Polemik Anggaran MBG Kental Nuansa Politik, Pengamat Kebijakan Publik: Secara Prosedural Sudah Disepakati DPR

Jum'at, 27 Februari 2026 - 16:27 WIB
loading...
A A A
Rancangan ABPN Tahun Anggaran 2026 dibahas di komisi-komisi terkait serta di Badan Anggaran DPR, sebelum akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Pengesahan tersebut dilakukan secara aklamasi dan dipimpin oleh pimpinan DPR yang berasal dari PDIP.

Anggaran tersebut kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, serta dirinci melalui Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2026. “Sepanjang proses pembahasan hingga pengesahan, tidak ada catatan resmi berupa penolakan atau pendapat berbeda yang tercatat secara formal terhadap penempatan Program Makan Bergizi Gratis dalam fungsi pendidikan. Tidak ada mekanisme pemungutan suara yang menunjukkan keberatan,” kata Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) ini.

Ia mempertanyakan konsistensi pihak-pihak yang kini menggugat sumber pendanaan program tersebut. Menurutnya, apabila memang terdapat keberatan mendasar, forum pembahasan APBN adalah ruang yang tepat untuk menyampaikan sikap tersebut.

“Kalau keberatan itu ada, seharusnya disampaikan pada saat pembahasan sebelum pengesahan. Dalam sistem ketatanegaraan kita, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah undang-undang. Artinya, ia merupakan produk politik kolektif yang mengikat semua pihak,” ujarnya.

Trubus menilai tudingan bahwa Program MBG mengurangi anggaran pendidikan perlu diuji melalui data konkret. Ia merujuk pada penjelasan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, yang menegaskan bahwa anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak mengalami pemotongan akibat program tersebut.

Sejumlah program prioritas pendidikan tetap berjalan pada Tahun Anggaran 2026. Anggaran revitalisasi satuan pendidikan tetap dialokasikan dalam jumlah signifikan untuk ribuan sekolah di berbagai daerah. Program Indonesia Pintar tidak mengalami pengurangan, bahkan diperluas dengan tambahan bantuan untuk murid taman kanak-kanak.

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah juga mengalami peningkatan alokasi anggaran dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, tunjangan bagi guru honorer disebut mengalami kenaikan signifikan. “Kalau memang terjadi penggerusan anggaran pendidikan, logikanya kita akan melihat pemotongan pada program-program utama tersebut. Namun yang terjadi justru sejumlah program tetap berjalan bahkan mengalami peningkatan,” kata Akademisi Universitas Trisakti ini.

Ia menjelaskan bahwa dalam klasifikasi APBN, fungsi pendidikan tidak identik semata-mata dengan belanja kementerian yang menyelenggarakan urusan pendidikan. Fungsi pendidikan mencakup berbagai komponen lintas kementerian yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Badan Gizi Nasional...
Badan Gizi Nasional dan Reduksi Orkestrasi Pemenuhan Gizi
Nanik S Deyang Bakal...
Nanik S Deyang Bakal Diperiksa di Kasus Dugaan Korupsi MBG? Kejagung: Iya Berpotensi
Kejagung Tolak Permohonan...
Kejagung Tolak Permohonan Justice Collaborator Sony Sonjaya Terkait Kasus Korupsi MBG
KSP: MBG Terus Berlanjut,...
KSP: MBG Terus Berlanjut, Tata Kelola dan Pengawasan Diperkuat
Libatkan Mahasiswa saat...
Libatkan Mahasiswa saat Kunker, Gibran Dinilai Perkuat Dialog dan Partisipasi Publik
Sony Sonjaya Ungkap...
Sony Sonjaya Ungkap 41 Nama Diduga Minta Titik SPPG, Sahroni Khawatir untuk Mengelabui Penyidik
Purbaya Buka Peluang...
Purbaya Buka Peluang Kerek Dana Transfer ke Daerah di 2027 hingga Rp90 Triliun
Purbaya Pede Harga BBM...
Purbaya Pede Harga BBM Pertamax Bakal Turun Efek Damai AS-Iran
10 Pesawat Militer Termahal...
10 Pesawat Militer Termahal di Dunia, Harga 7 Bomber B-2 Hampir Setara Anggaran MBG Indonesia
Rekomendasi
Menkeu Purbaya Raih...
Menkeu Purbaya Raih Gelar Profesor Kehormatan Bidang Ekonomi dari Nankai University
PBB Mulai Evakuasi 11.000...
PBB Mulai Evakuasi 11.000 Pelaut yang Terdampar di Selat Hormuz
MNC Sekuritas Gelar...
MNC Sekuritas Gelar SPM Level 2 Bersama IBI Kesatuan Bogor: Mengenal Analisis Teknikal
Berita Terkini
2 Calon Manajer Kopdes...
2 Calon Manajer Kopdes dan Kampung Nelayan Meninggal saat Latsarmil, TB Hasanuddin Berharap Lakukan Evaluasi Menyeluruh
Legal Standing Belum...
Legal Standing Belum Lengkap, Sidang Perdana Gugatan Bonatua Terhadap KPU-Rektor UGM Ditunda
Jaksa Agung Singgung...
Jaksa Agung Singgung Wacana Peleburan Pidum-Pidsus demi Penanganan Perkara Lebih Efisien
Evaluasi 6 Bulan KUHP-KUHAP...
Evaluasi 6 Bulan KUHP-KUHAP Baru, Jaksa Agung Sebut Masih Ada Ketidakseragaman di Lapangan
Presiden Prabowo: Hanya...
Presiden Prabowo: Hanya di Indonesia Polisi Ngurus Pertanian, Tentaranya Sering Ada di Sawah
Polemik Ijazah Jokowi,...
Polemik Ijazah Jokowi, Bonatua Silalahi Gugat KPU, Bawaslu, hingga Rektor UGM
Infografis
Hizbullah Belum Gunakan...
Hizbullah Belum Gunakan Rudal secara Penuh, Iron Dome Sudah Jebol
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved