APBN 2027 Bisa Jadi Alat Perjuangan Bangsa
Jum'at, 22 Mei 2026 - 23:19 WIB
loading...
A
A
A
Dari kondisi tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 berada di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen, dengan defisit anggaran 1,8–2,4 persen terhadap PDB. Pemerintah juga menargetkan penurunan kemiskinan menjadi 6,0–6,5 persen dan pengendalian inflasi pada kisaran 1,5–3,5 persen.
Dia mengingatkan target pertumbuhan tersebut membutuhkan lompatan besar. Indonesia memerlukan mesin pertumbuhan baru yang bertumpu pada investasi produktif, industrialisasi bernilai tambah, ekspor berteknologi tinggi, dan penciptaan lapangan kerja formal. “Optimisme harus berdiri di atas fondasi realitas dan kemampuan eksekusi,” ucapnya.
Dia menilai hilirisasi tidak boleh berhenti pada produk setengah jadi semata. Nilai tambah tertinggi hanya bisa dicapai melalui penguasaan teknologi, riset, inovasi, dan pengembangan manufaktur lanjutan.
Harris menyoroti rencana pembentukan Badan Ekspor Nasional yang disebut Presiden akan mengonsolidasikan ekspor komoditas strategis seperti CPO, batu bara, dan mineral di bawah satu badan BUMN.
Dia mengapresiasi niat pemerintah memperkuat tata kelola ekspor dan menekan praktik under invoicing maupun under reporting. Namun, Harris mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak justru melahirkan birokrasi baru yang menghambat dunia usaha. “Jangan sampai upaya menutup kebocoran justru membuka hambatan baru,” ucapnya.
Dia mengingatkan target pertumbuhan tersebut membutuhkan lompatan besar. Indonesia memerlukan mesin pertumbuhan baru yang bertumpu pada investasi produktif, industrialisasi bernilai tambah, ekspor berteknologi tinggi, dan penciptaan lapangan kerja formal. “Optimisme harus berdiri di atas fondasi realitas dan kemampuan eksekusi,” ucapnya.
Dia menilai hilirisasi tidak boleh berhenti pada produk setengah jadi semata. Nilai tambah tertinggi hanya bisa dicapai melalui penguasaan teknologi, riset, inovasi, dan pengembangan manufaktur lanjutan.
Harris menyoroti rencana pembentukan Badan Ekspor Nasional yang disebut Presiden akan mengonsolidasikan ekspor komoditas strategis seperti CPO, batu bara, dan mineral di bawah satu badan BUMN.
Dia mengapresiasi niat pemerintah memperkuat tata kelola ekspor dan menekan praktik under invoicing maupun under reporting. Namun, Harris mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak justru melahirkan birokrasi baru yang menghambat dunia usaha. “Jangan sampai upaya menutup kebocoran justru membuka hambatan baru,” ucapnya.
Lihat Juga :
