Boni Hargens: Keterbukaan Kapolri Perkuat Relasi Negara dan Masyarakat

“Di tengah derasnya arus propaganda yang membangun narasi pesimistis tentang arah demokrasi Indonesia, respons institusional yang komunikatif dan terbuka menjadi antidot yang paling efektif,” ujarnya.

Menurut Boni, keterbukaan Polri dalam berdialog dengan pemimpin media massa mencerminkan komitmen nyata terhadap akuntabilitas publik — sebuah prasyarat utama dalam demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Dialog sebagai Mekanisme Kepercayaan

Pendekatan komunikatif yang dipilih Kapolri menempatkan dialog bukan sebagai alat pencitraan, melainkan sebagai mekanisme substantif untuk menjembatani kesenjangan persepsi antara aparat dan masyarakat sipil. Di era di mana narasi oposisi jalanan seperti Gerakan Indonesia Gelap memanfaatkan ruang digital secara masif, pemerintah memerlukan terobosan komunikasi yang adaptif, proaktif, dan berbasis kepercayaan.

Dia menegaskan bahwa tantangan demokrasi kontemporer Indonesia bukan semata-mata soal kebijakan substantif, melainkan juga soal bagaimana negara mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada warganya. “Ketika oposisi jalanan berhasil membangun ekosistem narasi negatif yang menyebar dengan cepat, pemerintah tidak dapat sekadar bereaksi defensif,” katanya.

“Dibutuhkan inovasi dan terobosan alternatif. Persis inilah yang sedang didemonstrasikan oleh Kapolri Listyo Sigit melalui pendekatannya yang terbuka dan dialogis terhadap komunitas media,” sambungnya.

Dia juga mengingatkan bahwa Indonesia hari ini berhadapan dengan lanskap politik yang ditandai oleh polarisasi opini, proliferasi disinformasi, dan erosi bertahap kepercayaan publik terhadap institusi-institusi formal negara. Dalam konteks inilah, setiap langkah yang diambil oleh pemimpin institusi negara memiliki bobot simbolis dan substantif yang jauh melampaui gestur individual.