HMI Sumut: Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS Upaya Intimidasi terhadap Kerja Advokasi Masyarakat Sipil
Rabu, 18 Maret 2026 - 06:42 WIB
loading...
Ketua Umum Badko HMI Sumut Muhammad Yusril Mahendra Butar-Butar. Foto: Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumatera Utara (Sumut) buka suara merespons peristiwa penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Badko HMI Sumut memandang penyiraman air keras tersebut merupakan upaya intimidasi terhadap kerja-kerja advokasi masyarakat sipil.
“Tindakan penyiraman air keras terhadap seorang aktivis yang memperjuangkan keadilan merupakan bentuk kekerasan yang tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga merupakan upaya intimidasi terhadap kerja-kerja advokasi masyarakat sipil,” kata Ketua Umum Badko HMI Sumut Muhammad Yusril Mahendra Butar-Butar dalam Diskusi Publik dan Pernyataan Sikap di Gedung Insan Cita Badko HMI Sumut, Medan, Selasa (17/3/2026).
Diskusi Publik dan Pernyataan Sikap terkait peristiwa penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus itu menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan masyarakat sipil dan pengamat hak asasi manusia, di antaranya Irvan Syahputra selaku Direktur LBH Medan, Juniaty Aritonang selaku Sekertaris Eksekutif BAKUMSU, serta Rahmad selaku pengamat HAM yang memberikan perspektif kritis terhadap situasi perlindungan pembela HAM di Indonesia.
Baca juga: TNI: Penyelidikan Dugaan Keterlibatan Prajurit di Kasus Andrie Yunus Bakal Dilakukan Secara Transparan
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai ruang intelektual dan moral bagi kader HMI serta masyarakat sipil untuk membaca secara kritis peristiwa kekerasan yang menimpa Andrie Yunus. Diketahui, Andrie Yunus memiliki rekam jejak yang dalam keterlibatan advokasi revisi UU TNI, saksi di Mahkamah Konstitusi, hingga terlibat dalam berbagai koalisi masyarakat sipil untuk menuntut akuntabilitas negara.
Dari ruang advokasi hingga ruang publik, Andrie Yunus menunjukkan bahwa perjuangan HAM adalah kerja panjang, yang membutuhkan keberanian, ketekunan, dan keberpihakan yang jelas. Para narasumber dalam diskusi tersebut menyoroti bahwa serangan terhadap pembela hak asasi manusia merupakan indikator serius dari menyempitnya ruang kebebasan sipil.
Aktivis yang bekerja mendampingi korban pelanggaran HAM kerap berhadapan dengan berbagai bentuk tekanan, baik berupa kriminalisasi, intimidasi, maupun kekerasan fisik. Oleh karena itu, peristiwa yang dialami Andrie Yunus harus dipahami bukan sebagai peristiwa kriminal biasa, melainkan sebagai ancaman serius terhadap keberlangsungan demokrasi dan penegakan hukum.
“Kami (Badko HMI Sumut) menilai bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi setiap warga negara, termasuk para pembela HAM yang memperjuangkan keadilan bagi masyarakat,” kata Yusril.
Dalam konteks negara hukum, kata dia, kegagalan negara memberikan perlindungan terhadap aktivis berpotensi menciptakan preseden buruk yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan institusi negara. “Selain itu akan menambah catatan buruk bagi Indonesia sebagai masyarakat dunia, hal ini tercermin dari pernyataan Volker Turk selaku Komisaris Tinggi PBB untuk HAM,” tuturnya.
Diskusi ini juga menegaskan pentingnya solidaritas antara organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, serta lembaga bantuan hukum dalam menjaga ruang demokrasi agar tetap terbuka dan bebas dari praktik kekerasan serta intimidasi. Kebebasan untuk bersuara, mengkritik, dan memperjuangkan keadilan merupakan bagian esensial dari kehidupan demokrasi yang sehat.
Melalui kegiatan ini, Badko HMI Sumatera Utara sekaligus menyampaikan pernyataan sikap resmi yang mengutuk keras tindakan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus serta mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan, profesional, dan akuntabel, termasuk mengungkap pihak-pihak yang berada di balik peristiwa tersebut.
"Aparat penegak hukum harus mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan, profesional, dan akuntabel, termasuk mengungkap pihak-pihak yang berada di balik peristiwa penyiraman air keras,” tegasnya.
Sebagai organisasi kader yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan universal sebagaimana tertuang dalam Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI, Badko HMI Sumatera Utara mendukung Polri untuk mengusut tuntas persoalan ini secara transparan dan akuntabel. “Serta kami berkomitmen untuk terus menjaga tradisi intelektual dan perjuangan dalam membela nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan hak asasi manusia," kata Yusril.
Badko HMI Sumut meyakini bahwa demokrasi hanya dapat tumbuh apabila negara menjamin keselamatan warga negara dalam menyuarakan kebenaran. “Setiap bentuk kekerasan yang bertujuan membungkam suara kritis harus dilawan melalui solidaritas, penegakan hukum yang tegas, serta komitmen kolektif seluruh elemen bangsa untuk menjaga martabat kemanusiaan,” pungkasnya.
“Tindakan penyiraman air keras terhadap seorang aktivis yang memperjuangkan keadilan merupakan bentuk kekerasan yang tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga merupakan upaya intimidasi terhadap kerja-kerja advokasi masyarakat sipil,” kata Ketua Umum Badko HMI Sumut Muhammad Yusril Mahendra Butar-Butar dalam Diskusi Publik dan Pernyataan Sikap di Gedung Insan Cita Badko HMI Sumut, Medan, Selasa (17/3/2026).
Diskusi Publik dan Pernyataan Sikap terkait peristiwa penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus itu menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan masyarakat sipil dan pengamat hak asasi manusia, di antaranya Irvan Syahputra selaku Direktur LBH Medan, Juniaty Aritonang selaku Sekertaris Eksekutif BAKUMSU, serta Rahmad selaku pengamat HAM yang memberikan perspektif kritis terhadap situasi perlindungan pembela HAM di Indonesia.
Baca juga: TNI: Penyelidikan Dugaan Keterlibatan Prajurit di Kasus Andrie Yunus Bakal Dilakukan Secara Transparan
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai ruang intelektual dan moral bagi kader HMI serta masyarakat sipil untuk membaca secara kritis peristiwa kekerasan yang menimpa Andrie Yunus. Diketahui, Andrie Yunus memiliki rekam jejak yang dalam keterlibatan advokasi revisi UU TNI, saksi di Mahkamah Konstitusi, hingga terlibat dalam berbagai koalisi masyarakat sipil untuk menuntut akuntabilitas negara.
Dari ruang advokasi hingga ruang publik, Andrie Yunus menunjukkan bahwa perjuangan HAM adalah kerja panjang, yang membutuhkan keberanian, ketekunan, dan keberpihakan yang jelas. Para narasumber dalam diskusi tersebut menyoroti bahwa serangan terhadap pembela hak asasi manusia merupakan indikator serius dari menyempitnya ruang kebebasan sipil.
Aktivis yang bekerja mendampingi korban pelanggaran HAM kerap berhadapan dengan berbagai bentuk tekanan, baik berupa kriminalisasi, intimidasi, maupun kekerasan fisik. Oleh karena itu, peristiwa yang dialami Andrie Yunus harus dipahami bukan sebagai peristiwa kriminal biasa, melainkan sebagai ancaman serius terhadap keberlangsungan demokrasi dan penegakan hukum.
“Kami (Badko HMI Sumut) menilai bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi setiap warga negara, termasuk para pembela HAM yang memperjuangkan keadilan bagi masyarakat,” kata Yusril.
Dalam konteks negara hukum, kata dia, kegagalan negara memberikan perlindungan terhadap aktivis berpotensi menciptakan preseden buruk yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan institusi negara. “Selain itu akan menambah catatan buruk bagi Indonesia sebagai masyarakat dunia, hal ini tercermin dari pernyataan Volker Turk selaku Komisaris Tinggi PBB untuk HAM,” tuturnya.
Diskusi ini juga menegaskan pentingnya solidaritas antara organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, serta lembaga bantuan hukum dalam menjaga ruang demokrasi agar tetap terbuka dan bebas dari praktik kekerasan serta intimidasi. Kebebasan untuk bersuara, mengkritik, dan memperjuangkan keadilan merupakan bagian esensial dari kehidupan demokrasi yang sehat.
Melalui kegiatan ini, Badko HMI Sumatera Utara sekaligus menyampaikan pernyataan sikap resmi yang mengutuk keras tindakan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus serta mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan, profesional, dan akuntabel, termasuk mengungkap pihak-pihak yang berada di balik peristiwa tersebut.
"Aparat penegak hukum harus mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan, profesional, dan akuntabel, termasuk mengungkap pihak-pihak yang berada di balik peristiwa penyiraman air keras,” tegasnya.
Sebagai organisasi kader yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan universal sebagaimana tertuang dalam Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI, Badko HMI Sumatera Utara mendukung Polri untuk mengusut tuntas persoalan ini secara transparan dan akuntabel. “Serta kami berkomitmen untuk terus menjaga tradisi intelektual dan perjuangan dalam membela nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan hak asasi manusia," kata Yusril.
Badko HMI Sumut meyakini bahwa demokrasi hanya dapat tumbuh apabila negara menjamin keselamatan warga negara dalam menyuarakan kebenaran. “Setiap bentuk kekerasan yang bertujuan membungkam suara kritis harus dilawan melalui solidaritas, penegakan hukum yang tegas, serta komitmen kolektif seluruh elemen bangsa untuk menjaga martabat kemanusiaan,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
