Beban Asimetris Jusuf Kalla dalam Ruang Demokrasi Emosional

Ramdansyah
Praktisi Hukum dan Ketua Bidang di Majelis Nasional KAHMI

DEMOKRASI kita sedang tidak baik-baik saja—bahkan cenderung kehilangan arah. Ruang publik yang semestinya menjadi arena pertukaran gagasan rasional justru berubah menjadi panggung ledakan emosi. Alih-alih memperdebatkan argumen, publik kini lebih sibuk memperkuat sentimen emosi.

Gagasan tentang ruang publik, sebagaimana dirumuskan oleh Jürgen Habermas (1962), berangkat dari sebuah idea luhur. Ia adalah ruang di mana warga menggunakan akal budi secara terbuka untuk membahas kepentingan bersama. Ruang ini bukan sekadar tempat berbicara, melainkan arena rasional-kritis—tempat argumen diuji, bukan sekadar dipertontonkan.

Namun, ruang itu kini tidak lagi ditopang oleh nalar deliberatif, melainkan oleh gelombang emosi yang beredar cepat di ruang digital. Dalam lanskap seperti ini, hukum tidak lagi berdiri sebagai penyeimbang yang jernih, melainkan kerap terseret oleh persepsi publik—bahkan sebelum fakta diuji.

Kasus yang melibatkan Jusuf Kalla menjadi ilustrasi nyata. Dalam waktu hampir bersamaan, ia melaporkan dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan aliran uang Rp5 miliar, sekaligus dilaporkan atas dugaan penistaan agama. Dua laporan ini berbeda secara substansi, tetapi berbagi pola yang sama: keduanya lahir, membesar, dan “diadili” terlebih dahulu dalam ruang emosi publik.

Fenomena ini bukan kasus tunggal, melainkan gejala yang lebih menusuk dalam demokrasi digital kita. Di titik inilah hukum tidak lagi bekerja dalam ruang steril. Ia tidak hanya diuji oleh norma, tetapi juga oleh tekanan opini yang cepat, masif, dan kerap tidak terverifikasi.

Emosi sebagai Instrumen Perebutan Atensi

Di ruang publik, argumen tidak pernah sepenuhnya netral. Ia adalah arena kontestasi—tempat ide, identitas, dan kepentingan saling berkelindan dan bertarung. Di era digital, arena ini tidak lagi berada di jalanan, mimbar, atau ruang debat formal, melainkan berpindah ke layar gawai yang kita genggam setiap hari.

Tuduhan isu agama, label sebagai bohir dugaan ijazah palsu, serta serangan reputasi terhadap Jusuf Kalla menjadi alat mobilisasi yang efektif. Terlebih setelah ia menyarankan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, untuk menunjukkan ijazah asli ke publik—sebuah upaya meredakan keresahan dan menyelesaikan polemik tuduhan ijazah palsu.

Martha Nussbaum (2013) mengingatkan, emosi memang bagian dari politik—tetapi tanpa etika, ia mudah menjelma menjadi instrumen kebencian.

Dalam logika ini, kebenaran menjadi sekunder. Tidak lagi penting apakah tuduhan terhadap Kalla itu benar atau salah. Yang menentukan adalah seberapa besar ia mampu mengguncang emosi publik.

Demokrasi pun bergeser: dari ruang pencari kebenaran menjadi arena perebutan atensi. Ia menjelma menjadi pertunjukan opini yang lebih menekankan citra ketimbang substansi.

Atensi sebagai Komoditas

Dalam konteks ini, emosi tidak lagi sekadar pelengkap argumen, melainkan mesin utama politik. Algoritma platform digital secara sistematis mendorong konten yang memicu kemarahan, ketakutan, dan kebencian—karena itulah yang menjaga keterlibatan pengguna.