Indonesia di Bawah Bayang-Bayang Krisis Global: Saatnya Berhenti Bergantung

Dalam situasi seperti ini, politik luar negeri Indonesia menghadapi ujian yang tidak ringan. Prinsip bebas aktif selama ini menjadi fondasi diplomasi Indonesia. Namun dalam praktiknya, bebas aktif tidak boleh hanya berarti menjaga jarak dari konflik atau menyeimbangkan hubungan dengan berbagai kekuatan besar. Bebas aktif harus berkembang menjadi strategi otonomi yang nyata.

Indonesia tidak bisa terlalu condong ke Amerika Serikat, karena itu berisiko mempersempit ruang gerak terhadap China dan mitra lainnya. Namun Indonesia juga tidak bisa sepenuhnya menjauh dari Amerika, mengingat pentingnya kerja sama pertahanan dan stabilitas kawasan.

Di sisi lain, hubungan dengan China juga tidak bisa dilepaskan begitu saja karena keterkaitan ekonomi yang semakin dalam. Situasi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak berada dalam posisi memilih, tetapi dalam posisi mengelola ketergantungan. Tantangannya bukan lagi siapa yang harus didukung, tetapi bagaimana memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang menjadi sumber ketergantungan tunggal.

Namun tantangan terbesar Indonesia justru datang dari dalam negeri. Ketika tekanan eksternal meningkat, Indonesia dihadapkan pada persoalan klasik yang belum terselesaikan: lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kapasitas kepemimpinan daerah yang tidak merata, serta kualitas tata kelola yang masih jauh dari ideal. Dalam banyak kasus, kebijakan yang dirancang di pusat tidak berjalan efektif di daerah. Sebaliknya, daerah seringkali merasa tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari pusat.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah kecenderungan saling menyalahkan antara elite pemerintahan. Menteri menyalahkan kepala daerah. Kepala daerah menyalahkan pusat. Dan publik hanya menyaksikan tanpa melihat solusi yang konkret.

Dalam situasi krisis, pola seperti ini bukan hanya tidak produktif—tetapi berbahaya. Negara yang kuat bukan hanya ditentukan oleh sumber daya atau posisi geografisnya, tetapi oleh kemampuannya untuk bertindak secara terkoordinasi.

Tanpa koordinasi yang solid, bahkan kebijakan terbaik sekalipun akan gagal dalam implementasi. Indonesia hari ini tampaknya masih berjuang untuk mencapai tingkat koordinasi tersebut.

Masalah ini diperparah oleh persoalan korupsi yang belum terselesaikan. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kapasitas institusi. Ia menghambat pembangunan infrastruktur, mengganggu distribusi subsidi, dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam konteks geopolitik, korupsi adalah ancaman serius terhadap ketahanan nasional.