World Giving Report 2026: Donasi Global Turun, Indonesia Bertahan di Atas Rata-rata Dunia
Jum'at, 12 Juni 2026 - 09:43 WIB
loading...
A
A
A
"Data ini penting bagi organisasi filantropi di Indonesia karena menunjukkan bahwa strategi fundraising, komunikasi publik, dan pengembangan ekosistem donor perlu semakin sensitif terhadap generasi produktif yang aktif secara sosial dan ekonomi. PFI melihat bahwa kelompok ini berpotensi menjadi pendorong utama filantropi masa depan, terutama jika organisasi mampu menghubungkan semangat memberi dengan isu lokal, dampak nyata, dan saluran donasi yang terpercaya."
Franky Welirang, Ketua Dewan Penasihat PFI, menekankan pentingnya aspek transparansi dan komunikasi dampak yang merupakan dua cara paling efektif bagi lembaga filantropi untuk meningkatkan donasi. Menurut laporan WGR 2026, sebanyak 72% donatur yang mendukung lembaga lintas negara menginginkan lebih banyak transparansi. Sayangnya, di Indonesia, masih ada masalah penyalahgunaan wewenang dan kesalahan tata kelola dana sosial yang melibatkan yayasan dalam beberapa tahun terakhir dan telah melukai kepercayaan publik terhadap sektor filantropi.
"PFI menilai temuan ini sebagai peringatan keras bahwa modal sosial dan rasa memiliki yang tinggi harus disertai tata kelola yang bersih, adanya audit independen, serta mekanisme sanksi yang jelas terhadap pelanggar kode etik," kata Franky.
Mengutip temuan-temuan kunci WGR 2028, Franky Welirang, menilai laporan global ini memberi pijakan kuat untuk membaca masa depan filantropi Indonesia. Jika secara global publik lebih percaya pada lembaga yang bekerja dekat dengan komunitas dan menunjukkan dampak yang nyata, organisasi filantropi di Indonesia perlu semakin serius memperkuat tata kelola, pelaporan dampak, dan transparansi publik.
"PFI menilai bahwa data ini mendukung narasi bahwa legitimasi filantropi dibangun melalui integritas kelembagaan, bukan hanya melalui kemampuan menggalang dana. Dalam konteks programprogram sosial berskala besar, termasuk kemitraan dengan pemerintah, standar akuntabilitas lembaga harus menjadi lebih tinggi agar semangat memberi masyarakat tidak dirusak oleh praktik tata kelola yang lemah atau tidak siap diaudit," jelasnya.
Rizal menambahkan, laporan ini juga menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dapat menjadi faktor penguat budaya memberi. Laporan mengungkap 40 persen responden global mengatakan pemerintah mereka mendorong kegiatan menyumbang, dan di Asia angkanya mencapai 55 persen. Di negara-negara tersebut rata-rata donasi warga 1,7 kali lebih tinggi dibanding negara yang pemerintahnya tidak mendorong filantropi.
"Bagi PFI, temuan ini menegaskan bahwa Indonesia memerlukan iklim regulasi yang lebih mendukung, termasuk kepastian hukum, insentif perpajakan, dan tata kelola kebijakan yang memudahkan lembaga sosial bekerja secara akuntabel. Karena itu, PFI melihat World Giving Report 2026 bukan sekadar laporan statistik, tetapi juga sebagai panggilan untuk memperkuat kolaborasi antara masyarakat, lembaga filantropi, dan pemerintah agar filantropi Indonesia tumbuh lebih kredibel, lebih inklusif, dan lebih berdampak bagi publik," pungkas Rizal.
Franky Welirang, Ketua Dewan Penasihat PFI, menekankan pentingnya aspek transparansi dan komunikasi dampak yang merupakan dua cara paling efektif bagi lembaga filantropi untuk meningkatkan donasi. Menurut laporan WGR 2026, sebanyak 72% donatur yang mendukung lembaga lintas negara menginginkan lebih banyak transparansi. Sayangnya, di Indonesia, masih ada masalah penyalahgunaan wewenang dan kesalahan tata kelola dana sosial yang melibatkan yayasan dalam beberapa tahun terakhir dan telah melukai kepercayaan publik terhadap sektor filantropi.
"PFI menilai temuan ini sebagai peringatan keras bahwa modal sosial dan rasa memiliki yang tinggi harus disertai tata kelola yang bersih, adanya audit independen, serta mekanisme sanksi yang jelas terhadap pelanggar kode etik," kata Franky.
Mengutip temuan-temuan kunci WGR 2028, Franky Welirang, menilai laporan global ini memberi pijakan kuat untuk membaca masa depan filantropi Indonesia. Jika secara global publik lebih percaya pada lembaga yang bekerja dekat dengan komunitas dan menunjukkan dampak yang nyata, organisasi filantropi di Indonesia perlu semakin serius memperkuat tata kelola, pelaporan dampak, dan transparansi publik.
"PFI menilai bahwa data ini mendukung narasi bahwa legitimasi filantropi dibangun melalui integritas kelembagaan, bukan hanya melalui kemampuan menggalang dana. Dalam konteks programprogram sosial berskala besar, termasuk kemitraan dengan pemerintah, standar akuntabilitas lembaga harus menjadi lebih tinggi agar semangat memberi masyarakat tidak dirusak oleh praktik tata kelola yang lemah atau tidak siap diaudit," jelasnya.
Rizal menambahkan, laporan ini juga menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dapat menjadi faktor penguat budaya memberi. Laporan mengungkap 40 persen responden global mengatakan pemerintah mereka mendorong kegiatan menyumbang, dan di Asia angkanya mencapai 55 persen. Di negara-negara tersebut rata-rata donasi warga 1,7 kali lebih tinggi dibanding negara yang pemerintahnya tidak mendorong filantropi.
"Bagi PFI, temuan ini menegaskan bahwa Indonesia memerlukan iklim regulasi yang lebih mendukung, termasuk kepastian hukum, insentif perpajakan, dan tata kelola kebijakan yang memudahkan lembaga sosial bekerja secara akuntabel. Karena itu, PFI melihat World Giving Report 2026 bukan sekadar laporan statistik, tetapi juga sebagai panggilan untuk memperkuat kolaborasi antara masyarakat, lembaga filantropi, dan pemerintah agar filantropi Indonesia tumbuh lebih kredibel, lebih inklusif, dan lebih berdampak bagi publik," pungkas Rizal.
(zik)
Lihat Juga :