Ormas Paksa Minta THR ke Pengusaha akan Ditindak Polisi
Rabu, 11 Maret 2026 - 13:31 WIB
loading...
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo memastikan pihaknya akan turun tangan menindaklanjuti keluhan terkait organisasi masyarakat (ormas) yang memaksa pengusaha memberi Tunjangan Hari Raya (THR). Foto/Binti Mufarida
A
A
A
JAKARTA - Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo memastikan pihaknya akan turun tangan menindaklanjuti keluhan terkait organisasi kemasyarakatan ( ormas ) yang memaksa pengusaha memberi Tunjangan Hari Raya ( THR ). Dedi mengatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu jika ada keluhan maupun laporan.
"Nanti saya akan cek dahulu, kalau memang itu terbukti, ada bentuk pelanggarannya, tentu dari kepolisian akan mengambil langkah-langkah penindakan," tegas Dedi di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, masyarakat bisa segera menghubungi hotline Polri jika menemukan praktik pemaksaan THR. "Nanti silakan kemudian nomor 110 dihubungi, hotline 110 dihubungi dan disampaikan," kata Johnny kepada awak media.
Baca Juga: Respons Pengusaha Soal THR Ormas: Minta Boleh, Tapi Jangan Maksa
Johnny menjelaskan, setelah menerima laporan, kepolisian akan melakukan langkah preemtif, seperti memberikan imbauan kepada pihak yang meminta THR agar tidak mengulangi perbuatannya.
"Artinya kita mengimbau kalau ada yang kemudian tadi entah bersurat dan sebagainya dan itu mengganggu dirasakan, kita mengimbau untuk ya mbok ya ojo lah, jangan, gitu ya."
Namun, kata Johnny, jika praktik tersebut dinilai sudah terstruktur dan sangat meresahkan, bahkan mengarah pada dugaan pemerasan, pihaknya tidak menutup kemungkinan mengambil langkah penegakan hukum.
"Kalau kemudian itu sudah terstruktur dan itu meresahkan sekali, ya tidak tertutup kemungkinan opsi untuk terkait dengan penegakan hukum akan kita lakukan. Tapi itu terakhirlah. Jadi itu terkait dengan kalau ada permintaan kontribusi terkait dengan perayaan Idulfitri ini. Saya pikir itu. Pergunakan layanan 110, jangan lupa."
"Nanti saya akan cek dahulu, kalau memang itu terbukti, ada bentuk pelanggarannya, tentu dari kepolisian akan mengambil langkah-langkah penindakan," tegas Dedi di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, masyarakat bisa segera menghubungi hotline Polri jika menemukan praktik pemaksaan THR. "Nanti silakan kemudian nomor 110 dihubungi, hotline 110 dihubungi dan disampaikan," kata Johnny kepada awak media.
Baca Juga: Respons Pengusaha Soal THR Ormas: Minta Boleh, Tapi Jangan Maksa
Johnny menjelaskan, setelah menerima laporan, kepolisian akan melakukan langkah preemtif, seperti memberikan imbauan kepada pihak yang meminta THR agar tidak mengulangi perbuatannya.
"Artinya kita mengimbau kalau ada yang kemudian tadi entah bersurat dan sebagainya dan itu mengganggu dirasakan, kita mengimbau untuk ya mbok ya ojo lah, jangan, gitu ya."
Namun, kata Johnny, jika praktik tersebut dinilai sudah terstruktur dan sangat meresahkan, bahkan mengarah pada dugaan pemerasan, pihaknya tidak menutup kemungkinan mengambil langkah penegakan hukum.
"Kalau kemudian itu sudah terstruktur dan itu meresahkan sekali, ya tidak tertutup kemungkinan opsi untuk terkait dengan penegakan hukum akan kita lakukan. Tapi itu terakhirlah. Jadi itu terkait dengan kalau ada permintaan kontribusi terkait dengan perayaan Idulfitri ini. Saya pikir itu. Pergunakan layanan 110, jangan lupa."
(zik)
Lihat Juga :
