Pengasuh Ponpes Sembilangan: Kepanitiaan Muktamar ke-35 NU Pertaruhkan Marwah Jam'iyyah
Jum'at, 03 April 2026 - 16:40 WIB
loading...
A
A
A
Pengelola Pustaka Maktabah Fiha Qutubun Qoyyimah yang menyimpan ribuan manuskrip kuno Timur Tengah dan Nusantara itu menilai, penyelenggaraan NU tidak semata-mata soal kerja teknis administratif. Lebih dari itu, menyangkut tradisi keilmuan (kualifikasi), adab (ta’dhim, etika, dan moralitas), serta keseimbangan yang selama ini dijaga dengan penuh kehati-hatian.
Perubahan yang tampak disengaja ini bukan lagi soal boleh atau tidak, halal atau haram, melainkan tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi dan arah apa yang ingin dicapai dari komposisi panitia yang terkesan anomali tersebut.
"Kualifikasi dan etika yang berakar pada marwah pesantren kini dipertaruhkan dalam forum tertinggi jam’iyyah yang justru berbasis pesantren itu sendiri," ujarnya.
Lora Shofwan melihat keempat figur dalam panitia inti tersebut sebelumnya pernah berhadap-hadapan sebagai rival dalam konflik PBNU. KH Said Asrori dan Prof M Nuh pernah berada pada posisi yang sama sebagai Katib Aam dari dua kubu berbeda. Begitu pula Gus Ipul dan H Amin Said Husni yang pernah berhadap-hadapan dalam posisi Sekretaris Jenderal PBNU.
Secara sederhana, hal ini memberi kesan bahwa panitia muktamar berada di bawah kendali figur-figur yang pernah berkompetisi dalam posisi strategis yang sama. "Secara psikologis organisasi, kondisi ini tentu membuka potensi kompleksitas yang tidak sederhana," ucap pegiat Bahtsul Masail Pondok Pesantren dan LBM-NU Jawa Timur itu.
Lora Shofwan menyebut, Gus Ipul dan Prof M Nuh dikenal sebagai birokrat berpengalaman dari lingkar kekuasaan, dengan jalur dan rekam jejak yang jelas. Mereka memiliki kemampuan konsolidasi yang kuat dan rasional dalam perhelatan besar seperti muktamar.
Sementara itu, KH Said Asrori dan H Amin Said Husni dikenal sebagai pengabdi setia yang relatif baru, sekitar lima tahun, berkecimpung di lingkungan PBNU. Keduanya pun belum sepenuhnya mengakar kuat dalam tradisi pesantren. Padahal, NU sejatinya adalah representasi dari pesantren besar.
"Kecurigaan semakin menguat pada sosok H Saefullah Yusuf sebagai Ketua Panitia. Ia merupakan salah satu sentrum dalam konflik PBNU sebelumnya. Di saat yang sama, ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBNU yang seharusnya fokus menyelesaikan berbagai persoalan internal, seperti SK PW-PCNU yang terbengkalai serta tata kelola kesekretariatan yang belum tertata rapi. Selain itu, posisinya sebagai Menteri RI membuka ruang asumsi adanya potensi jembatan kepentingan kekuasaan yang dapat masuk ke dalam tubuh jam’iyyah NU," tuturnya.
Perubahan yang tampak disengaja ini bukan lagi soal boleh atau tidak, halal atau haram, melainkan tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi dan arah apa yang ingin dicapai dari komposisi panitia yang terkesan anomali tersebut.
"Kualifikasi dan etika yang berakar pada marwah pesantren kini dipertaruhkan dalam forum tertinggi jam’iyyah yang justru berbasis pesantren itu sendiri," ujarnya.
Lora Shofwan melihat keempat figur dalam panitia inti tersebut sebelumnya pernah berhadap-hadapan sebagai rival dalam konflik PBNU. KH Said Asrori dan Prof M Nuh pernah berada pada posisi yang sama sebagai Katib Aam dari dua kubu berbeda. Begitu pula Gus Ipul dan H Amin Said Husni yang pernah berhadap-hadapan dalam posisi Sekretaris Jenderal PBNU.
Secara sederhana, hal ini memberi kesan bahwa panitia muktamar berada di bawah kendali figur-figur yang pernah berkompetisi dalam posisi strategis yang sama. "Secara psikologis organisasi, kondisi ini tentu membuka potensi kompleksitas yang tidak sederhana," ucap pegiat Bahtsul Masail Pondok Pesantren dan LBM-NU Jawa Timur itu.
Lora Shofwan menyebut, Gus Ipul dan Prof M Nuh dikenal sebagai birokrat berpengalaman dari lingkar kekuasaan, dengan jalur dan rekam jejak yang jelas. Mereka memiliki kemampuan konsolidasi yang kuat dan rasional dalam perhelatan besar seperti muktamar.
Sementara itu, KH Said Asrori dan H Amin Said Husni dikenal sebagai pengabdi setia yang relatif baru, sekitar lima tahun, berkecimpung di lingkungan PBNU. Keduanya pun belum sepenuhnya mengakar kuat dalam tradisi pesantren. Padahal, NU sejatinya adalah representasi dari pesantren besar.
"Kecurigaan semakin menguat pada sosok H Saefullah Yusuf sebagai Ketua Panitia. Ia merupakan salah satu sentrum dalam konflik PBNU sebelumnya. Di saat yang sama, ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBNU yang seharusnya fokus menyelesaikan berbagai persoalan internal, seperti SK PW-PCNU yang terbengkalai serta tata kelola kesekretariatan yang belum tertata rapi. Selain itu, posisinya sebagai Menteri RI membuka ruang asumsi adanya potensi jembatan kepentingan kekuasaan yang dapat masuk ke dalam tubuh jam’iyyah NU," tuturnya.
Lihat Juga :
