Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah Soroti Jalan Rusak di Sidang Paripurna
Minggu, 24 Mei 2026 - 17:38 WIB
loading...
Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan, Muhammad Hidayattollah menyoroti sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat di daerahnya. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan, Muhammad Hidayattollah menyoroti sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat di daerahnya. Di antaranya terkait penataan ruang, lemahnya pengawasan alih fungsi lahan, konflik kawasan hutan, penurunan Dana Desa, hingga pentingnya penguatan pembangunan desa dan kawasan tertinggal.
Hal itu disampaikan politikus yang akrab disapa Dayat El saat Sidang Paripurna DPD RI ke-10 Masa Sidang V. Dalam sidang tersebut dia menyampaikan laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat Sub Wilayah Timur I pada lingkup tugas Komite I, Komite III, dan BULD.
Dia menyoroti sejumlah persoalan strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah. Pada lingkup Komite I, masyarakat menyampaikan aspirasi terkait penataan ruang, lemahnya pengawasan alih fungsi lahan, konflik kawasan hutan, penurunan Dana Desa, hingga pentingnya penguatan pembangunan desa dan kawasan tertinggal.
Baca juga: Demi Akselerasi Pembangunan Daerah, Generasi Muda Ingin Peran DPD Menguat
Selain itu, masyarakat juga menyoroti kepastian desain Pemilu 2029, profesionalitas penyelenggara pemilu, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), serta perlindungan dan kesejahteraan PPPK maupun ASN daerah.
Sementara pada lingkup Komite III, dia menyampaikan aspirasi masyarakat terkait penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dan perlindungan aset budaya daerah. Tak hanya itu, persoalan pekerja migran juga menjadi perhatian, mulai dari maraknya rekrutmen ilegal, rumitnya birokrasi, hingga minimnya akses informasi resmi bagi masyarakat.
Lihat video: Pembangunan di Daerah Belum Merata, Ketua DPD RI Tanggapi Hal Ini
Dalam lingkup BULD, masyarakat turut mendorong harmonisasi regulasi pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah, pemerataan tenaga pendidik, serta efektivitas penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen APBD agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Aspirasi masyarakat jangan hanya didengar, tetapi juga harus diperjuangkan dan diwujudkan melalui langkah nyata demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan daerah,” ujarnya, Minggu (24/5/2026).
Dia juga menyampaikan sejumlah isu strategis khusus Kalimantan Selatan yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian serius dan dukungan penuh dari pemerintah pusat maupun pimpinan DPD RI.
Beberapa isu tersebut di antaranya percepatan pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar sebagai solusi penanggulangan banjir, pembangunan Bendungan Batang Alai di Hulu Sungai Tengah untuk mendukung sektor pertanian masyarakat, hingga perbaikan jalan nasional di Kalimantan Selatan yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.
Selain itu, dia juga kembali menegaskan pentingnya perlindungan Hutan Meratus melalui semangat #SaveMeratus. Menurutnya, Hutan Meratus merupakan jantung alam Kalimantan Selatan yang harus dijaga bersama demi keberlangsungan lingkungan hidup di Banua.
Tak kalah penting, dia turut mendorong percepatan tindak lanjut pemekaran Kabupaten Tanah Kambatang Lima dan Gambut Raya yang hingga kini masih menjadi harapan besar masyarakat di daerah.
“Melalui penyampaian aspirasi tersebut, saya berharap berbagai persoalan daerah, khususnya di Kalimantan Selatan, dapat menjadi perhatian bersama dan segera mendapatkan solusi nyata dari pemerintah pusat maupun stakeholders terkait,” katanya.
Hal itu disampaikan politikus yang akrab disapa Dayat El saat Sidang Paripurna DPD RI ke-10 Masa Sidang V. Dalam sidang tersebut dia menyampaikan laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat Sub Wilayah Timur I pada lingkup tugas Komite I, Komite III, dan BULD.
Dia menyoroti sejumlah persoalan strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah. Pada lingkup Komite I, masyarakat menyampaikan aspirasi terkait penataan ruang, lemahnya pengawasan alih fungsi lahan, konflik kawasan hutan, penurunan Dana Desa, hingga pentingnya penguatan pembangunan desa dan kawasan tertinggal.
Baca juga: Demi Akselerasi Pembangunan Daerah, Generasi Muda Ingin Peran DPD Menguat
Selain itu, masyarakat juga menyoroti kepastian desain Pemilu 2029, profesionalitas penyelenggara pemilu, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), serta perlindungan dan kesejahteraan PPPK maupun ASN daerah.
Sementara pada lingkup Komite III, dia menyampaikan aspirasi masyarakat terkait penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dan perlindungan aset budaya daerah. Tak hanya itu, persoalan pekerja migran juga menjadi perhatian, mulai dari maraknya rekrutmen ilegal, rumitnya birokrasi, hingga minimnya akses informasi resmi bagi masyarakat.
Lihat video: Pembangunan di Daerah Belum Merata, Ketua DPD RI Tanggapi Hal Ini
Dalam lingkup BULD, masyarakat turut mendorong harmonisasi regulasi pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah, pemerataan tenaga pendidik, serta efektivitas penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen APBD agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Aspirasi masyarakat jangan hanya didengar, tetapi juga harus diperjuangkan dan diwujudkan melalui langkah nyata demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan daerah,” ujarnya, Minggu (24/5/2026).
Dia juga menyampaikan sejumlah isu strategis khusus Kalimantan Selatan yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian serius dan dukungan penuh dari pemerintah pusat maupun pimpinan DPD RI.
Beberapa isu tersebut di antaranya percepatan pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar sebagai solusi penanggulangan banjir, pembangunan Bendungan Batang Alai di Hulu Sungai Tengah untuk mendukung sektor pertanian masyarakat, hingga perbaikan jalan nasional di Kalimantan Selatan yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.
Selain itu, dia juga kembali menegaskan pentingnya perlindungan Hutan Meratus melalui semangat #SaveMeratus. Menurutnya, Hutan Meratus merupakan jantung alam Kalimantan Selatan yang harus dijaga bersama demi keberlangsungan lingkungan hidup di Banua.
Tak kalah penting, dia turut mendorong percepatan tindak lanjut pemekaran Kabupaten Tanah Kambatang Lima dan Gambut Raya yang hingga kini masih menjadi harapan besar masyarakat di daerah.
“Melalui penyampaian aspirasi tersebut, saya berharap berbagai persoalan daerah, khususnya di Kalimantan Selatan, dapat menjadi perhatian bersama dan segera mendapatkan solusi nyata dari pemerintah pusat maupun stakeholders terkait,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :
