Ketahanan Wilayah Pantai, PDASRH Perkuat Rehabilitasi Mangrove di Sumatera
Sabtu, 28 Februari 2026 - 19:04 WIB
loading...
PDASRH Kementerian Kehutanan memperkuat rehabilitasi mangrove di wilayah pesisir Sumatera, khususnya di Riau dan Sumatera Utara, melalui Program M4CR. Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kementerian Kehutanan memperkuat rehabilitasi mangrove di wilayah pesisir Sumatera, khususnya di Riau dan Sumatera Utara, melalui Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR). Program yang didukung pendanaan Bank Dunia tersebut diarahkan untuk memulihkan ekosistem pesisir sekaligus meningkatkan ketahanan wilayah pantai dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir.
Program M4CR menargetkan rehabilitasi mangrove sekitar 41.000 hektare hingga tahun 2027 di 4 provinsi prioritas, yakni Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Pendekatan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada kegiatan penanaman mangrove, tetapi juga pada penguatan tata kelola ekosistem pesisir, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan usaha berbasis sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Baca juga: Rakornas KKMD, Kemenhut Perkuat Kelembagaan Daerah untuk Rehabilitasi Mangrove
Executive Director Program M4CR, Muhammad Zainal Arifin, mengatakan rehabilitasi mangrove perlu dilakukan secara terpadu agar memberikan manfaat ekologis sekaligus sosial ekonomi bagi masyarakat pesisir . Pemulihan ekosistem pesisir tidak boleh berhenti pada penanaman mangrove saja.
”Rehabilitasi harus diperkuat dengan pengembangan rencana usaha rehabilitasi hutan dan lahan, penetapan desa peduli mangrove. Serta regulasi desa agar mangrove yang ditanam dapat dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat,” katanya, Sabtu (28/2/2026).
Sekretaris Direktorat Jenderal PDASRH ini menambahkan mangrove memiliki peran penting sebagai benteng alami pesisir yang mampu menahan abrasi dan intrusi air laut. Sekaligus menjaga stabilitas ekonomi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan dan perkebunan pesisir.
Di Riau, rehabilitasi mangrove melalui program M4CR telah dilaksanakan di 5 kabupaten, yakni Bengkalis, Pelalawan, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, dan Kepulauan Meranti. Hingga 2025, capaian rehabilitasi mangrove di wilayah tersebut mencapai sekitar 3.124 hektare dengan lebih dari 9,6 juta bibit mangrove tertanam, serta melibatkan 131 kelompok masyarakat di 62 desa.
Selain kegiatan rehabilitasi, penguatan tata kelola mangrove juga dilakukan melalui penetapan 126 Desa Mandiri Peduli Mangrove serta pengesahan 44 peraturan desa sebagai dasar perlindungan ekosistem mangrove di tingkat lokal.
Upaya rehabilitasi mangrove menjadi sangat penting bagi wilayah pesisir seperti Desa Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir, yang sebelumnya mengalami kerusakan lingkungan akibat abrasi dan intrusi air laut. Kondisi tersebut menyebabkan sekitar 1.900 hektare kebun kelapa milik masyarakat mati, sehingga berdampak langsung terhadap sumber penghidupan warga.
Kepala Desa Kuala Selat Nurjaya mengatakan, abrasi yang terjadi di wilayahnya telah merusak kebun kelapa yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat desa. “Sebelum terdampak abrasi, pendapatan masyarakat dari kebun kelapa berkisar antara Rp15 juta hingga Rp50 juta setiap 2,5 sampai 3 bulan, tergantung luas lahan yang dimiliki,” katanya.
Menurut dia, rusaknya kebun kelapa akibat intrusi air laut telah mengubah kondisi sosial ekonomi masyarakat desa. “Rusaknya kebun kelapa ini banyak mengubah hidup kami. Kami kehilangan mata pencaharian, bahkan ada anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah,” ujarnya.
Melalui program M4CR, rehabilitasi mangrove di Desa Kuala Selat telah dilakukan pada area seluas 269 hektare melalui skema padat karya yang melibatkan sekitar 823 warga desa dengan total penerima manfaat sebanyak 173 orang, dengan hampir 39 persen diantaranya perempuan. Program tersebut tidak hanya memulihkan ekosistem pesisir, tetapi juga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat yang terdampak kerusakan lingkungan.
Direktur Rehabilitasi Mangrove Nikolas Nugroho Surjobasuindro mengatakan keberhasilan rehabilitasi mangrove tidak hanya diukur dari luas area penanaman, tetapi juga dari keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. “Keberlanjutan pengelolaan dan keterlibatan kelompok masyarakat menjadi kunci agar mangrove tetap tumbuh dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir,” ujarnya. Baca juga:
Prabowo Minta Percepat Kampung Nelayan untuk Pengentasan Kemiskinan
Sementara itu di Sumatera Utara, program M4CR sepanjang tahun 2025 telah menanam sekitar 975.700 bibit mangrove di tiga kabupaten, yakni Langkat, Asahan, dan Labuhanbatu Utara. Total luas rehabilitasi mencapai 327 hektare dan melibatkan 20 kelompok masyarakat pesisir sebagai pelaksana kegiatan di lapangan.
Manajer PPIU M4CR Sumatera Utara, Aditya Wahyu Putra, mengatakan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan rehabilitasi mangrove. “Identifikasi potensi desa menjadi dasar agar kegiatan yang dilakukan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” katanya.
Program M4CR menargetkan rehabilitasi mangrove sekitar 41.000 hektare hingga tahun 2027 di 4 provinsi prioritas, yakni Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Pendekatan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada kegiatan penanaman mangrove, tetapi juga pada penguatan tata kelola ekosistem pesisir, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan usaha berbasis sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Baca juga: Rakornas KKMD, Kemenhut Perkuat Kelembagaan Daerah untuk Rehabilitasi Mangrove
Executive Director Program M4CR, Muhammad Zainal Arifin, mengatakan rehabilitasi mangrove perlu dilakukan secara terpadu agar memberikan manfaat ekologis sekaligus sosial ekonomi bagi masyarakat pesisir . Pemulihan ekosistem pesisir tidak boleh berhenti pada penanaman mangrove saja.
”Rehabilitasi harus diperkuat dengan pengembangan rencana usaha rehabilitasi hutan dan lahan, penetapan desa peduli mangrove. Serta regulasi desa agar mangrove yang ditanam dapat dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat,” katanya, Sabtu (28/2/2026).
Sekretaris Direktorat Jenderal PDASRH ini menambahkan mangrove memiliki peran penting sebagai benteng alami pesisir yang mampu menahan abrasi dan intrusi air laut. Sekaligus menjaga stabilitas ekonomi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan dan perkebunan pesisir.
Di Riau, rehabilitasi mangrove melalui program M4CR telah dilaksanakan di 5 kabupaten, yakni Bengkalis, Pelalawan, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, dan Kepulauan Meranti. Hingga 2025, capaian rehabilitasi mangrove di wilayah tersebut mencapai sekitar 3.124 hektare dengan lebih dari 9,6 juta bibit mangrove tertanam, serta melibatkan 131 kelompok masyarakat di 62 desa.
Selain kegiatan rehabilitasi, penguatan tata kelola mangrove juga dilakukan melalui penetapan 126 Desa Mandiri Peduli Mangrove serta pengesahan 44 peraturan desa sebagai dasar perlindungan ekosistem mangrove di tingkat lokal.
Upaya rehabilitasi mangrove menjadi sangat penting bagi wilayah pesisir seperti Desa Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir, yang sebelumnya mengalami kerusakan lingkungan akibat abrasi dan intrusi air laut. Kondisi tersebut menyebabkan sekitar 1.900 hektare kebun kelapa milik masyarakat mati, sehingga berdampak langsung terhadap sumber penghidupan warga.
Kepala Desa Kuala Selat Nurjaya mengatakan, abrasi yang terjadi di wilayahnya telah merusak kebun kelapa yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat desa. “Sebelum terdampak abrasi, pendapatan masyarakat dari kebun kelapa berkisar antara Rp15 juta hingga Rp50 juta setiap 2,5 sampai 3 bulan, tergantung luas lahan yang dimiliki,” katanya.
Menurut dia, rusaknya kebun kelapa akibat intrusi air laut telah mengubah kondisi sosial ekonomi masyarakat desa. “Rusaknya kebun kelapa ini banyak mengubah hidup kami. Kami kehilangan mata pencaharian, bahkan ada anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah,” ujarnya.
Melalui program M4CR, rehabilitasi mangrove di Desa Kuala Selat telah dilakukan pada area seluas 269 hektare melalui skema padat karya yang melibatkan sekitar 823 warga desa dengan total penerima manfaat sebanyak 173 orang, dengan hampir 39 persen diantaranya perempuan. Program tersebut tidak hanya memulihkan ekosistem pesisir, tetapi juga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat yang terdampak kerusakan lingkungan.
Direktur Rehabilitasi Mangrove Nikolas Nugroho Surjobasuindro mengatakan keberhasilan rehabilitasi mangrove tidak hanya diukur dari luas area penanaman, tetapi juga dari keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. “Keberlanjutan pengelolaan dan keterlibatan kelompok masyarakat menjadi kunci agar mangrove tetap tumbuh dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir,” ujarnya. Baca juga:
Prabowo Minta Percepat Kampung Nelayan untuk Pengentasan Kemiskinan
Sementara itu di Sumatera Utara, program M4CR sepanjang tahun 2025 telah menanam sekitar 975.700 bibit mangrove di tiga kabupaten, yakni Langkat, Asahan, dan Labuhanbatu Utara. Total luas rehabilitasi mencapai 327 hektare dan melibatkan 20 kelompok masyarakat pesisir sebagai pelaksana kegiatan di lapangan.
Manajer PPIU M4CR Sumatera Utara, Aditya Wahyu Putra, mengatakan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan rehabilitasi mangrove. “Identifikasi potensi desa menjadi dasar agar kegiatan yang dilakukan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” katanya.
(poe)
Lihat Juga :
