Oditur Militer Sampaikan 12 Poin Replik Terkait Kasus Penyiraman Aktivis Andrie Yunus

JAKARTA - Pengadilan Militer Jakarta kembali menggelar sidang penyiraman aktivis KontraS Andrie Yunus oleh 4 oknum anggota Bais TNI hari ini dengan agenda pembacaan replik. Ada 12 poin tanggapan dari Oditur Militer atas nota pembelaan tim penasihat hukum 4 oknum TNI tersebut.

"Oditur Militer tetap berpegang teguh pada seluruh isi dan kesimpulan surat tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa, 2 Juni 2026 serta memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagaimana yang telah dimohonkan dalam tuntutan tersebut," ujar Oditur Kapten Laut (H) Donny Agus P dalam persidangan pada Senin (8/6/2026).

Dalam repliknya, Oditur Militer menanggapi hal-hal yang dianggap penting, relevan, dan membutuhkan penegasan terhadap dalil-dalil pembelaan atau pledoi tim penasihat hukum para terdakwa. Ada sebanyak 12 poin tanggapan Oditur Militer atas pembelaan para terdakwa.

Baca juga: KontraS Kritik Tuntutan 2,5 Tahun Penjara untuk Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus

Pertama, Oditur Militer berpendapat tim penasihat hukum para terdakwa telah sependapat dengan Oditur Militer terkait keterangan para saksi dan keterangan terdakwa. Hal itu mengingat tim penasihat hukum para terdakwa tidak membantah atau menyangkal keterangan para saksi, ahli, dan para terdakwa yang telah diutarakan Oditur dalam tuntutan.

Kedua, Oditur Militer tidak sependapat dengan tim penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tuntutan Oditur Militer tidak didasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang sah. Oditur menyatakan seluruh alat bukti telah dianalisis secara menyeluruh saling dikaitkan satu sama lain, dan telah memenuhi prinsip persesuaian alat bukti yang satu dengan yang lain sebagaimana dianut dalam sistem pembuktian menurut hukum acara pidana.

Ketiga, Oditur Militer tidak sependapat dengan tim penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pembuktian Oditur Militer hanya bertumpu pada keterangan tidak langsung. Sebaliknya, Oditur Militer berpendapat penasihat hukum dalam pledoinya berupaya membangun argumentasi seolah pembuktian dalam perkara tersebut menjadi tidak sah hanya karena tidak seluruh saksi melihat secara langsung keseluruhan rangkaian peristiwa pidana yang terjadi.

Lihat video: Empat Anggota TNI Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun Penjara


Keempat, Oditur militer tidak sependapat dengan tim penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur setiap orang yang turut serta melakukan penganiayaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oditur berpendapat pernyataan tim penasihat hukum para terdakwa bertentangan dengan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan.

Kelima, Oditur Militer tidak sependapat dengan tim penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan unsur dengan rencana terlebih dahulu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Pasalnya, di dalam persidangan telah terungkap adanya serangkaian tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya peristiwa komunikasi, pertemuan, pembahasan mengenai korban, pencarian keberadaan korban, pemantauan, pembagian peran, penyediaan sarana yang digunakan dalam pelaksanaan perbuatan, hingga pelaksanaan perbuatan itu sendiri.

Keenam, Oditur Militer tidak sependapat dengan tim penasihat hukum para terdakwa terkait dengan analisa yuridis pembelaan atau pledoi. Karena setelah mencermati secara saksama seluruh uraian pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum para terdakwa, Oditur Militer berpendapat seluruh argumentasi yang diajukan tim penasihat hukum para terdakwa tersebut pada hakikatnya tidak mampu menggugurkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Ketujuh, Oditur Militer tidak sependapat dengan tim penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan unsur kesengajaan tidak terbukti karena para terdakwa tidak pernah menghendaki timbulnya akibat sebagaimana yang dialami korban. Oditur berpendapat dalil yang disampaikan oleh tim penasihat hukum para terdakwa tersebut tidak berdasar menurut hukum dan bertentangan secara nyata dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

“Karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terungkap secara jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa bukanlah perbuatan spontan yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari kehendak yang telah dipikirkan, dibicarakan, disepakati, dan dipersiapkan, dan kemudian dilaksanakan secara sadar,” tegasnya.

Kedelapan, Oditur Militer tidak sependapat dengan tim penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan akibat yang ditimbulkan bukan merupakan luka berat. Oditur Militer berpendapat tim penasihat hukum para terdakwa berupaya memperkecil akibat yang dialami korban dengan alasan korban masih memiliki peluang kesembuhan.

Oditur Militer berpendapat argumentasi tersebut merupakan penafsiran yang keliru dan tidak sejalan dengan fakta medis yang terungkap di persidangan. Karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dan tidak terbantahkan, bahwa korban mengalami trauma kimia asam yang sangat serius akibat cairan yang disiramkan oleh para terdakwa berdasarkan Visum et Repertum RSCM Cipto Mangunkusumo.

Kesembilan, tim penasihat hukum para terdakwa dalam pembelaannya hanya merupakan keluhan-keluhan curahan perasaan hati (curhat) dari saudara penasihat hukum belaka supaya mendapat belas kasihan dan simpati dari majelis hakim agar dapat mempengaruhi putusannya, bergeser dari tujuan hukum yang sebenarnya.

Namun, fakta-fakta hukum yang terungkap selama di persidangan telah menjawab serta membuktikan secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan lebih subsider pasal 467 ayat 1 jo ayat 2 KUHP jo pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tak terbantahkan.

Kesepuluh, tim penasihat hukum para terdakwa berupaya membangun keraguan terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dengan cara memisahkan setiap fakta secara parsial dan berdiri sendiri. Padahal hukum pembuktian pidana menghendaki penilaian secara menyeluruh terhadap rangkaian peristiwa yang saling berkaitan satu sama lain.

Kesebelas, apa yang diuraikan penasihat hukum terdakwa dalam pledoinya terutama dalam kaitannya dengan permohonan dari penasihat hukum terdakwa, merupakan hal biasa. Menurut Oditur, jika ditinjau dari segi kepentingan penasihat hukum yang harus melakukan pembelaan sedemikian rupa kepada diri terdakwa.

Namun, pembelaan tersebut harus didukung dan ditopang dengan argumen serta dalil-dalil yang bisa diterima oleh logika hukum. Sedangkan menurut Oditur, apa yang telah disampaikan oleh tim penasihat hukum para terdakwa tersebut tidak mendasar, sehingga patut ditolak serta tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Keduabelas, pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam proses peradilan pidana sangatlah menentukan apakah para terdakwa terbukti bersalah atau tidak dalam persidangan. Oditur Militer berpendapat tuntutan yang telah disampaikan Oditur Militer di depan persidangan sudah sesuai dan setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh diri para terdakwa.

“Dalam kesimpulannya, Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didukung keterangan para saksi, keterangan para ahli, alat bukti surat, barang bukti serta keterangan para terdakwa sendiri, tetap berdiri kokoh dan tidak berhasil dibantah maupun digugurkan oleh pledoi tim penasihat hukum dan atau para terdakwa,” katanya.