Indonesia di Bawah Bayang-Bayang Krisis Global: Saatnya Berhenti Bergantung

Harryanto Aryodiguno, Ph.D.
Associate Professor of International Relations, President University

PERANG antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran mungkin terjadi jauh dari Indonesia. Namun dampaknya terasa sangat dekat—bahkan terlalu dekat untuk diabaikan.

Ketika Selat Hormuz terganggu, harga energi melonjak. Ketika harga energi naik, biaya transportasi meningkat. Ketika biaya transportasi meningkat, harga pangan ikut terdorong. Dan pada akhirnya, yang terdampak bukan hanya negara, tetapi masyarakat sehari-hari.

Inilah realitas geopolitik hari ini: konflik yang terjadi ribuan kilometer jauhnya dapat dengan cepat mengganggu stabilitas ekonomi domestik. Indonesia tidak berada di medan perang, tetapi tetap merasakan tekanan yang nyata. Pertanyaannya sederhana namun mendasar: mengapa negara sebesar Indonesia masih begitu rentan terhadap krisis eksternal? Jawabannya terletak pada satu kata: ketergantungan.

Indonesia memang kaya sumber daya. Negara ini memiliki cadangan energi, mineral strategis, dan posisi geografis yang sangat penting dalam jalur perdagangan global. Namun kekayaan itu belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kemandirian. Indonesia masih bergantung pada impor energi, masih rentan terhadap gangguan rantai pasok global, dan masih belum memiliki sistem ekonomi yang cukup tahan terhadap guncangan eksternal.

Dalam konteks ini, konflik di Timur Tengah bukan sekadar krisis regional. Ia adalah cermin yang memperlihatkan kelemahan struktural Indonesia. Negara yang tidak mandiri dalam energi akan selalu menjadi korban volatilitas global. Negara yang tidak memiliki kapasitas industri yang kuat akan selalu terjebak dalam posisi reaktif. Dan negara yang tidak mampu mengelola sumber dayanya secara efektif akan terus kehilangan peluang untuk menjadi kekuatan ekonomi yang sesungguhnya.

Dari perspektif geopolitik, posisi Indonesia sebenarnya unik. Negara ini berada di persimpangan strategis antara Samudra Hindia dan Pasifik, serta dekat dengan Selat Malaka—jalur perdagangan yang dilalui sebagian besar arus energi dunia. Posisi ini memberi Indonesia potensi besar untuk menjadi aktor penting dalam arsitektur global.

Namun pada saat yang sama, posisi ini juga membuat Indonesia sangat rentan terhadap gangguan eksternal. Dengan kata lain, posisi strategis tanpa kapasitas nasional yang kuat justru berubah menjadi sumber kerentanan.

Dalam situasi seperti ini, politik luar negeri Indonesia menghadapi ujian yang tidak ringan. Prinsip bebas aktif selama ini menjadi fondasi diplomasi Indonesia. Namun dalam praktiknya, bebas aktif tidak boleh hanya berarti menjaga jarak dari konflik atau menyeimbangkan hubungan dengan berbagai kekuatan besar. Bebas aktif harus berkembang menjadi strategi otonomi yang nyata.

Indonesia tidak bisa terlalu condong ke Amerika Serikat, karena itu berisiko mempersempit ruang gerak terhadap China dan mitra lainnya. Namun Indonesia juga tidak bisa sepenuhnya menjauh dari Amerika, mengingat pentingnya kerja sama pertahanan dan stabilitas kawasan.

Di sisi lain, hubungan dengan China juga tidak bisa dilepaskan begitu saja karena keterkaitan ekonomi yang semakin dalam. Situasi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak berada dalam posisi memilih, tetapi dalam posisi mengelola ketergantungan. Tantangannya bukan lagi siapa yang harus didukung, tetapi bagaimana memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang menjadi sumber ketergantungan tunggal.

Namun tantangan terbesar Indonesia justru datang dari dalam negeri. Ketika tekanan eksternal meningkat, Indonesia dihadapkan pada persoalan klasik yang belum terselesaikan: lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kapasitas kepemimpinan daerah yang tidak merata, serta kualitas tata kelola yang masih jauh dari ideal. Dalam banyak kasus, kebijakan yang dirancang di pusat tidak berjalan efektif di daerah. Sebaliknya, daerah seringkali merasa tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari pusat.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah kecenderungan saling menyalahkan antara elite pemerintahan. Menteri menyalahkan kepala daerah. Kepala daerah menyalahkan pusat. Dan publik hanya menyaksikan tanpa melihat solusi yang konkret.

Dalam situasi krisis, pola seperti ini bukan hanya tidak produktif—tetapi berbahaya. Negara yang kuat bukan hanya ditentukan oleh sumber daya atau posisi geografisnya, tetapi oleh kemampuannya untuk bertindak secara terkoordinasi.

Tanpa koordinasi yang solid, bahkan kebijakan terbaik sekalipun akan gagal dalam implementasi. Indonesia hari ini tampaknya masih berjuang untuk mencapai tingkat koordinasi tersebut.

Masalah ini diperparah oleh persoalan korupsi yang belum terselesaikan. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kapasitas institusi. Ia menghambat pembangunan infrastruktur, mengganggu distribusi subsidi, dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam konteks geopolitik, korupsi adalah ancaman serius terhadap ketahanan nasional.

Negara yang korup akan selalu lebih rentan terhadap tekanan eksternal, karena setiap kebijakan strategis berpotensi bocor di tingkat implementasi. Karena itu, krisis global saat ini seharusnya menjadi momentum refleksi bagi Indonesia. Pertanyaannya bukan hanya bagaimana merespons dampak jangka pendek dari konflik Timur Tengah, tetapi bagaimana membangun fondasi jangka panjang yang lebih kuat.

Indonesia harus mulai memandang ketahanan energi sebagai bagian dari keamanan nasional, bukan sekadar isu ekonomi. Diversifikasi sumber energi, percepatan hilirisasi, dan penguatan industri domestik harus menjadi prioritas strategis. Tanpa itu, Indonesia akan terus berada dalam siklus ketergantungan yang sama.

Selain itu, politik luar negeri harus diarahkan untuk memperluas ruang manuver, bukan sekadar menjaga keseimbangan. Indonesia perlu membangun jaringan kerja sama yang lebih luas dan lebih beragam, sehingga tidak terjebak dalam satu poros kekuatan global.

Yang tidak kalah penting adalah reformasi domestik. Tanpa perbaikan tata kelola, penguatan koordinasi pusat-daerah, dan pemberantasan korupsi, semua strategi besar hanya akan berhenti di atas kertas.

Pada akhirnya, krisis ini membawa satu pesan yang sangat jelas: Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan stabilitas global sebagai penopang utama ekonominya. Dunia sedang berubah, dan perubahan itu semakin tidak dapat diprediksi.

Jika Indonesia tidak segera memperkuat dirinya dari dalam, maka setiap krisis global akan terus menjadi ancaman yang berulang. Indonesia memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi negara yang mandiri: sumber daya, posisi strategis, dan potensi ekonomi. Namun tanpa kepemimpinan yang kuat, koordinasi yang efektif, dan tata kelola yang bersih, semua itu hanya akan menjadi potensi yang tidak pernah sepenuhnya terwujud.

Krisis ini bukan hanya ujian bagi ekonomi Indonesia. Ia adalah ujian bagi keseriusan Indonesia untuk menjadi negara yang benar-benar berdaulat. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, jawabannya tidak bisa lagi ditunda.