Pakar Hukum Soroti Kompleksitas Kasus Tambang, Dukung Langkah Tegas Kejagung
Selasa, 21 April 2026 - 18:54 WIB
loading...
Hery Susanto keluar dari Gedung Bundar Jampidsus Kejagung mengenakan rompi tahanan, Kamis (16/4/2026). Foto: Yudistiro Pranoto
A
A
A
JAKARTA - Pakar Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhammad Fatahillah Akbar menyoroti kompleksitas kasus tambang. Penanganan kasus tambang yang tengah menjadi perhatian publik, termasuk penangkapan Ketua Ombudsman Hery Susanto terkait dugaan suap dalam pembuatan rekomendasi menunjukkan kompleksitas persoalan di sektor tersebut.
Fatahillah Akbar mengakui pertambangan seringkali berkait dengan banyak pihak. Sehingga ketika ada persoalan hukum seringkali banyak pihak yang terkait. “Dalam kasus penangkapan Ketua Obdusman dalam kasus tambang, ini terkait dengan dugaan suap dalam pembuatan rekomendasi,” kata Fatahillah, Selasa (21/4/2026).
Tidak heran jika kasus di nikel Sulawesi Tenggara bisa melibatkan pihak lain. Di tengah kompleksitas tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai aktif dalam melakukan penindakan atas kasus-kasus tambang.
Baca juga: Kejagung: Ketua Ombudsman Keluarkan Surat Rekomendasi Khusus untuk Perusahaan Tambang
Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya penegakan hukum sekaligus pembenahan sektor strategis. Saat ini, Kejagung sangat aktif dalam melakukan penindakan atas kasus-kasus tambang.
Menurut dia, langkah Kejagung ini perlu diikuti dengan membuat sistem tata kelola tambang, yang bisa mengeliminasi perbuatan-perbuatan koruptif. Langkah memiskinkan pelaku korupsi tambang, menurut dia, sebenarnya ketentuannya sudah ada.
Misalnya dengan membayar uang pengganti kerugian negara. “Dengan begitu maka (penegak hukum) bisa menyita aset semaksimal mungkin,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan sistem sebagai langkah lanjutan dari penindakan. Langkah Kejagung yang gencar dalam mengusut perkara tambang, kata Fatahillah, harus juga dilakukan dengan membangun tata kelola yang baik.
“Pemerintah harus menutup celah korupsi, pengawasan dioptimalkan, dinas-dinas di daerah juga dioptimalkan,” pungkasnya.
Fatahillah Akbar mengakui pertambangan seringkali berkait dengan banyak pihak. Sehingga ketika ada persoalan hukum seringkali banyak pihak yang terkait. “Dalam kasus penangkapan Ketua Obdusman dalam kasus tambang, ini terkait dengan dugaan suap dalam pembuatan rekomendasi,” kata Fatahillah, Selasa (21/4/2026).
Tidak heran jika kasus di nikel Sulawesi Tenggara bisa melibatkan pihak lain. Di tengah kompleksitas tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai aktif dalam melakukan penindakan atas kasus-kasus tambang.
Baca juga: Kejagung: Ketua Ombudsman Keluarkan Surat Rekomendasi Khusus untuk Perusahaan Tambang
Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya penegakan hukum sekaligus pembenahan sektor strategis. Saat ini, Kejagung sangat aktif dalam melakukan penindakan atas kasus-kasus tambang.
Menurut dia, langkah Kejagung ini perlu diikuti dengan membuat sistem tata kelola tambang, yang bisa mengeliminasi perbuatan-perbuatan koruptif. Langkah memiskinkan pelaku korupsi tambang, menurut dia, sebenarnya ketentuannya sudah ada.
Misalnya dengan membayar uang pengganti kerugian negara. “Dengan begitu maka (penegak hukum) bisa menyita aset semaksimal mungkin,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan sistem sebagai langkah lanjutan dari penindakan. Langkah Kejagung yang gencar dalam mengusut perkara tambang, kata Fatahillah, harus juga dilakukan dengan membangun tata kelola yang baik.
“Pemerintah harus menutup celah korupsi, pengawasan dioptimalkan, dinas-dinas di daerah juga dioptimalkan,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
