Dokter Tifa dan Roy Suryo: Ujian bagi Kebangkitan Intelektual Publik?

Banyak penelitian berakhir di rak perpustakaan atau ruang digital kampus tanpa pernah diterjemahkan menjadi percakapan yang dapat dipahami masyarakat. Banyak akademisi memilih berbicara hanya dalam forum keilmuan yang terbatas. Sebaliknya, ruang publik justru dipenuhi komentar yang tidak selalu memiliki dasar metodologis yang memadai.

Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa krisis intelektual publik sesungguhnya bukan semata kekurangan orang pintar, melainkan kegagalan menghubungkan pengetahuan dengan ruang publik. Akibatnya, demokrasi kehilangan salah satu fondasi terpentingnya, yakni warga yang mampu menjelaskan persoalan publik berdasarkan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Demokrasi tanpa Kualitas

Demokrasi akhirnya menghadapi dua kekosongan sekaligus. Di satu sisi, terdapat pengetahuan akademik yang tidak hadir dalam persoalan masyarakat. Di sisi lain, terdapat kegaduhan publik yang tidak cukup ditopang oleh pengetahuan. Di antara keduanya, warga kehilangan pedoman untuk membedakan kritik yang berbasis bukti, pendapat yang masih memerlukan pengujian, dan klaim yang semata-mata dibentuk untuk memperoleh perhatian.

John Michael dalam Anxious Intellects: Academic Professionals, Public Intellectuals, and Enlightenment Values (2000) menyebut keadaan ini sebagai kebingungan mendasar mengenai posisi intelektual dalam demokrasi modern. Masyarakat tidak lagi sepenuhnya yakin siapa yang memiliki legitimasi untuk berbicara. Pada saat yang sama, para intelektual juga semakin ragu mengenai dasar otoritas mereka.

Apakah seorang intelektual berhak didengar karena gelarnya, keahliannya, kedekatannya dengan kekuasaan, popularitasnya, atau keberaniannya mengambil risiko? Pertanyaan itu menjadi semakin rumit di era digital. Setiap orang dapat menjadi narasumber di ruang publik, tetapi tidak setiap narasumber di televisi memiliki bobot pengetahuan yang sama.

Tantangan intelektual publik bukan sekadar keberanian berbicara, melainkan kemampuan menggabungkan keberanian dengan ketelitian. Ia harus dapat menyampaikan persoalan rumit dalam bahasa yang dipahami masyarakat tanpa menyederhanakannya secara menyesatkan. Ia perlu mengambil posisi, tetapi tetap terbuka terhadap koreksi. Ia boleh mencurigai pandangan resmi negara, tetapi juga harus bersedia menguji kembali kecurigaannya berdasarkan bukti.

Risiko Intelektual Publik

Menjadi intelektual publik, dengan demikian, bukanlah pilihan yang bebas dari risiko. Sejarah memperlihatkan bahwa mereka yang memilih membawa pengetahuan ke ruang publik hampir selalu berhadapan dengan konsekuensi sosial, politik, bahkan hukum. Sejak Socrates dijatuhi hukuman mati karena dianggap merusak tatanan Athena, hingga para akademisi, jurnalis, dan aktivis pada era digital yang menghadapi tekanan melalui berbagai instrumen kekuasaan, harga yang dibayar sering kali jauh lebih mahal daripada sekadar kehilangan popularitas.

Raphael Sassower dalam The Price of Public Intellectuals (2014) menyebut risiko tersebut sebagai "harga" yang melekat pada pilihan menjadi intelektual publik. Harga itu bukan semata-mata berupa kritik atau kehilangan reputasi, melainkan kesediaan menerima ketidakpastian ketika pengetahuan bersentuhan dengan kepentingan politik. Seorang intelektual publik tidak pernah dapat memastikan bahwa argumennya akan diterima, apalagi disukai. Yang dapat ia jaga hanyalah integritas berpikir, kejujuran metodologis, dan keberanian mempertanggungjawabkan pendapatnya di hadapan publik maupun hukum.

Dokter Tifa sendiri, dalam berbagai kesempatan setelah ditetapkan sebagai tersangka, menyatakan tidak gentar menghadapi tekanan, dengan alasan bahwa kebenaran ilmiah tidak dapat dipadamkan oleh tekanan politik. Ia bahkan menyebut proses hukum yang menjeratnya sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kerja ilmiah. Terlepas dari apakah klaim tersebut dapat dibuktikan di persidangan, sikap semacam itu memperlihatkan sesuatu yang oleh Sassower disebut sebagai kesediaan hidup bersama ketidakpastian—yakni keberanian mempertahankan pendirian sekalipun harus menghadapi konsekuensi hukum yang nyata.