Program MBG Dinilai Bantu Atasi Stunting dan Gerakkan Ekonomi Daerah
Sabtu, 07 Maret 2026 - 07:20 WIB
loading...
A
A
A
Trubus menilai salah satu kekuatan utama program MBG adalah pendekatan desentralistis yang memberi ruang bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk terlibat secara aktif.
Di berbagai daerah, kebutuhan bahan pangan untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dipasok oleh petani, nelayan, serta pelaku usaha, kecil, dan menengah.
“Program ini tidak hanya soal memberi makan anak, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi di daerah. UMKM, petani, hingga pemasok bahan pangan ikut merasakan manfaatnya,” katanya.
Di wilayah pesisir misalnya, ikan menjadi sumber protein utama dalam menu MBG. Sementara di daerah agraris atau wilayah timur Indonesia, protein dari tempe dan telur lebih banyak dimanfaatkan.
Selain itu, keberadaan dapur SPPG juga dinilai menciptakan kantong-kantong ekonomi baru, termasuk di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Meski memiliki banyak manfaat, Trubus mengakui Program MBG masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait tata kelola dan pengawasan di lapangan.
Beberapa persoalan yang muncul antara lain distribusi yang belum merata, menu makanan yang tidak sesuai standar, serta fluktuasi harga bahan pangan.
“Program ini adalah niat baik pemerintah, tetapi pelaksanaannya membutuhkan tata kelola yang kuat serta kesadaran kolektif dari semua pihak,” ujarnya.
Trubus juga menyoroti besarnya anggaran program MBG yang mencapai sekitar Rp355 triliun sehingga membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan potensi penyimpangan.
Di berbagai daerah, kebutuhan bahan pangan untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dipasok oleh petani, nelayan, serta pelaku usaha, kecil, dan menengah.
“Program ini tidak hanya soal memberi makan anak, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi di daerah. UMKM, petani, hingga pemasok bahan pangan ikut merasakan manfaatnya,” katanya.
Di wilayah pesisir misalnya, ikan menjadi sumber protein utama dalam menu MBG. Sementara di daerah agraris atau wilayah timur Indonesia, protein dari tempe dan telur lebih banyak dimanfaatkan.
Selain itu, keberadaan dapur SPPG juga dinilai menciptakan kantong-kantong ekonomi baru, termasuk di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Meski memiliki banyak manfaat, Trubus mengakui Program MBG masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait tata kelola dan pengawasan di lapangan.
Beberapa persoalan yang muncul antara lain distribusi yang belum merata, menu makanan yang tidak sesuai standar, serta fluktuasi harga bahan pangan.
“Program ini adalah niat baik pemerintah, tetapi pelaksanaannya membutuhkan tata kelola yang kuat serta kesadaran kolektif dari semua pihak,” ujarnya.
Trubus juga menyoroti besarnya anggaran program MBG yang mencapai sekitar Rp355 triliun sehingga membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan potensi penyimpangan.
Lihat Juga :
