Ratusan Orang dan Ormas Sipil Galang Petisi Keadilan untuk Aktivis Andrie Yunus
Kamis, 02 April 2026 - 13:24 WIB
loading...
A
A
A
Zainal juga menilai peradilan militer memiliki perbedaan mendasar dibandingkan peradilan umum, terutama dalam hal keterbukaan dan mekanisme pengawasan yang cenderung terbatas. Kondisi ini berkontribusi pada lemahnya akuntabilitas publik.
Pengamat Sosial Politik Sukidi menuturkan kehadiran masyarakat sipil dalam forum ini merupakan bentuk kesadaran publik untuk bersolidaritas dan membersamai Andrie Yunus sebagai bagian dari komunitas sipil yang lebih luas.
"Teror terhadap aktivis tidak lagi dapat dilihat semata sebagai gejala otoritarianisme melainkan telah mengarah pada praktik totalitarianisme yang mengancam kebebasan sipil secara fundamental," katanya.
Guru Besar Universitas Brawijaya Ali Safaat menambahkan kasus ini harus menjadi perhatian bersama dan didorong penyelesaiannya secara berkeadilan bagi korban.
"Pentingnya pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang melibatkan unsur masyarakat sipil guna menjamin transparansi, independensi, dan akuntabilitas dalam proses pengungkapan kasus," ujarnya.
Pengamat Sosial Politik Sukidi menuturkan kehadiran masyarakat sipil dalam forum ini merupakan bentuk kesadaran publik untuk bersolidaritas dan membersamai Andrie Yunus sebagai bagian dari komunitas sipil yang lebih luas.
"Teror terhadap aktivis tidak lagi dapat dilihat semata sebagai gejala otoritarianisme melainkan telah mengarah pada praktik totalitarianisme yang mengancam kebebasan sipil secara fundamental," katanya.
Guru Besar Universitas Brawijaya Ali Safaat menambahkan kasus ini harus menjadi perhatian bersama dan didorong penyelesaiannya secara berkeadilan bagi korban.
"Pentingnya pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang melibatkan unsur masyarakat sipil guna menjamin transparansi, independensi, dan akuntabilitas dalam proses pengungkapan kasus," ujarnya.
(jon)
Lihat Juga :