Letjen TNI Yudi Mundur dari Jabatan Buntut Kasus KontraS Bukti Tanggung Jawab Pimpinan

JAKARTA - Keputusan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letjen Yudi Abrimantyo mundur dari jabatannya buntut kasus KontraS menuai apresiasi publik. Di saat banyak pejabat memilih bertahan dan berlindung di balik berbagai dalih, langkah ini justru dinilai sebagai bentuk keberanian moral yang semakin langka.

Ketua Umum Pasbata Prabowo David Febrian menyebut pengunduran diri tersebut sebagai tamparan keras bagi para pejabat yang selama ini tersandung persoalan namun tetap berupaya mempertahankan jabatan.

Baca juga: BAIS dan Ujian Akuntabilitas TNI

“Ini bukan sekadar mundur. Ini adalah sikap ksatria. Ini pelajaran terbuka bagi banyak pejabat yang ketika bermasalah justru sibuk mencari pembenaran, memainkan opini, bahkan menyalahkan pihak lain,” tegasnya, Jumat (27/3/2026).



David menilai, Letjen Yudi menunjukkan standar kepemimpinan yang berbeda, bahwa tanggung jawab kepada rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun jabatan, bahkan sebelum proses hukum selesai.

“Di negeri ini, terlalu sering kita melihat pejabat yang jelas-jelas bermasalah tapi masih bertahan, berkelit, dan menghindar. Letjen Yudi justru melakukan hal sebaliknya. Urusan benar atau salah biar hukum yang membuktikan, tapi tanggung jawab kepada publik tidak bisa ditunda,” lanjutnya.

Baca juga: Pengamat Militer Apresiasi Transparansi TNI Terkait Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus

Menurut Pasbata Prabowo, sikap seperti ini adalah bentuk kepemimpinan sejati yang mulai tergerus oleh praktik politik pragmatis. Ia bahkan menyebut karakter ksatria seperti ini hampir tidak lagi menjadi arus utama di kalangan elite.

“Ini tipe pemimpin yang semakin jarang kita temui. Berani bertanggung jawab tanpa harus dipaksa. Ini bukan soal tekanan, ini soal integritas,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan agar publik tidak terjebak dalam narasi yang justru mengaburkan substansi kasus. Ia menegaskan, pengunduran diri bukan akhir, melainkan awal dari proses hukum yang harus dikawal secara serius.

“Jangan dibelokkan. Jangan dipelintir seolah ini drama atau manuver. Ini bentuk tanggung jawab. Tapi proses hukum tetap harus berjalan dan kita kawal bersama,” tegasnya.

Pasbata Prabowo juga menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah cepat dan terbuka yang dilakukan oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Ia menilai respons tersebut sebagai bukti bahwa TNI tidak mentolerir pelanggaran dan serius menjaga kredibilitas institusi.

“Langkah tegas Puspom TNI menunjukkan bahwa tidak ada ruang untuk kompromi. Ini wajah transparansi di era demokrasi. Ini harus kita dukung, bukan dicurigai tanpa dasar,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Pasbata Prabowo mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum ini sebagai titik balik dalam membangun budaya tanggung jawab di ruang publik.

“Kalau semua pejabat punya keberanian seperti ini, bangsa ini tidak akan terus disandera oleh krisis kepercayaan. Ini contoh nyata. Tinggal mau ditiru atau tidak,” ucapnya.