Imam Shalat, Piala Dunia, dan Tempat Muktamar

Eko Ernada
Wakil Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur (UNU Kaltim) dan Pengurus Badan Pengembangan Jaringan Internasional Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (BPJI-PBNU). Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis.

IZINKAN saya memulai tulisan ini dengan sebuah disclaimer. Saya bukan ahli fikih dan tidak memiliki kapasitas untuk menafsirkan hukum Islam secara otoritatif. Saya juga bukan seorang mufti yang berwenang mengeluarkan fatwa.

Sebagai akademisi yang sehari-hari berkecimpung dalam studi organisasi, tata kelola, dan politik, tulisan ini hanyalah sebuah ikhtiar untuk menerjemahkan salah satu petuah Kiai Afifuddin ke dalam bahasa yang lebih dekat dengan persoalan organisasi kontemporer. Jika terdapat kekeliruan dalam memahami khazanah fikih, tentu para ulama dan ahlinya lebih berwenang untuk meluruskannya.

Namun, justru di situlah letak kekaguman saya terhadap tradisi intelektual Nahdlatul Ulama . Di tengah derasnya arus modernitas, kita sering kali terbiasa mencari jawaban dari teori-teori baru, survei, atau praktik tata kelola organisasi mutakhir. Padahal, tidak sedikit persoalan yang sesungguhnya telah lama direnungkan oleh para ulama melalui bahasa yang sederhana, tetapi mengandung kedalaman filosofis yang luar biasa.

Salah satunya saya temukan ketika mendengar penjelasan Kiai Afifuddin yang merujuk pada kitab Tahrir Tanqih al-Lubab karya Imam Zakaria al-Anshari, khususnya pada pembahasan mengenai imamah. Di sana dijelaskan bahwa apabila terdapat dua orang yang sama-sama layak menjadi imam salat dan setelah seluruh pertimbangan dilakukan ternyata keduanya memiliki kedudukan yang setara, maka penyelesaiannya bukan melalui perebutan, bukan pula melalui voting, melainkan dengan undian (qur'ah).

Bagi sebagian orang modern, mekanisme semacam ini mungkin terdengar janggal. Bukankah manusia telah diberi akal untuk menentukan pilihan yang paling rasional?

Di sinilah menariknya cara berpikir fikih. Yang sedang diajarkan Imam Zakaria al-Anshari bukanlah teknik pengambilan keputusan, melainkan etika dalam menghadapi batas kemampuan manusia. Fikih tampaknya menyadari bahwa ada situasi ketika seluruh ikhtiar telah dilakukan, seluruh variabel telah dipertimbangkan, dan seluruh pihak telah diberikan kesempatan yang sama, tetapi tidak ditemukan alasan yang cukup kuat untuk mengunggulkan salah satunya.

Dalam situasi seperti itu, persoalannya bukan lagi bagaimana mencari pemenang, melainkan bagaimana mengakhiri kompetisi.

Dalam bahasa fikih, undian bukanlah bentuk kemalasan berpikir, melainkan bentuk tafwidh (تفويض), yakni menyerahkan keputusan kepada Allah setelah seluruh ikhtiar manusia mencapai batas maksimalnya. Rasionalitas tidak dihilangkan, tetapi disempurnakan dengan kerendahan hati bahwa manusia tidak selalu harus menjadi penentu terakhir atas segala sesuatu.

Saya kemudian membayangkan bagaimana logika tersebut dapat diterjemahkan dalam konteks yang lebih dekat dengan kita, misalnya ketika beberapa daerah calon tuan rumah Muktamar NU telah melalui proses penilaian yang panjang. Infrastruktur tersedia, kapasitas penyelenggaraan memadai, aksesibilitas terpenuhi, dukungan warga cukup besar, dan para kiai sepuh telah memberikan pertimbangannya. Jika pada akhirnya beberapa kandidat memiliki kualitas yang relatif setara, pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling unggul, melainkan bagaimana cara memutuskan tanpa merusak persaudaraan.

Apalagi jika para pendukungnya mulai tasyāḥḥū (تشاحّوا), sama-sama menginginkan keberkahan menjadi tuan rumah Muktamar. Situasi seperti ini sesungguhnya bukan sekadar persoalan teknis, melainkan ujian kedewasaan organisasi.

Di titik inilah muncul sebuah pertanyaan yang menarik: apakah kita memilih jalan langit sebagaimana diajarkan Imam Zakaria al-Anshari melalui qur'ah, atau memilih jalan bumi ala adu penalti Piala Dunia melalui mekanisme voting?

Tentu tulisan ini bukan ajakan untuk mengganti seluruh mekanisme pengambilan keputusan di NU dengan undian. Voting merupakan instrumen yang sah dan menjadi bagian penting dari kehidupan organisasi modern. Namun menarik untuk direnungkan bahwa kedua mekanisme tersebut sesungguhnya berangkat dari filosofi yang berbeda.

Voting merupakan bentuk tahkim (تحكيم), yakni menjadikan keputusan manusia sebagai penentu akhir melalui mekanisme mayoritas. Sistem modern sangat akrab dengan cara ini karena ia menawarkan legitimasi, transparansi, dan akuntabilitas. Akan tetapi, voting juga tidak sepenuhnya steril dari mobilisasi dukungan, lobi, hingga pembentukan blok-blok kepentingan.

Sebaliknya, undian tidak dimaksudkan untuk menggantikan rasionalitas, melainkan untuk mengakhiri kompetisi ketika rasionalitas tidak lagi mampu membedakan pilihan yang tersedia. Yang dipertaruhkan bukan lagi kemenangan, melainkan kemampuan seluruh pihak untuk menerima bahwa beberapa pilihan memang sama-sama baik.

Sebagai orang yang datang dari disiplin Hubungan Internasional, saya melihat diskusi ini sesungguhnya jauh lebih universal daripada sekadar persoalan memilih tempat Muktamar. Kita hidup dalam sebuah zaman yang perlahan mengubah hampir semua aspek kehidupan menjadi perlombaan. Politik, media sosial, pendidikan, bahkan percakapan sehari-hari, semuanya didorong oleh logika kompetisi. Akibatnya, kita menjadi generasi yang semakin sulit menerima situasi seri.

Padahal, tidak semua persoalan harus diperlakukan seperti pertandingan final Piala Dunia yang harus berakhir dengan adu penalti.

Di sinilah saya kira NU memiliki kekhasan yang menarik. NU bukan partai politik yang tujuan utamanya memenangkan kontestasi elektoral. NU juga bukan korporasi yang mengejar efisiensi maksimal melalui kalkulasi untung-rugi. Sebagai jam'iyah diniyah ijtima'iyah, NU memikul tugas yang lebih besar, yakni menjaga keberlanjutan persaudaraan di antara jutaan warganya yang sangat beragam.

Karena itu, pengambilan keputusan tidak pernah semata-mata menjadi persoalan prosedur, melainkan juga persoalan merawat perasaan kolektif. Sebab keputusan yang paling rasional sekalipun belum tentu menjadi keputusan yang paling bijaksana apabila meninggalkan luka sosial yang terlalu besar.

Barangkali inilah yang sering kali sulit dipahami apabila NU dibaca semata-mata melalui kacamata politik praktis. Ada dimensi kebudayaan yang bekerja di sana. Ada otoritas moral yang hidup di dalamnya. Ada pula kesadaran bahwa organisasi keagamaan pada akhirnya tidak hanya mengelola sumber daya, tetapi juga mengelola rasa memiliki dan persaudaraan.

Muktamar akan selesai dalam hitungan hari, tetapi persaudaraan di dalam NU harus terus berjalan melampaui satu periode kepengurusan, satu momentum Muktamar, bahkan melampaui generasi kita sendiri. Karena itu, menjaga kohesi sosial mungkin sama pentingnya dengan menentukan siapa yang menjadi tuan rumahnya.

Pada titik inilah saya semakin memahami mengapa para ulama terdahulu tidak selalu tergesa-gesa memproduksi pemenang. Mereka tampaknya lebih tertarik memelihara kebersamaan daripada memperbesar kompetisi. Sebab yang diwariskan NU dari generasi ke generasi sesungguhnya bukan budaya mengalahkan, melainkan budaya merawat.

Mungkin itulah pelajaran yang diam-diam sedang diajarkan Kiai Afifuddin kepada kita. Persoalannya bukan pada apakah harus memilih undian atau voting, melainkan pada kemampuan kita mengetahui kapan sebuah kompetisi harus diakhiri.

Di zaman yang mengubah hampir semua hal menjadi pertandingan final Piala Dunia, para ulama tampaknya sedang mengingatkan bahwa tidak semua persoalan harus diselesaikan melalui adu penalti. Ada kalanya yang dibutuhkan bukan tambahan argumen atau tambahan suara, melainkan tambahan kerendahan hati untuk menerima bahwa beberapa pilihan memang sama-sama baik.

Sebab pada akhirnya, organisasi yang besar bukanlah organisasi yang selalu mampu menghasilkan pemenang, melainkan organisasi yang mampu memastikan seluruh warganya tetap merasa menjadi bagian dari rumah yang sama setelah keputusan apa pun diambil.