Survei Online SINDOnews: Larangan Mudik Bisa Efektif Hambat Penyebaran Virus Corona

Senin, 04 Mei 2020 - 18:57 WIB
loading...
Survei Online SINDOnews:...
Pemudik. Foto/Dok SINDO
A A A
JAKARTA - Setiap tahun menjelang hari raya, mudik ke kampung halaman selalu menjadi tradisi yang tidak pernah dilewatkan. Namun, di masa pandemi saat ini, niat tersebut tampaknya harus diurungkan. Per 24 April 2020 lalu, pemerintah resmi melarang aktivitas mudik ke berbagai daerah di Indonesia.

Larangan ini dikeluarkan sebagai upaya untuk mengurangi tingkat penyebaran virus corona yang saat ini kian memprihatinkan.Larangan mudik berlaku untuk wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), wilayah yang sudah menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan wilayah yang termasuk area zona merah virus corona.

Berbagai polemik pun tak pelak hadir menyertai aturan ini. Ada pihak yang mendukung, tapi tak sedikit juga yang menolak. Ada yang patuh dengan aturan yang sudah ditetapkan, namun ada juga yang tetap membandel dengan mencoba mencari celah kesempatan untuk tetap mudik. (Baca juga: Jokowi Ingatkan Jangan Sampai Muncul Gelombang Kedua Covid-19 ).

Fenomena ini tergambar dalam hasil survei online SINDOnews.com yang diselenggarakan pada 23-30 April 2020. Dari 100 responden yang terlibat dalam survei, 77% menyatakan siap mendukung aturan yang diberlakukan oleh pemerintah dengan tidak memaksa mudik. Sikap ini dilatarbelakangi dari kenyataan terus meningkatnya jumlah penderita virus Covid-19. Setiap harinya, data pasien yang terdiagnosa positif virus asal China tersebut terusbertambah dan bahkan kini telah tembus di angka sepuluh ribu orang.
Survei Online SINDOnews: Larangan Mudik Bisa Efektif Hambat Penyebaran Virus Corona

"Saya tidak mau ambil risiko. Lebih baik tahan rindu saja dulu dengan orang–orang di kampung. Saat ini, kita ikuti anjuran pemerintah dulu untuk memutus mata rantai virus corona," ujar Balqis, warga Bogor, Jawa Barat.

Lain halnya dengan pendapat yang disampaikan oleh 23% responden lainnya. Meskipun sudah ada larangan dari pemerintah, mereka tetap ingin nekat untuk mudik. Alasan terkuat yang mendasari keputusan itu adalah faktor keuangan. Sementara, alasan lainnya adalah kerinduan yang tidak tertahankan dengan anggota keluarga di tanah kelahiran.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pakar Hukum: Konsep...
Pakar Hukum: Konsep Presisi Jadi Kunci Meningkatnya Kepercayaan Publik kepada Polri
Kepercayaan Publik terhadap...
Kepercayaan Publik terhadap Polri Meningkat Jadi Modal Sosial yang Harus Diperkuat
Boni Hargens: Peningkatan...
Boni Hargens: Peningkatan Kepercayaan Publik kepada Polri Perkuat Stabilitas Demokrasi
Jokowi dan PSI Dinilai...
Jokowi dan PSI Dinilai Satu Paket Politik, Ini Temuan Survei LPI
Hasil Survei, Kejagung...
Hasil Survei, Kejagung Jadi Lembaga Hukum Paling Dipercaya Anak Muda
Survei Membuktikan 70,77%...
Survei Membuktikan 70,77% Publik Puas dengan Kepemimpinan Prabowo
Intervensi Rupiah Kuras...
Intervensi Rupiah Kuras Cadangan Devisa Rp37 Triliun per Bulan, Sistem Keuangan Dinilai Tak Sehat
Rupiah Tertekan, Ichsanuddin...
Rupiah Tertekan, Ichsanuddin Noorsy: Beban Fiskal dan Sektor Riil Kian Berat
Survei Nasional: 83,7...
Survei Nasional: 83,7 Persen Publik Puas Kinerja Pertamina
Rekomendasi
Houthi Ancam Saudi,...
Houthi Ancam Saudi, Riyadh Janji Beri Respons Keras!
10 Juta Rakyat Iran...
10 Juta Rakyat Iran Hadiri Pemakaman Khamenei, Bendera Merah Dikibarkan
Serahkan Jenazah Pilot...
Serahkan Jenazah Pilot PT AMA, Pangkogabwilhan III Kutuk Keras Penembakan Pelayan Kemanusiaan
Berita Terkini
TikTok PHK Massal Karyawan...
TikTok PHK Massal Karyawan Tokopedia, DPR Minta Satgas Mitigasi PHK Turun Tangan
Bukan Soal Gugatan Ditolak,...
Bukan Soal Gugatan Ditolak, Dharma Pongrekun: Perjuangan Saya Memastikan Kekuasaan Tetap Dibatasi Konstitusi
Soroti Dugaan Suap BEM...
Soroti Dugaan Suap BEM UBK, Didi Mahardhika Minta Gerakan Mahasiswa Jaga Integritas
Pakar Hukum Sebut Kasus...
Pakar Hukum Sebut Kasus Roy Suryo Tidak Memenuhi Syarat Deponering
Kapolri Lantik Kakorlantas...
Kapolri Lantik Kakorlantas Baru dan 6 Kapolda, Ini Daftarnya
Kemlu: Dubes RI untuk...
Kemlu: Dubes RI untuk Iran Hadiri Pemakaman Ali Khamenei
Infografis
6 Link CCTV Online untuk...
6 Link CCTV Online untuk Bantu Pemudik Memantau Arus Mudik 2022
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved