Program MBG Dinilai Bantu Atasi Stunting dan Gerakkan Ekonomi Daerah
Sabtu, 07 Maret 2026 - 07:20 WIB
loading...
Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dampak besar terhadap peningkatan gizi masyarakat, mengatasi stunting, sekaligus penguatan ekonomi daerah. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki dampak besar terhadap peningkatan gizi masyarakat sekaligus penguatan ekonomi daerah. Untuk itu, program ini perlu dipertahankan keberlanjutannya.
Pernyataan itu disampaikan Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah dalam acara diskusi Outlook Ekonomi 2026: MBG Investasi Bangsa yang digelar Jakarta Journalist Center di Jakarta Selatan pada Jumat (6/3/2026).
Baca juga: Kepala BGN: Adanya MBG Dana Pendidikan justru Bertambah
Trubus menilai Program MBG pada dasarnya merupakan langkah strategis pemerintah untuk membantu mengatasi persoalan stunting yang masih menjadi tantangan di Indonesia.
Menurut Trubus, masalah stunting tidak hanya berkaitan dengan pola makan, tetapi juga erat hubungannya dengan kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
“Persoalan anak yang mengalami stunting diharapkan dapat terbantu melalui Program MBG, meskipun tentu belum sepenuhnya tuntas karena masalah ini berkaitan dengan kondisi ekonomi secara luas,” ujarnya.
Baca juga: KSP Sebut Penerima Manfaat Program MBG Tembus 61 Juta Orang
Trubus menjelaskan, Program MBG juga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal karena melibatkan berbagai sektor, mulai dari petani, pelaku usaha mikro, hingga relawan masyarakat.
Trubus menilai salah satu kekuatan utama program MBG adalah pendekatan desentralistis yang memberi ruang bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk terlibat secara aktif.
Di berbagai daerah, kebutuhan bahan pangan untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dipasok oleh petani, nelayan, serta pelaku usaha, kecil, dan menengah.
“Program ini tidak hanya soal memberi makan anak, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi di daerah. UMKM, petani, hingga pemasok bahan pangan ikut merasakan manfaatnya,” katanya.
Di wilayah pesisir misalnya, ikan menjadi sumber protein utama dalam menu MBG. Sementara di daerah agraris atau wilayah timur Indonesia, protein dari tempe dan telur lebih banyak dimanfaatkan.
Selain itu, keberadaan dapur SPPG juga dinilai menciptakan kantong-kantong ekonomi baru, termasuk di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Meski memiliki banyak manfaat, Trubus mengakui Program MBG masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait tata kelola dan pengawasan di lapangan.
Beberapa persoalan yang muncul antara lain distribusi yang belum merata, menu makanan yang tidak sesuai standar, serta fluktuasi harga bahan pangan.
“Program ini adalah niat baik pemerintah, tetapi pelaksanaannya membutuhkan tata kelola yang kuat serta kesadaran kolektif dari semua pihak,” ujarnya.
Trubus juga menyoroti besarnya anggaran program MBG yang mencapai sekitar Rp355 triliun sehingga membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan potensi penyimpangan.
Menurutnya, transparansi dalam pengelolaan program menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga. Di tengah berbagai kritik, Trubus menilai Program MBG secara perlahan mulai diterima masyarakat.
Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaannya. Selain pemerintah, program ini juga melibatkan relawan, organisasi masyarakat, hingga dukungan dari aparat seperti TNI dan Polri.
“Awalnya MBG dipandang sebagai kebijakan pemerintah semata, tetapi sekarang mulai berkembang menjadi gerakan moral bersama,” katanya.
Trubus menambahkan, sejumlah daerah seperti Jakarta dan Jawa Barat juga menunjukkan capaian yang cukup baik dalam pelaksanaan program tersebut. "Tantangan besar berikutnya adalah memastikan keberlanjutan Program MBG dalam jangka panjang," katanya.
Saat ini, regulasi yang mengatur program tersebut masih berbentuk peraturan presiden. Trubus menilai perlu ada penguatan regulasi agar program ini memiliki landasan hukum yang lebih kuat.
“Kalau kita melihat negara seperti Finlandia, program makan bergizi sudah diatur dalam undang-undang sehingga keberlanjutannya lebih terjamin,” ujarnya.
Trubus menegaskan pengawasan terhadap dapur SPPG juga harus diperkuat, termasuk memastikan kualitas makanan, kecepatan distribusi, serta kepatuhan terhadap standar gizi.
“Yang paling penting adalah memastikan makanan yang diberikan tetap berkualitas, tepat sasaran, dan diawasi dengan baik,” kata Trubus.
Dengan perbaikan tata kelola dan penguatan regulasi, Trubus optimistis Program MBG dapat menjadi salah satu kebijakan strategis dalam membangun generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan.
Pernyataan itu disampaikan Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah dalam acara diskusi Outlook Ekonomi 2026: MBG Investasi Bangsa yang digelar Jakarta Journalist Center di Jakarta Selatan pada Jumat (6/3/2026).
Baca juga: Kepala BGN: Adanya MBG Dana Pendidikan justru Bertambah
Trubus menilai Program MBG pada dasarnya merupakan langkah strategis pemerintah untuk membantu mengatasi persoalan stunting yang masih menjadi tantangan di Indonesia.
Menurut Trubus, masalah stunting tidak hanya berkaitan dengan pola makan, tetapi juga erat hubungannya dengan kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
“Persoalan anak yang mengalami stunting diharapkan dapat terbantu melalui Program MBG, meskipun tentu belum sepenuhnya tuntas karena masalah ini berkaitan dengan kondisi ekonomi secara luas,” ujarnya.
Baca juga: KSP Sebut Penerima Manfaat Program MBG Tembus 61 Juta Orang
Trubus menjelaskan, Program MBG juga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal karena melibatkan berbagai sektor, mulai dari petani, pelaku usaha mikro, hingga relawan masyarakat.
Trubus menilai salah satu kekuatan utama program MBG adalah pendekatan desentralistis yang memberi ruang bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk terlibat secara aktif.
Di berbagai daerah, kebutuhan bahan pangan untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dipasok oleh petani, nelayan, serta pelaku usaha, kecil, dan menengah.
“Program ini tidak hanya soal memberi makan anak, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi di daerah. UMKM, petani, hingga pemasok bahan pangan ikut merasakan manfaatnya,” katanya.
Di wilayah pesisir misalnya, ikan menjadi sumber protein utama dalam menu MBG. Sementara di daerah agraris atau wilayah timur Indonesia, protein dari tempe dan telur lebih banyak dimanfaatkan.
Selain itu, keberadaan dapur SPPG juga dinilai menciptakan kantong-kantong ekonomi baru, termasuk di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Meski memiliki banyak manfaat, Trubus mengakui Program MBG masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait tata kelola dan pengawasan di lapangan.
Beberapa persoalan yang muncul antara lain distribusi yang belum merata, menu makanan yang tidak sesuai standar, serta fluktuasi harga bahan pangan.
“Program ini adalah niat baik pemerintah, tetapi pelaksanaannya membutuhkan tata kelola yang kuat serta kesadaran kolektif dari semua pihak,” ujarnya.
Trubus juga menyoroti besarnya anggaran program MBG yang mencapai sekitar Rp355 triliun sehingga membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan potensi penyimpangan.
Menurutnya, transparansi dalam pengelolaan program menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga. Di tengah berbagai kritik, Trubus menilai Program MBG secara perlahan mulai diterima masyarakat.
Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaannya. Selain pemerintah, program ini juga melibatkan relawan, organisasi masyarakat, hingga dukungan dari aparat seperti TNI dan Polri.
“Awalnya MBG dipandang sebagai kebijakan pemerintah semata, tetapi sekarang mulai berkembang menjadi gerakan moral bersama,” katanya.
Trubus menambahkan, sejumlah daerah seperti Jakarta dan Jawa Barat juga menunjukkan capaian yang cukup baik dalam pelaksanaan program tersebut. "Tantangan besar berikutnya adalah memastikan keberlanjutan Program MBG dalam jangka panjang," katanya.
Saat ini, regulasi yang mengatur program tersebut masih berbentuk peraturan presiden. Trubus menilai perlu ada penguatan regulasi agar program ini memiliki landasan hukum yang lebih kuat.
“Kalau kita melihat negara seperti Finlandia, program makan bergizi sudah diatur dalam undang-undang sehingga keberlanjutannya lebih terjamin,” ujarnya.
Trubus menegaskan pengawasan terhadap dapur SPPG juga harus diperkuat, termasuk memastikan kualitas makanan, kecepatan distribusi, serta kepatuhan terhadap standar gizi.
“Yang paling penting adalah memastikan makanan yang diberikan tetap berkualitas, tepat sasaran, dan diawasi dengan baik,” kata Trubus.
Dengan perbaikan tata kelola dan penguatan regulasi, Trubus optimistis Program MBG dapat menjadi salah satu kebijakan strategis dalam membangun generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan.
(shf)
Lihat Juga :
