hal ini, UGM adalah badan hukum publik yang berbadan hukum itu tidak lagi badan hukum publik negara. Oleh karena itu, kalau dia mengajukan keberatan di dalam hal ini dikatakan di tempat kedudukannya di Pengadilan Negeri,” tegas Maruarar.
Lebih lanjut, terkait polemik lokasi pengadilan yang berwenang menyidangkan kasus ini apakah di Jakarta atau di Yogyakarta tempat UGM berdomisili Maruarar menyebut Perma telah memberikan rujukan dasar, meski implementasi di lapangan masih akan bergantung pada pembuktian dokumen formal dan diskresi majelis hakim terkait apakah ada domisili UGM di Jakarta.
"Kalau mengacu kepada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) tentu saja kita kalau dia bisa membuktikan bahwa dia punya kedudukan hukum di Jakarta yang diberi mandat oleh UGM pusat, boleh di Jakarta tentunya. Tetapi kalau tidak, kita mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung itu harus di Pengadilan Negeri di Yogyakarta tempat kedudukan Gadjah Mada itu sendiri,” pungkas dia.
(rca)
Lihat Juga :
