Pelaku Teror Air Keras Terungkap, Great Institute: Bukti Ketegasan Prabowo dalam Penegakan Hukum dan HAM
Kamis, 19 Maret 2026 - 00:11 WIB
loading...
Ketua Desk Politik Great Institute Hanief Adrian mengapresiasi langkah cepat TNI dan Polri yang diperintah langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengungkap kasus teror air keras kepada aktivis HAM Andrie Yunus. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Kasus teror penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus pada Kamis (12/3/2026) lalu akhirnya menemui titik terang. Polda Metro Jaya didampingi Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengumumkan dua terduga pelaku berinisial BHC dan MAK, pada Rabu (18/3/2026).
Sementara Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengumumkan empat terduga pelaku berinisial NDP, SL, BHW, dan ES. Puspom TNI bahkan secara spesifik mengumumkan bahwa empat terduga pelaku adalah tiga perwira dan satu bintara dari Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (Denma Bais) bermatra TNI-AL dan TNI-AU.
Baca juga: Tok! Komisi III DPR Sepakat Buat Panja Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
Ketua Desk Politik Great Institute Hanief Adrian mengapresiasi langkah cepat aparat penegak hukum dari TNI dan Polri yang diperintah langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam mengungkap kasus teror air keras kepada aktivis HAM Andrie Yunus.
"Ini juga merupakan bukti bahwa Presiden Prabowo memiliki ketegasan dalam penegakan hukum dan HAM, ia menegaskan bahwa teror terhadap aktivis HAM adalah pelanggaran HAM," tegas Hanief, Rabu (18/3/2026).
Ketegasan Prabowo menunjukkan bahwa ia tidak pandang bulu jika ternyata pelaku teror air keras tersebut diduga adalah aparat negara. "Walaupun Prabowo tentara, ia bersikap tegas sekalipun dalam penyelidikan kasus ini pelakunya diduga adalah aparat dari tentara. Inilah karakter asli Prabowo sebagai seorang pemimpin yang tegas dan adil," ucap Hanief.
Baca juga: 4 Prajurit TNI Diduga Terlibat Kasus Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Terancam Pasal Penganiayaan
Hanief mengajak masyarakat untuk tetap mendukung secara kritis dan optimis bahwa kasus ini akan terbuka terang benderang. "Kita berharap dengan ketegasan Prabowo, penanganan kasus ini akan menjadi titik balik penegakan demokrasi berbasis supremasi hukum dan HAM, bahwa seluruh warga negara setara di depan hukum, bahwa masyarakat akan meningkatkan kepercayaan kepada Pemerintah agar agenda pembangunan berjalan adil dan makmur," pungkas Hanief.
Sementara Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengumumkan empat terduga pelaku berinisial NDP, SL, BHW, dan ES. Puspom TNI bahkan secara spesifik mengumumkan bahwa empat terduga pelaku adalah tiga perwira dan satu bintara dari Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (Denma Bais) bermatra TNI-AL dan TNI-AU.
Baca juga: Tok! Komisi III DPR Sepakat Buat Panja Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
Ketua Desk Politik Great Institute Hanief Adrian mengapresiasi langkah cepat aparat penegak hukum dari TNI dan Polri yang diperintah langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam mengungkap kasus teror air keras kepada aktivis HAM Andrie Yunus.
"Ini juga merupakan bukti bahwa Presiden Prabowo memiliki ketegasan dalam penegakan hukum dan HAM, ia menegaskan bahwa teror terhadap aktivis HAM adalah pelanggaran HAM," tegas Hanief, Rabu (18/3/2026).
Ketegasan Prabowo menunjukkan bahwa ia tidak pandang bulu jika ternyata pelaku teror air keras tersebut diduga adalah aparat negara. "Walaupun Prabowo tentara, ia bersikap tegas sekalipun dalam penyelidikan kasus ini pelakunya diduga adalah aparat dari tentara. Inilah karakter asli Prabowo sebagai seorang pemimpin yang tegas dan adil," ucap Hanief.
Baca juga: 4 Prajurit TNI Diduga Terlibat Kasus Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Terancam Pasal Penganiayaan
Hanief mengajak masyarakat untuk tetap mendukung secara kritis dan optimis bahwa kasus ini akan terbuka terang benderang. "Kita berharap dengan ketegasan Prabowo, penanganan kasus ini akan menjadi titik balik penegakan demokrasi berbasis supremasi hukum dan HAM, bahwa seluruh warga negara setara di depan hukum, bahwa masyarakat akan meningkatkan kepercayaan kepada Pemerintah agar agenda pembangunan berjalan adil dan makmur," pungkas Hanief.
(shf)
Lihat Juga :
