Hasto: Potensi Konflik dalam Pemilu Dimulai Sejak Liberalisasi Sistem Politik
Senin, 21 September 2020 - 15:21 WIB
loading...
Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyatakan, potensi konflik dalam pemilu juga pilkada serentak dimulai sejak liberalisasi sistem politik. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyatakan, potensi konflik dalam pemilu juga pilkada serentak dimulai sejak liberalisasi sistem politik. Dia menilai, perubahan sistem politik terjadi ketika didorong ke sistem liberal pada saat amandemen UUD 1945 yang terfragmentasi oleh lembaga internasional saat itu.
Hasto Kristiyanto yang juga penerina beasiswa program doktoral Universitas Pertahanan (Unhan) itu mengusulkan sejumlah langkah yang mendorong kembali ke semangat dasar pendirian NKRI, termasuk nilai-nilai Pancasila. Dalam paparannya, Hasto mengutip buku karya Dennis W. Jhonson, dkk. berjudul Handbook of Political Management, yang salah satunya memotret Krisis Ekonomi 1997/1998 melahirkan skenario politik global melalui proses liberalisasi politik global. (Baca juga: PDIP Hormati Posisi Politik Kader Nonpartai Peserta Sekolah Cakada)
Di Indonesia, saat itu kedaulatan politik ekonomi Indonesia dikontrol melalui Letter of Intent (LOI) dengan International Monetary Fund (IMF) saat itu. Maka di Indonesia, terjadi global reproduction of American Politic, melalui liberalisasi politik dan ekonomi pascakrisis moneter 1997. Proses ini berlanjut hingga ke perubahan UUD 1945 yang merubah sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk sistem politiknya. ”Jika di sistem sebelumnya Indonesia memiliki Haluan Negara yang dibentuk berdasarkan aspirasi seluruh perwakilan rakyat, melalui DPR, Utusan Daerah, hingga Utusan Golongan di MPR, di sistem baru itu digantikan dalam praktek demokrasi liberal tersebut,” kata Hasto saat menjadi narasumber webinar puncak Perayaan Hari Perdamaian Dunia yang digelar Universitas Pertahanan (Unhan), Senin (21/9/2020). (Baca juga: Pilkada 2020 Tanpa APD, Bawaslu Ingatkan Potensi Konflik)
Masalahnya, demokrasi langsung ala Amerika itu ternyata memiliki sisi negatif yakni kapitalisasi kekuasaan politik dimana pemilik modal/pebisnis bisa memengaruhi karena nature demokrasi langsung memang mahal sehingga memberi peluang lebih besar bagi orang atau kelompok kaya, dan lahirlah interest group. Lalu terjadi konvergensi antara politik-hukum-pemilik kapital-media. Terjadi juga penguatan primordialisme, hingga konflik Pancasila dengan ideologi transnasional.
"Pilkada dalam praktik, menyempitkan pemikiran para pendiri bangsa yang visioner dan penuh dengan gambaran ideal tentang Indonesia Raya. Misalnya dulu kita bermimpi, Bupati Klaten bisa diisi oleh orang Papua, bagaimana gubernur dari Jakarta bisa diisi oleh orang Sumatera Barat, misalnya. Karena setiap warga negara adalah sama. Tetapi dengan pelaksanaan pilkada secara langsung itu terjadi penyempitan. Kini orang berpikir untuk memilih pemimpin, harus sama sukunya, harus sama agamanya, sama keluarga besarnya. Tidak lagi dilihat bagaimana kompetensi menyelesaikan masalah rakyat di dalam membawa tanggung jawab masa depan, di dalam membawa sesuatu yang hadir dalam bentuk kebijakan," tambahnya.
Hasto Kristiyanto yang juga penerina beasiswa program doktoral Universitas Pertahanan (Unhan) itu mengusulkan sejumlah langkah yang mendorong kembali ke semangat dasar pendirian NKRI, termasuk nilai-nilai Pancasila. Dalam paparannya, Hasto mengutip buku karya Dennis W. Jhonson, dkk. berjudul Handbook of Political Management, yang salah satunya memotret Krisis Ekonomi 1997/1998 melahirkan skenario politik global melalui proses liberalisasi politik global. (Baca juga: PDIP Hormati Posisi Politik Kader Nonpartai Peserta Sekolah Cakada)
Di Indonesia, saat itu kedaulatan politik ekonomi Indonesia dikontrol melalui Letter of Intent (LOI) dengan International Monetary Fund (IMF) saat itu. Maka di Indonesia, terjadi global reproduction of American Politic, melalui liberalisasi politik dan ekonomi pascakrisis moneter 1997. Proses ini berlanjut hingga ke perubahan UUD 1945 yang merubah sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk sistem politiknya. ”Jika di sistem sebelumnya Indonesia memiliki Haluan Negara yang dibentuk berdasarkan aspirasi seluruh perwakilan rakyat, melalui DPR, Utusan Daerah, hingga Utusan Golongan di MPR, di sistem baru itu digantikan dalam praktek demokrasi liberal tersebut,” kata Hasto saat menjadi narasumber webinar puncak Perayaan Hari Perdamaian Dunia yang digelar Universitas Pertahanan (Unhan), Senin (21/9/2020). (Baca juga: Pilkada 2020 Tanpa APD, Bawaslu Ingatkan Potensi Konflik)
Masalahnya, demokrasi langsung ala Amerika itu ternyata memiliki sisi negatif yakni kapitalisasi kekuasaan politik dimana pemilik modal/pebisnis bisa memengaruhi karena nature demokrasi langsung memang mahal sehingga memberi peluang lebih besar bagi orang atau kelompok kaya, dan lahirlah interest group. Lalu terjadi konvergensi antara politik-hukum-pemilik kapital-media. Terjadi juga penguatan primordialisme, hingga konflik Pancasila dengan ideologi transnasional.
"Pilkada dalam praktik, menyempitkan pemikiran para pendiri bangsa yang visioner dan penuh dengan gambaran ideal tentang Indonesia Raya. Misalnya dulu kita bermimpi, Bupati Klaten bisa diisi oleh orang Papua, bagaimana gubernur dari Jakarta bisa diisi oleh orang Sumatera Barat, misalnya. Karena setiap warga negara adalah sama. Tetapi dengan pelaksanaan pilkada secara langsung itu terjadi penyempitan. Kini orang berpikir untuk memilih pemimpin, harus sama sukunya, harus sama agamanya, sama keluarga besarnya. Tidak lagi dilihat bagaimana kompetensi menyelesaikan masalah rakyat di dalam membawa tanggung jawab masa depan, di dalam membawa sesuatu yang hadir dalam bentuk kebijakan," tambahnya.
Lihat Juga :
