Menlu: Indonesia Dukung Normalisasi Selat Hormuz, Tolak Pungutan Biaya Kapal Melintas
Rabu, 22 April 2026 - 21:05 WIB
loading...
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia mendukung upaya internasional untuk menormalkan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Foto: Binti Mufarida
A
A
A
JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia mendukung upaya internasional untuk menormalkan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Diketahui, sejumlah inisiatif untuk menormalisasi Selat Hormuz digagas termasuk oleh Inggris dan Prancis.
Sugiono mengungkapkan bahwa Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam forum internasional yang digagas oleh Inggris dan Prancis untuk membahas isu tersebut. Sugiono hadir secara daring mewakili Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi, saya mewakili Bapak Presiden hadir secara online itu daring di rapat tersebut,” kata Menlu di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026).
Baca juga: Kapal Perang AS di Selat Malaka, Menlu: Mereka Patroli Kawasan
Salah satu poin krusial yang disepakati dalam forum tersebut adalah penolakan terhadap segala bentuk pungutan biaya atau tol bagi kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Menurut Sugiono, praktik semacam itu merupakan pelanggaran terhadap prinsip kebebasan navigasi internasional.
Sugiono mengungkapkan bahwa Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam forum internasional yang digagas oleh Inggris dan Prancis untuk membahas isu tersebut. Sugiono hadir secara daring mewakili Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi, saya mewakili Bapak Presiden hadir secara online itu daring di rapat tersebut,” kata Menlu di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026).
Baca juga: Kapal Perang AS di Selat Malaka, Menlu: Mereka Patroli Kawasan
Salah satu poin krusial yang disepakati dalam forum tersebut adalah penolakan terhadap segala bentuk pungutan biaya atau tol bagi kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Menurut Sugiono, praktik semacam itu merupakan pelanggaran terhadap prinsip kebebasan navigasi internasional.
Lihat Juga :
