Golkar Dorong Segera Bahas RUU Pemilu

Jum'at, 17 April 2026 - 14:38 WIB
loading...
Golkar Dorong Segera...
Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI M Sarmuji mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) bisa segera dimulai jika memang ingin dilakukan perubahan. Foto/Felldy Asyla Utama
A A A
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI M Sarmuji mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum ( RUU Pemilu ) bisa segera dimulai jika memang ingin dilakukan perubahan. Dia mengingatkan, tahapan pemilu akan dimulai pada akhir tahun 2026 ini.

"Ya kalau dari sisi kami, kalau memang mau ada perubahan ini ya, kalau mau ada perubahan ya sebaiknya memang segera dimulai pembahasannya," kata Sarmuji, dikutip Jumat (17/4/2026).

Sarmuji menjelaskan, tahapan awal pemilu dijadwalkan dimulai pada akhir tahun ini. Dia mengatakan, salah satu tahapan krusial ialah rekrutmen penyelenggara pemilu yang membutuhkan dasar hukum yang jelas.

Baca Juga: Puan Bilang RUU Pemilu Masih Dibahas Ketua-ketua Parpol

"Karena tahapan pemilu itu seharusnya sudah dimulai pada akhir tahun ini, yaitu tahapan untuk merekrut penyelenggara pemilu. Ya kan enggak mungkin dilakukan rekrutmen penyelenggara pemilu tanpa undang-undangnya selesai," ujarnya.

Oleh karenanya, Sekjen DPP Partai Golkar itu menuturkan, jika pemerintah dan DPR berencana melakukan revisi UU Pemilu, pembahasan harus segera dimulai. Menurutnya, hal itu agar tak menghambat proses.

Di sisi lain, dia memandang bahwa belum dimulainya pembahasan RUU Pemilu kemungkinan dipengaruhi berbagai pertimbangan, termasuk kondisi nasional yang tengah menghadapi sejumlah tantangan.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
9 Anggota KPI Pusat...
9 Anggota KPI Pusat 2026-2029 Pilihan DPR RI, Ini Daftar Namanya
Tok! DPR Sahkan RUU...
Tok! DPR Sahkan RUU PFII Jadi Undang-Undang
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR RI Hari Ini Sahkan RUU PFII hingga Tetapkan Anggota KPI
Hasil Perampasan Aset...
Hasil Perampasan Aset Diurus Badan Khusus, Komisi III DPR: Perlu Ada Tim Pengawasan
Nanik S Deyang Tidak...
Nanik S Deyang Tidak Hadiri Rapat Laporan Keuangan BGN di Komisi IX DPR
Peradi Profesional Dorong...
Peradi Profesional Dorong RUU HPI Lebih Adaptif Hadapi Hubungan Hukum Lintas Negara
Tepis Hoaks Menolak,...
Tepis Hoaks Menolak, DPR Kebut RUU Aset
HUKUM MATI! DPR RI Geram,...
HUKUM MATI! DPR RI Geram, Sebut Korupsi Eks Jampidsus Sangat Memalukan
Ratusan Mahasiswa Trisakti...
Ratusan Mahasiswa Trisakti Bergerak dari Tugu 12 Mei Reformasi Menuju Gedung DPR
Rekomendasi
60 Negara Jadi Sasaran...
60 Negara Jadi Sasaran Tarif Baru Trump, Termasuk Sekutu Dekat AS!
Butuh 7 Hari, CQF Bangun...
Butuh 7 Hari, CQF Bangun Masjid Pertama Asmaul Husna di Aceh Tamiang
Menhan AS Hegseth Ungkap...
Menhan AS Hegseth Ungkap Biaya Perang Melawan Iran Sejauh Ini Sebesar Rp672 Triliun
Berita Terkini
Amanat Lengkap Presiden...
Amanat Lengkap Presiden Prabowo di Upacara Prasetya Perwira TNI-Polri Tahun 2026
Jenderal Agus Subiyanto...
Jenderal Agus Subiyanto Pastikan TNI Siap Dukung Swasembada Beras
PN Jakarta Selatan Tunda...
PN Jakarta Selatan Tunda Sidang Praperadilan Roy Suryo Jilid 3 Pekan Depan
Sidang Praperadilan...
Sidang Praperadilan Jilid 3 Roy Suryo Digelar di PN Jakarta Selatan Hari Ini
TNI-Polri Harus Profesional,...
TNI-Polri Harus Profesional, Prabowo: Jangan Ada Loyalitas Korps yang Sempit
Pakar Hukum Didit Wijayanto...
Pakar Hukum Didit Wijayanto Sebut Dian Sandi Harusnya Terkena Pasal 32 UU ITE, Bukan Roy Suryo
Infografis
Gubernur DKI Dorong...
Gubernur DKI Dorong Pasar di Jakarta Lakukan Digitalisasi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved