Demi Akselerasi Pembangunan Daerah, Generasi Muda Ingin Peran DPD Menguat
Kamis, 07 Mei 2026 - 14:27 WIB
loading...
A
A
A
Menanggapi itu, Anggota DPD RI Abdul Kholik menegaskan posisi unik DPD dalam struktur kenegaraan. "DPD RI memiliki peran krusial sebagai penyeimbang kekuatan antara pemerintah pusat dan perwakilan partai politik dalam mengagregasi isu-isu daerah. Sebagai perwakilan teritorial, DPD berdiri di luar kepentingan partisan partai, sehingga mampu memastikan bahwa keadilan pembangunan dan suara murni dari pelosok daerah tetap menjadi prioritas dalam kebijakan nasional," ungkapnya.
Dukungan terhadap keterlibatan publik juga disampaikan Kepala Biro Protokol, Humas, dan Media Setjen DPD RI Mahyu Darma. “Kami sangat menyambut baik energi dari gerakan pemuda hari ini. DPD melihat pemuda bukan sekadar objek, melainkan mitra strategis yang sangat mungkin berkolaborasi secara intensif untuk memperkuat peran DPD dalam mengartikulasikan kepentingan daerah di tingkat nasional melalui kanal-kanal komunikasi yang lebih modern dan inklusif," ujarnya.
Menutup rangkaian pemaparan, Choris Satun Nikmah dari IPC mendorong DPD mulai berani menerapkan strategi nonstruktural guna memperluas pengaruh. “Kewenangan formal DPD memang terbatas, namun mereka memiliki ruang politik untuk mendorong agenda legislasi progresif melalui penguatan jejaring dengan masyarakat sipil dan pemerintah daerah. DPD harus berani keluar dari bayang-bayang DPR," katanya.
Dukungan terhadap keterlibatan publik juga disampaikan Kepala Biro Protokol, Humas, dan Media Setjen DPD RI Mahyu Darma. “Kami sangat menyambut baik energi dari gerakan pemuda hari ini. DPD melihat pemuda bukan sekadar objek, melainkan mitra strategis yang sangat mungkin berkolaborasi secara intensif untuk memperkuat peran DPD dalam mengartikulasikan kepentingan daerah di tingkat nasional melalui kanal-kanal komunikasi yang lebih modern dan inklusif," ujarnya.
Menutup rangkaian pemaparan, Choris Satun Nikmah dari IPC mendorong DPD mulai berani menerapkan strategi nonstruktural guna memperluas pengaruh. “Kewenangan formal DPD memang terbatas, namun mereka memiliki ruang politik untuk mendorong agenda legislasi progresif melalui penguatan jejaring dengan masyarakat sipil dan pemerintah daerah. DPD harus berani keluar dari bayang-bayang DPR," katanya.
(jon)
Lihat Juga :