Program MBG Dinilai Bantu Atasi Stunting dan Gerakkan Ekonomi Daerah

Menurutnya, transparansi dalam pengelolaan program menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga. Di tengah berbagai kritik, Trubus menilai Program MBG secara perlahan mulai diterima masyarakat.

Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaannya. Selain pemerintah, program ini juga melibatkan relawan, organisasi masyarakat, hingga dukungan dari aparat seperti TNI dan Polri.

“Awalnya MBG dipandang sebagai kebijakan pemerintah semata, tetapi sekarang mulai berkembang menjadi gerakan moral bersama,” katanya.

Trubus menambahkan, sejumlah daerah seperti Jakarta dan Jawa Barat juga menunjukkan capaian yang cukup baik dalam pelaksanaan program tersebut. "Tantangan besar berikutnya adalah memastikan keberlanjutan Program MBG dalam jangka panjang," katanya.

Saat ini, regulasi yang mengatur program tersebut masih berbentuk peraturan presiden. Trubus menilai perlu ada penguatan regulasi agar program ini memiliki landasan hukum yang lebih kuat.

“Kalau kita melihat negara seperti Finlandia, program makan bergizi sudah diatur dalam undang-undang sehingga keberlanjutannya lebih terjamin,” ujarnya.

Trubus menegaskan pengawasan terhadap dapur SPPG juga harus diperkuat, termasuk memastikan kualitas makanan, kecepatan distribusi, serta kepatuhan terhadap standar gizi.

“Yang paling penting adalah memastikan makanan yang diberikan tetap berkualitas, tepat sasaran, dan diawasi dengan baik,” kata Trubus.

Dengan perbaikan tata kelola dan penguatan regulasi, Trubus optimistis Program MBG dapat menjadi salah satu kebijakan strategis dalam membangun generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan.